TRIBUNNEWS.COM – Sepanjang tahun 2016, sejumlah kasus pelecehan dan kekerasan kepada perempuan dan anak kian marak. Peningkatan ini tentu membuat masyarakat semakin resah dan berharap ketidakadilan serta kejahatan terhadap perempuan dan anak segera menghilang.

Menanggapi masalah tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah mengusahakan sejumlah upaya nyata untuk mengakhiri segala permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak.

Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak misalnya. KemenPPPA menggunakan berbagai strategi mulai dari Sosialisasi, Advokasi dan Pelatihan terkait Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

PATBM merupakan sistem dini agar masyarakat lebih cepat bertindak ketika melihat kekerasan pada anak akibat pornografi, prostitusi dan perdagangan orang.

Selain itu, KemenPPPA juga telah melakukan pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) tentang Konvensi Hak Anak, UUPA, dan UU Pornografi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pendeteksian dini kekerasan kepada anak.

Sedangkan dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, KemenPPPA, berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menyiapkan peraturan yang menyangkut mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan korban.

Pemerintah sendiri telah memberikan layanan melalui 123 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berbasis rumah sakit sebagai lembaga layanan korban kekerasan dan membentuk 33 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi serta 247 P2TP2A Kabupaten Kota.

Tak hanya itu, Pemerintah juga telah menyediakan 1.060 Puskesmas yang mampu menangani perempuan korban kekerasan, 25 Rumah Sakit rujukan bagi TKI bermasalah, 22 Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), dan 15 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).

Bahkan dalam sektor ekonomi, perempuan masih merasakan ketidakadilan. Perempuan merupakan kelompok yang rentan dan seringkali termarjinalisasi. Padahal, usaha mikro sebagian besar dilakukan oleh perempuan.

Oleh sebab itulah dibangun Industri Rumahan (IR), yaitu industri skala mikro yang menghasilkan produk barang jadi. Industri ini bisa memberikan nilai tambah walaupun dikerjakan di rumah secara khusus ataupun kerja paruh waktu.

Terkait IR, KemenPPPA telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan.

Tindakan-Tindakan di atas hanya sebagian kecil dari kebijakan dan program yang sudah dilakukan Pemerintah dan KemenPPPA dalam mengakhiri kekerasan, pelecehan, perdagangan orang, dan kesenjangan ekonomi yang dialami oleh perempuan dan anak.

Pada tanggal 14-15 Oktober nanti, KemenPPPA akan menyelenggarakan program JELAJAH 3ENDS yang diciptakan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; Perdagangan manusia, dan Kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan.

Program Jelajah 3ENDS ini akan dilaksanakan di tiga wilayah, yakni Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Belitung, dan Kota Bandung.

Artikel Terkait

3 Gaya Pola Asuh yang Diterapkan Orangtua Pola asuh yang berbeda antara suami dan istri terkadang berujung pada konflik. Namun lebih jauh lagi, ini bisa memunculkan kebingungan di benak anak mengenai apa yang harus ia perbuat, bagaimana sebaiknya ia bertindak, hingga...
Parasamya Purnakarya Nugraha Dikirab di Bandung Sebagai wujud syukur atas anugerah  tanda kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha yang akan diterima hari ini, Rabu (25/4/2018) di Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan kirab/pawai pada Kamis (26/4/18...
Waspada, Kecanduan Video Game Bisa Mematikan! ThinkstockIlustrasi. Kecanduan video game adalah masalah yang sangat nyata bagi banyak orang. Menurut University of New Mexico, studi terbaru menunjukkan bahwa enam sampai 15 persen orang yang suka bermain game online, men...
Counting Down 222 Hari Menuju PON XIX Jabar Acara hitung mundur (counting down) jelang pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XIX/2016 dilaksanakan setiap bulan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Panitia Besar (PB) PON XIX/2016, Deddy Mizwar atau akrab disa...
bp3akb.jabarprov.go.id Raih Juara I Website Terbaik Kominfo Awards Tahun 2016 Sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Diskominfo Prov. Jabar terhadap para pihak stakeholder yang telah menunjukkan prestasinya, diselenggarakan gelaran Kominfo Awards yang berlangsung di Krakatau Co...

Leave a Reply

Your email address will not be published.