BANDUNG-Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) mengalami penataan.

Melalui penataan ini, tenaga Motekar harus memenuhi persyaratan yaitu sudah berkeluarga dan mempunyai anak.

Bagi tenaga Motekar yang belum memenuhi syarat tersebut keanggotaan sebagai anggota Motekar ditunda.

Hal itu diungkapkan Ketua P2TP2A Jabar, Ny. Hj Netty Prasetyani, dalam acara pemantapan tenaga Motekar, di Gedung Satata Sariksa, Gedung Rindam Siliwangi, Jalan Menado, Kamis (4/8).

Netty lebih lanjut memaparkan, syarat harus mempunyai keluarga dan anak harus terpenuhi oleh anggota Motekar.

Jika syarat tersebut belum terpenuhi khawatir anggota Motekar kurang memahami dan menghayati masalah yang dihadapi anak dan perempuan ketika mereka menghadapi persoalan.

Perlu diketahui kasus kekerasan yang terjadi disebabkan tidak adanya ibu di keluarga sebagai benteng pertahanan keluarga.

Kondisi eksisting, ujar Netty, 9 Kabupaten/Kota di Jabar merupakan penyumbang tenaga migran dari kalangan perempuan.

Sumber : REP-NR

Artikel Terkait

Kementerian PPPA Gelar Rakortek Optimalkan Perlindungan Perempuan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika bersama Ketua P2TP2A Provinsi Jawa Barat Netty Prasetiyani menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Pemberdayaan ...
Pelatihan Sistem Informasi MOTEKAR Pelatihan Sistem Informasi Laporan Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) Pelatihan Sistem Informasi Laporan Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) Pelatihan Sistem Informasi Laporan Motivator Ketahanan Keluarga (MOTE...
Lomba Memasak Serba Ikan untuk Kampanye Gemarikan Lomba masakan serba ikan air tawar dilaksanakan atas kerjasama antara BKOW Prov. Jabar dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jabar yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2017, bertempat di Gedung Budaya Sabilulungan Jl...
Jawa Barat Raih Anugerah Parahita Ekapraya 2016 Di penghujung tahun 2016, kembali Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih pengharagaan. Penghargaan tersebut adalah Anugerah Parahita Ekapraya (APE) untuk tahun 2016 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak...
Pendampingan Teknis Penyusunan/Penyelarasan Renstra Dinas PPPA Dasar Pelaksanaan o Undang-Undang No 23 Tahun 2014 o Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 o Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 o Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 o Peraturan Presiden No 59 Tahun 2015 o Peraturan...

Leave a Reply

Your email address will not be published.