Menteri PPPA Yohana Yembise (dok. Antara)Menteri PPPA Yohana Yembise (dok. Antara)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise menghadiri rangkaian kegiatan Temu Nasional Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) 2017 yang digelar di Taman Bungkul, Kota Surabaya, Minggu.

"Dalam sosialisasi Puspa ini, kami tidak bisa berdiri sendiri untuk terus menyampaikan kepada masyarakat bahwa perempuan dan anak harus dilindungi," kata Menteri PPPA Yohana Yembise saat memberi sambutan di acara kampanye "Three ENDS" Puspa 2017 di Taman Bungkul.

Menurut dia, UU sudah dibuat sebaik mungkin untuk melindungi kaum perempuan dan anak. Hanya saja, lanjut dia, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa perempuan dan anak itu harus dijaga dan dilindungi di negara ini.

"Sudah ada UU terbaru yakni UU No 17 Tahun 2016 yang melindungi perempuan dan anak. Sanksinya berat, salah satunya barang siapa melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak maka bisa dikenakan pidana seumur hidup," katanya.

Dalam kaitan ini, lanjut dia, kesadaran masyarakat masih kurang. Ia mengharapkan agar masyarakat bisa menyampaikan kepada masyarakat lain di lingkungan mereka agar bersama-sama melindungi perempuan dan anak.

Ia mengatakan temu partisipasi publik ini adalah upaya melakukan sinergi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat untuk bisa bekerja bersama melakukan pencegahan dan penanganan terkait isu perempuan dan anak.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berharap kegiatan tersebut menghasilkan komitmen, persepsi, serta pemahaman publik yang benar mengenai berbagai isu perempuan dan anak.

Adapun jangka panjang dari kegiatan temu nasional Puspa 2017 yakni adanya suatu kolaborasi masyarakat untuk bergerak bersama dengan tujuan mengatasi permasalahan terkait perempuan dan anak.

Yohana menyatakan hingga saat ini sekira 24 juta perempuan di Indonesia yang mengalami kekerasan. "Kalau kita lihat yang menderita kekerasan dalam segala bentuk dan masih mengalami trauma ada sekitar 24 juta perempuan di Indonesia," kata Yohana.

Sedangkan jumlah kekerasan terhadap anak-anak, lanjut dia, Kementerian PPPA masih bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan sensus yang hasilnya baru bisa diketahui pada 2018. "Itu mencakup semua bentuk kekerasan baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran terhadap anak," ujarnya.

Meski demikian, lanjut dia, saat ini sudah banyak masyarakat yang sadar dengan melapor jika terjadi kekerasan terhadap anak. Bahkan tidak sedikit dari kalangan anak-anak berani melapor ketika ada kekerasan baik di sekolah maupun dalam keluarga.

"Berani melapor terhadap tindak kekerasan ini cukup bagus, sehingga diharapkan ke depannya ada efek jera," ujarnya.

Kekerasan pada Perempuan dan Anak seperti Fenomena Gunung Es

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia bak gunung es. Dimana korban yang berani melapor hanya sebagain kecil, sedangkan yang tidak melapor masih banyak.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, pada sejumlah wartawan usai membuka acara Temu Nasional Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) di Surabaya, Senin (28/7/2017).

“Kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh Kabupaten/Kota seperti fenomena gunung es, karena para korban masih banyak yang belum lapor. Tapi setelah kami melakukan sosialiasi, akhirnya masyarakat yang menjadi korban berani melapor,” terang Yohana.

Kekerasan yang biasanya terjadi pada perempuan seperti seksualitas, psikis dan pemukulan. Bahkan masih ditemukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Misal suami melakukan pemukulan pada istrinya.

Selain itu kekerasan pada anak juga masih ditemukan di lembaga pendidikan seperti guru memukul murid. Kondisi tersebut harus segera diakhiri, disamping membuat anak sakit, juga hal semacam itu (kekerasan) akan ditiru oleh anak-anak.

“Anak-anak akan meniru prilaku guru, orang tua dan lingkungan. Kami sudah membuat Undang-Undang yang baru tentang perlindungan anak. Dimana pelaku pelecehan seksual yang membuat korbannya cacat hingga meninggal, maka akan dipenjara seumur hidup, pemasangan chip, dan tembak mati,” ungkap Yohana.

Ini dilakukan supaya para pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatan. Dengan digelar temu PUSPA diharapkan bisa mensinergikan sekaligus mengkolaborasi, baik peran Kementerian PPPA atau Dinas PPPA di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Masyarakat (LM), dalam menangani persoalan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia.

“Masih banyak LM yang memiliki ide maupun rumusan strategi, namun masih terbatas pada jangkauan dan jaringan kerjanya di daerah masing-masing. Kami berharap seluruh elemen masyarakat, utamanya lembaga masyarakat dapat bekerja dengan jangkauan yang lebih luas, memiliki jaringan bermitra yang lebih banyak untuk saling bertukar ide dalam konteks perempuan dan anak,” paparnya.

Temu Nasional PUSPA 2017 yang berlangsung pada 27–29 Agustus 2017 di Surabaya, Jawa Timur ini merupakan pertemuan tindak lanjut dari Temu Nasional PUSPA sebelumnya yang telah dilaksanakan pada 30 Mei–1 Juni 2016 di Yogyakarta. Sekitar 300 peserta dari berbagai elemen masyarakat hadir dalam acara ini untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan PUSPA 2017, yang terdiri dari sesi inspirasi, sesi pasar ide, sesi konferensi, dan kunjungan lapangan (fieldtrip).

