ABC Ilustrasi

KOMPAS.com – Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel mengatakan, sudah sepantasnya pelaku tindak kejahatan seksual dijatuhi sanksi pidana dan sanksi sosial sekaligus.

“Daripada menyuntik predator berulang kali sebatas untuk mematikan berahi, lebih baik berikan satu injeksi yang membuat predator mati, yaitu sanksi pidana maksimal,” ujar Reza dalam keterangan tertulis, Kamis (26/5/2016).

Dia menambahkan untuk sanksi sosial bersifat pemberatan yang dapat dilakukan adalah pemberian rajah pada bagian tubuh yang terbuka pada predator seksual.

Selain itu, pemberian tanda khusus di e-KTP-nya juga bisa dilakukan agar ruang geraknya tersumbat.

“Bisa juga dilakukan pembangunan basis data yang memampangkan foto dan data diri si predator kepada masyarakat luas,” tutur Reza.

Reza juga menyatakan variasi lain adalah mengeluarkan public notice (atau nota publik), terutama terkait predator yang tidak lama lagi akan mengakhiri masa hukumannya.

Foto dan ciri-ciri si predator seksual, jumlah korbannya, serta waktu kejadian dapat disebarluaskan melalui poster, media massa, dan media sosial.

Pada public notice itu dicantumkan pula nomor hotline yang dapat dihubungi masyarakat sewaktu-waktu si predator menampilkan gelagat mencurigakan atau mengkhawatirkan.

“Nantinya polisi pun bisa menunjuk personelnya yang secara khusus bertugas sebagai pemantau si predator sekaligus sebagai pihak penghubung dengan masyarakat,” ungkap dia.

Reza melanjutkan tujuan sanksi sosial semacam itu adalah membangun kesadaran yang mendalam di masyarakat, tak terkecuali anak-anak.

Sehingga, andai tidak mungkin menghukum predator selama-lamanya di dalam penjara, paling tidak upaya proteksi bagi masyarakat dapat diperkuat.

Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara, dan minimal 10 tahun penjara.

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Hukuman tambahan ini menyasar pelaku kejahatan seksual berulang, beramai-ramai, dan paedofil atau terhadap anak di bawah umur. Perppu itu nantinya disampaikan ke DPR untuk dikaji kembali.

Kompas TV Apa Saja Jenis Hukuman Kebiri?

Artikel Terkait

Hadi: Atlet Peraih Emas Contoh Bagi Generasi Muda Ketua Kontingen PON XIX 2016 Jawa Barat, Mayjen TNI Hadi Prasojo menyatakan, berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan PON XIX bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk kedepan lebih baik. “Adanya riak-ri...
Bolehkah si Kecil Menonton TV? Entah dengan alasan kesibukan, atau sekadar mengisi waktu si Kecil, orangtua kerap memanfaatkan siaran TV maupun DVD edukasi anak-anak. “Nggak apa-apa deh, kan siarannya khusus untuk anak-anak, ada manfaat edukasinya kok,” mu...
Modus Prostitusi Anak Semakin Canggih, Via Aplikasi Online Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai saat ini modus prostitusi yang melibatkan anak-anak telah semakin canggih. Hal itu lantaran adanya 18 aplikasi ‎yang digunakan komunitas gay untuk mengeksploitasi anak. Kasus ...
STOP Pukul Anak! Terbukti, Kebiasaan Memukul Anak Justru Bikin Anak Makin Agresif da... Setiap orang tua tentu memiliki cara berbeda dalam mendidik dan mendisiplinkan anak, salah satunya yang paling sering terjadi di kalangan para orang tua adalah dengan cara memukul. Entah itu memukul badan, pantat, atau kepala...
Sabtu, Pemprov Jabar Gelar Apel Besar Hari Jadi Ke-72 Provinsi BANDUNG-Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Apel Besar Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Jawa Barat, Sabtu (19/8/17) pukul 08.00 WIB di Lapangan Gasibu. Apel besar dalam rangka memperingati Hari Jadi Ke...

Leave a Reply

Your email address will not be published.