TRIBUNNEWS.COM – Sepanjang tahun 2016, sejumlah kasus pelecehan dan kekerasan kepada perempuan dan anak kian marak. Peningkatan ini tentu membuat masyarakat semakin resah dan berharap ketidakadilan serta kejahatan terhadap perempuan dan anak segera menghilang.

Menanggapi masalah tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah mengusahakan sejumlah upaya nyata untuk mengakhiri segala permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak.

Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak misalnya. KemenPPPA menggunakan berbagai strategi mulai dari Sosialisasi, Advokasi dan Pelatihan terkait Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

PATBM merupakan sistem dini agar masyarakat lebih cepat bertindak ketika melihat kekerasan pada anak akibat pornografi, prostitusi dan perdagangan orang.

Selain itu, KemenPPPA juga telah melakukan pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) tentang Konvensi Hak Anak, UUPA, dan UU Pornografi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pendeteksian dini kekerasan kepada anak.

Sedangkan dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, KemenPPPA, berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menyiapkan peraturan yang menyangkut mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan korban.

Pemerintah sendiri telah memberikan layanan melalui 123 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berbasis rumah sakit sebagai lembaga layanan korban kekerasan dan membentuk 33 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi serta 247 P2TP2A Kabupaten Kota.

Tak hanya itu, Pemerintah juga telah menyediakan 1.060 Puskesmas yang mampu menangani perempuan korban kekerasan, 25 Rumah Sakit rujukan bagi TKI bermasalah, 22 Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), dan 15 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).

Bahkan dalam sektor ekonomi, perempuan masih merasakan ketidakadilan. Perempuan merupakan kelompok yang rentan dan seringkali termarjinalisasi. Padahal, usaha mikro sebagian besar dilakukan oleh perempuan.

Oleh sebab itulah dibangun Industri Rumahan (IR), yaitu industri skala mikro yang menghasilkan produk barang jadi. Industri ini bisa memberikan nilai tambah walaupun dikerjakan di rumah secara khusus ataupun kerja paruh waktu.

Terkait IR, KemenPPPA telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan.

Tindakan-Tindakan di atas hanya sebagian kecil dari kebijakan dan program yang sudah dilakukan Pemerintah dan KemenPPPA dalam mengakhiri kekerasan, pelecehan, perdagangan orang, dan kesenjangan ekonomi yang dialami oleh perempuan dan anak.

Pada tanggal 14-15 Oktober nanti, KemenPPPA akan menyelenggarakan program JELAJAH 3ENDS yang diciptakan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; Perdagangan manusia, dan Kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan.

Program Jelajah 3ENDS ini akan dilaksanakan di tiga wilayah, yakni Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Belitung, dan Kota Bandung.

Artikel Terkait

Aher: Istighosah, Mobilisasi Doa untuk Kesuksesan PON di Jawa Barat Sekitar 1.500 orang yang merupakan PNS Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bandung serta masyarakat sekitar Stadion GBLA melaksanakan istighosah atau doa bersama menyambut pelaksanaan PON XIX/2016 Jawa Barat. Hadir dalam istighosah...
Hukuman Kebiri Menyasar Kejahatan Seksual Berulang, Beramai-ramai, dan Paedofil KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (10/5/2016) KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menandatangani Per...
Untuk Pertama Kalinya Pj. Gubernur Pimpin Upacara 17 Agustus BANDUNG-Untuk pertama kalinya Pj. Gubernur Jabar M. Iriawan menjadi Inspektur Upacara Irup pada upacara peringatan HUT ke-73 RI di lapangan Gasibu Kota Bandung, Jum'at (17/8/2018). Iriawan yang sebentar lagi akan men...
Forum Anak Daerah Provinsi Jawa Barat Forum Anak Jawa Barat merupakan wadah partisipasi dan penampung aspirasi anak-anak di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat di bawah naungan BP3AKB (Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Provinsi...
Peparnas XV di Jabar Tahun 2016, Dibuka Resmi Menpora Dalam suasana yang mendung dan turun hujan rintik-rintik, Menpora, Imam Nachrowi dengan dipayungi ajudannya, meresmikan gelaran Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XV, Sabtu (15/10) sore, bertempat di Lapangan Stadion Siliwa...

Leave a Reply

Your email address will not be published.