Ajak Anak dan Perempuan Berani Lapor

Perempuan dan anak-anak diimbau untuk berani melapor kepada aparat hukum bila mengalami tindak kekerasan.

Jangan pernah takut atau malu sehingga membiarkan para pelaku bebas berkeliaran.

"Salah besar kita membiarkan para pelaku tindak kekerasan kepada anak maupun perempuan," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Yohana Yembise saat membuka secara resmi Puspa 2017 di Surabaya, Senin (28/8).

Dia menyebutkan, kekerasan pada anak dan perempuan merupakan tindak kejahatan terselubung bak gunung es.

Masih banyak masyarakat yang malu bila anaknya mengalami kejahatan seksual dan memilih menutub aib.

Padahal dengan berani melapor, para pelaku bisa dihukum sesuai aturan undang-undang yang berlaku.

Saat ini pemerintah sudah menetapkan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penatapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi UU, yang ancaman hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual sangat berat.

Mulai dari hukuman seumur hidup, tembak mati, pemasangan chips di tubuh pelaku, hingga hukuman kebiri. Namun, para pelaku ini bisa ditindak bila para korban berani melapor.

"Ayo kita lawan pelaku kekerasan dan kejahatan seksual. Jangan biarkan mereka lenggang kangkung. Hukum Indonesia sudah membela hak-hak anak dan perempuan," tandasnya. (esy/jpnn)

Harus Bersinergi Memerangi Kekerasan Anak dan Perempuan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menggelar acara Temu Nasional Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Tahun 2017. Acara ini mengangkat tema “Sinergi untuk Perubahan.”

Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan sekaligus mengkolaborasi, baik peran Kemen PPPA atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) di provinsi dan kabupaten/kota dengan Lembaga Masyarakat (LM) maupun antar LM dalam menangani persoalan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia. 

PUSPA merupakan wadah berkumpulnya berbagai LM yang mencakup berbagai bidang. Yaitu lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga media, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, akademisi, lembaga riset, dan Dinas PPPA dari seluruh provinsi di Indonesia.

Mereka berkumpul untuk saling berbagi dan bertukar pengalaman seputar persoalan perempuan dan anak dalam menyatukan semangat pergerakan untuk bersama-sama mengatasi permasalahan tersebut. Hal itu kini menjadi strategi utama Kemen PPPA untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, dan kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan (Three Ends).

“Masih banyak LM yang memiliki ide maupun rumusan strategi, tapi masih terbatas pada jangkauan dan jaringan kerjanya di daerah masing-masing. Dalam pertemuan PUSPA 2017 ini, kami ajak seluruh stakeholder menciptakan perubahan demi kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia,” ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise dalam acara Temu Nasional PUSPA 2017 di Surabaya, Senin (28/8).

Lebih jauh, Menteri Yohana mengatakan berbagai upaya sinergi telah dilakukan Kemen PPPA bersama LM terkait three ends. Di antaranya bekerja sama dengan SKPD dan LM hampir di seluruh provinsi di Indonesia melalui program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), baik individu, komunitas, dan organisasi untuk bersama-sama menghapuskan tindakan kekerasan terhadap anak.

Selain itu melakukan pengarusutamaan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui advokasi dan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat. Juga membentuk gugus tugas Penanganan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO), yang terdiri dari unsur pemerintah, LM, dan penegak hukum.

"Kami juga menginisiasi program Industri Rumahan (IR) melalui pelatihan yang diberikan pada perempuan korban kekerasan dan perempuan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah untuk membangun usaha kecil rumahan," terangnya.

Dengan ekonomi yang kuat, Yohana optimistis tindak kekerasan bisa diminimalisir. Sebab, salah satu pemicu KDRT adalah lemahnya ekonomi keluarga.(esy/jpnn)

Sumber:

https://news.okezone.com
http://ramadan.jpnn.com

Artikel Terkait

Pernikahan Dini Rawan Perceraian dan Bunuh Diri REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pernikahan anak di bawah umur 18 tahun wajib dicegah karena rawan dan mampu menimbulkan dampak negatif terhadap sosial dan psikologis. Perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun berpotensi kegugu...
Jabar Jadi Terbaik Nasional Penerapan LPSE REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar berhasil memperoleh empat penghargaan National e-Procurement Award yang diadakan dalam Rakernas Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) 2016 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (3/...
Fungsi dan Tujuan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Setiap instansi negara memiliki fungsi dan tujuan, salah satunya adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang berkecimpung di penegakan Hak Asasi Manusia. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Fungsi dan tuj...
Aher: PON XIX, Terbesar Sepanjang Sejarah Ketua Umum PB PON XIX Ahmad Heryawan yang juga Gubernur Jabar mengatakan, PON XIX Jawa Barat tahun 2016 banyak mengukir catatan besar. Hal itu diungkapkan Ahmad Heryawan atau Aher dalam laporannya di hadapan Presiden RI, pada...
Temani Anak dalam Belantara Dunia Maya Ditemukannya cara membuat api dan diciptakannya berbagai peralatan berburu dan bercocok tanam menandai awal perkembangan teknologi yang ditemukan manusia di masa lampau untuk mempermudah kehidupan mereka. Di masa-masa selanju...

Leave a Reply

Your email address will not be published.