Struktur Organisasi BP3AKB Kepala Dinas. Baca tupoksi Kepala Dinas

Sekretariat membawahkan: (Baca tupoksi Sekretariat)

  1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; (Perencanaan dan Keuangan)
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; (Kepegawaian)
  3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. (Umum)

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), membawahkan: (Baca tupoksi PKHP)

  1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan;
  2. Seksi Pemberdayaan Hukum, Politik dan Sosial Perempuan;
  3. Seksi Data dan Informasi

Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga (PKK) terdiri dari: (Baca tupoksi PKK)

  1. Seksi Ketahanan Keluarga
  2. Seksi Pengendalian Penduduk
  3. Seksi Keluarga Berencana

Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA) terdiri dari; (Baca tupoksi PHA)

  1. Seksi Pengasuhan Pendidikan dan Budaya
  2. Seksi HakSipil, Informasi dan Partisipasi
  3. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) terdiri dari: (Baca tupoksi PPA)

  1. Seksi Perlindungan Perempuan
  2. Seksi Perlindungan Khusus Anak
  3. Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Unit Pelaksana Teknis Dinas

  1. Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
  2. Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Kelompok Jabatan Fungsional

  1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
  2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
  4. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
  6. Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
  8. Pembinaan teknis fungsional Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Kepala Bidang terkait meliputi rencana penugasan dan pengukuran kinerja.