Diskusi Tematik “Perkawinan Sirri” dan “Persepsi Orang Tua tentang TPPO” di Jabar dan Banten

Diskusi Tematik “Perkawinan Sirri” dan “Persepsi Orang Tua tentang TPPO” di Jabar dan Banten

DP3AKB, PKHP

Diskusi tematik dengan topik “Perkawinan Sirri” dan “Persepsi Orang tua tentang TPPO” di Jabar dan Banten. Hasil penelitian menunjukan bahwa para orang tua korban kurang mewaspadai bahkan tidak menanyakan asal usul sehingga terbujuk rayu para sponsor bursa kerja. Bahkan mengijinkan kawin sirri anaknya. secara tidak langsung exploitasi terhadap perempuan sepertinya dipermudah oleh orang tua. Hal ini perlu pembentukan kembali persepsi orang tua oleh kita semua.

Kegiatan diselenggarakan oleh Staff ahli Kementrian PP dan PA di Papandayan Ballroom, Kamis 16 Maret 2017 dihadiri 80 peserta ormas di Jawa Barat.
Kegiatan di akhiri dengan tanya jawab seputar nikah sirri, nikah mut’ah , dan usulan-usulan sebagai solusi masalah.

Diskusi Tematik "Perkawinan Sirri" dan "Persepsi Orang Tua tentang TPPO" di Jabar dan Banten
Diskusi Tematik “Perkawinan Sirri” dan “Persepsi Orang Tua tentang TPPO” di Jabar dan Banten
Advokasi Peran Gugus Tugas Trafficking di Jawa Barat Tahun 2017

Advokasi Peran Gugus Tugas Trafficking di Jawa Barat Tahun 2017

DP3AKB, PPA

Setiap OPD harus menjalankan undang2 human trafficking khususnya di kota banjar,uraian itu di ucakan oleh ibu walikota kota banjar ibu hj.ade uu sukaesih dalam sambutannya pada acara Advokasi Peran Gugus Tugas Trafficking di Jawa Barat Th.2107 di Kota Banjar.Dalam Acara itu juga hadir Kepala Dinas P3AKB Jabar dan Kemen PP-PA. Dalam Paparannya Kepala Dinas P3AKB Menekankan agar Kota Banjar untuk membentuk tim Gugus Tugas dan menguatkan jejaring dengan merangkul LSM yang peduli terhadap Trafficking,juga ditekankan untuk menekan kekerasan terhadap anak dan perempuan serta trafficking agar menjalankan program 3 Ends [ayi]

Anak-anak Rentan Jadi Korban Perdagangan Manusia

Anak-anak Rentan Jadi Korban Perdagangan Manusia

Artikel

MALANG, KOMPAS.com– Ima Matul Maisaroh, mantan tenaga kerja wanita asal Malang, Jawa Timur, mengingatkan agar orangtua dan anak-anak mewaspadai praktik perdagangan manusia.Ima kini menjadi salah satu penasihat Pemerintah Amerika Serikat soal perdagangan manusia.

Senin (31/10/2016) kemarin, wanita asal Malang, Jawa Timur, itu berbagi pengalamannya dengan sejumlah siswa di Yayasan Miftahul Ulum Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

“Ini untuk berbagi ilmu kepada anak-anak juga supaya waspada tentang pedagangan manusia yang terjadi pada anak-anak juga. Biar mereka hati-hati dan waspada, tidak gampang teriming-iming ke sesuatu yang dijanjikan kepada mereka,” kata Ima seusai memberikan pengetahuan tentang perdagangan manusia kepada para siswa itu.

Ima menyebutkan anak – anak termasuk rentan menjadi korban perdagangan manusia.

Selain menjadi pekerja, biasanya mereka dijual untuk diambil organ tubuhnya atau bahkan menjadi budak seks para lelaki hidung belang.

Selama berada di Indonesia, ia bersama rombongannya sudah berkeliling ke tiga daerah lain untuk tujuan yang sama, yakni Bogor, Cianjur, Bali, dan Malang yang menjadi tempat kelahirannya.

Ia berharap, dengan pengalaman yang sudah dibagikannya kepada anak-anak itu, mereka bisa waspada ketika hendak menjadi TKW di luar negeri.

“Kalau mau bekerja ke luar negeri harus tahu informasi tentang negara tujuan dan informasi soal pekerjaannya,” kata dia.

Di Amerika Serikat, kata Ima, praktik perdagangan manusia masih marak terjadi. Kebanyakan korbannya adalah warga AS dan warga asing yang datang untuk menjadi pekerja di sana.

