TRIBUNNEWS.COM – Sepanjang tahun 2016, sejumlah kasus pelecehan dan kekerasan kepada perempuan dan anak kian marak. Peningkatan ini tentu membuat masyarakat semakin resah dan berharap ketidakadilan serta kejahatan terhadap perempuan dan anak segera menghilang.

Menanggapi masalah tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah mengusahakan sejumlah upaya nyata untuk mengakhiri segala permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak.

Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak misalnya. KemenPPPA menggunakan berbagai strategi mulai dari Sosialisasi, Advokasi dan Pelatihan terkait Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

PATBM merupakan sistem dini agar masyarakat lebih cepat bertindak ketika melihat kekerasan pada anak akibat pornografi, prostitusi dan perdagangan orang.

Selain itu, KemenPPPA juga telah melakukan pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) tentang Konvensi Hak Anak, UUPA, dan UU Pornografi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pendeteksian dini kekerasan kepada anak.

Sedangkan dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, KemenPPPA, berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menyiapkan peraturan yang menyangkut mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan korban.

Pemerintah sendiri telah memberikan layanan melalui 123 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berbasis rumah sakit sebagai lembaga layanan korban kekerasan dan membentuk 33 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi serta 247 P2TP2A Kabupaten Kota.

Tak hanya itu, Pemerintah juga telah menyediakan 1.060 Puskesmas yang mampu menangani perempuan korban kekerasan, 25 Rumah Sakit rujukan bagi TKI bermasalah, 22 Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), dan 15 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).

Bahkan dalam sektor ekonomi, perempuan masih merasakan ketidakadilan. Perempuan merupakan kelompok yang rentan dan seringkali termarjinalisasi. Padahal, usaha mikro sebagian besar dilakukan oleh perempuan.

Oleh sebab itulah dibangun Industri Rumahan (IR), yaitu industri skala mikro yang menghasilkan produk barang jadi. Industri ini bisa memberikan nilai tambah walaupun dikerjakan di rumah secara khusus ataupun kerja paruh waktu.

Terkait IR, KemenPPPA telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan.

Tindakan-Tindakan di atas hanya sebagian kecil dari kebijakan dan program yang sudah dilakukan Pemerintah dan KemenPPPA dalam mengakhiri kekerasan, pelecehan, perdagangan orang, dan kesenjangan ekonomi yang dialami oleh perempuan dan anak.

Pada tanggal 14-15 Oktober nanti, KemenPPPA akan menyelenggarakan program JELAJAH 3ENDS yang diciptakan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak; Perdagangan manusia, dan Kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan.

Program Jelajah 3ENDS ini akan dilaksanakan di tiga wilayah, yakni Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Belitung, dan Kota Bandung.

Artikel Terkait

8 Tips untuk Maksimalkan Tumbuh Kembang Anak 1. Berikan stimulus Pemberian stimulus untuk mengasah intelegensinya sangat dianjurkan. Berikan stimulus baik tersebut dengan cara yang menyenangkan sehingga anak akan lebih cepat menerima dan tidak mudah bosan. 2. Libatkan...
Gubernur Usulkan Pembentukan dan Susunan OPD Baru ke DPRD Jabar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Jl. Diponegoro No. 27, K...
Stop Kekerasan dalam Hubungan Pacaran “Pokoknya kamu ngga boleh dekat sama teman laki-laki kamu.. aku ngga suka.. awas kalau sampai aku tahu ya” ... ”Gitu aja ngga bisa, bodoh banget sih kamu” ... ”Aku laki-laki, dan kamu perempuan..seharusnya perempuan itu t...
Jokowi: Hidupkan Kompetisi Olah Raga dari Tingkat Bawah Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menyerukan agar kompetisi olah raga dimulai dari tingkat daerah terbawah yaitu Desa dan Kelurahan. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas atlet dan mampu berkompetisi. "Kita harus...
DPR: Anggaran Negara Harus Adil Terhadap Kesetaraan Gender REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Anggota Komisi I DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menilai, untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan kehidupan publik yang lebih adil bagi perempuan, kebijakan dan anggaran nega...

Leave a Reply

Your email address will not be published.