Sayangnya, dari banyak korban perdagangan manusia itu, yang melapor atas kejadian itu masih sedikit.

Ima tidak memungkiri bahwa masih banyak praktik perdagangan manusia di Indonesia. Hanya saja, dalam undang-undang Indonesia, kategori perdagangan manusia harus mencakup tiga unsur, yakni tertipu, terpaksa, dan teraniaya.

Ia membandingkan dengan UU di AS, di mana satu unsur saja terpenuhi sudah masuk dalam kategori perdagangan manusia.

Tinjauan dan Evaluasi oleh Kemen PP PA atas Program BP3AKB

Tinjauan dan Evaluasi oleh Kemen PP PA atas Program BP3AKB

DP3AKB

Pada hari Senin, 26 September, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan dari Kemen PP PA. Tamu dari Kemen PP PA tersebut Ibu Sri Danti dan Ibu Luli. Beliau ingin meninjau dan mengevaluasi program-program yang telah dilakukan BP3AKB Jawa Barat.

Tamu dari Kemen PP PA diterima oleh Ibu Kepala BP3AKB Jawa Barat Dewi Sartika dan Ibu Sekretaris Nina S. Inayati beserta Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang.

Setelah menyimak paparan data dan program dari Ibu Kepala BP3AKB Dewi Sartika dilanjutkan dengan tanya jawab. Hasil dari pertemuan ini adalah saling berbagi saran dan usulan antara Kemen PP PA dan BP3AKB berkaitan program yang telah dilakukan BP3AKB untuk Program Kota Layak Anak, Gerakan Pengarusutamaan Gender, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Perlindungan Perempuan dan program lainnya.

Netty Sangat Prihatin Atas Kasus Prostitusi Anak

Netty Sangat Prihatin Atas Kasus Prostitusi Anak

Artikel

BANDUNG-Kasus ini memang sudah menjadi perhatian yang sangat kuat dari bareskim polri sehingga langsung ditangani oleh bareskrim dan KPAI.

Menurut informasi yang  didapatkan, anak-anak yang menjadi korban ditangani di RPSA Bambu Apus Jakarta timur dan sebagiannya masih dilakukan penyelidikan. yang jelas jika kita melihat dari unsur yang ada pada kasus ini memang sudah memenuhi unsur Human Traficking atau perdagangan orang.

Hal demikian dikemukakan Netty, Kamis (1/9), dalam menanggapi peristiwa prostitusi anak yang terjadi di Bogor. Lanjut Netty, ada sejumlah anak yang kemudian dihubungi, dikumpulkan, diinfentarisai biodata kemudian dihadirkan atau diminta datang ketika ada pelanggan atau tamu yang mau atau membutuhkan, itu sudah memenuhi unsur Human Traficking. Jadi artinya, siapapun pelakunya dijerat dengan undang-undang yang berlaku dinegara ini, seperti UU ITE, UU pornografi dan juga UU no 21 tahun 2007 tentang pengawasan tindak pidana perdagangan orang.

Saya yakin KPAI sebagai lembaga negara sudah memiliki langkah-langkahnya termasuk upaya untuk melakukan rehabilitasi sosial untuk para korban, yang jelas rehabilitasi sosial ini sangat bergantung pada seperti apa kondisi psikologis korbannya.

Kalau traumanya berat tentu memerlukan waktu yang sangat panjang dan membutuhkan keterlibatan para ahli seperti psikolog, atau pendamping sepiritual. “Sehingga kita berharap mudah-mudahan program rehabilitasi sosialnya menjadi perhatian yang tidak ditinggalkan, selain menegakkan hukum, jelas Netty.”

Kita melihat lanjutnya, usianya memang usia rentan, usia labil karena rata-rata dibawah usia 16 tahun. Jadi anak-anak di usia itu memang anak-anak yang memerlukan perhatian, kasih sayang, dan juga pengawasan khusus dari orang tua, orang dewasa.

Jadi jika usia labil ini tidak dibarengi dengan perhatian, pengawasan dari orangtua tentu memang sangan rentan, sangat rapuh, mendapatkan tawaran dari berbagai pihak yang ingin memanfaatkan kerentanan usianya, kelemahan fisiknya, dan kekurangan pengetahuan dari para korban. Selain itu, kelihaian para pelaku juga turut memberikan andil, demikian Netty.
Sumber: Jabarprov.go.id