ABC Ilustrasi

KOMPAS.com – Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel mengatakan, sudah sepantasnya pelaku tindak kejahatan seksual dijatuhi sanksi pidana dan sanksi sosial sekaligus.

“Daripada menyuntik predator berulang kali sebatas untuk mematikan berahi, lebih baik berikan satu injeksi yang membuat predator mati, yaitu sanksi pidana maksimal,” ujar Reza dalam keterangan tertulis, Kamis (26/5/2016).

Dia menambahkan untuk sanksi sosial bersifat pemberatan yang dapat dilakukan adalah pemberian rajah pada bagian tubuh yang terbuka pada predator seksual.

Selain itu, pemberian tanda khusus di e-KTP-nya juga bisa dilakukan agar ruang geraknya tersumbat.

“Bisa juga dilakukan pembangunan basis data yang memampangkan foto dan data diri si predator kepada masyarakat luas,” tutur Reza.

Reza juga menyatakan variasi lain adalah mengeluarkan public notice (atau nota publik), terutama terkait predator yang tidak lama lagi akan mengakhiri masa hukumannya.

Foto dan ciri-ciri si predator seksual, jumlah korbannya, serta waktu kejadian dapat disebarluaskan melalui poster, media massa, dan media sosial.

Pada public notice itu dicantumkan pula nomor hotline yang dapat dihubungi masyarakat sewaktu-waktu si predator menampilkan gelagat mencurigakan atau mengkhawatirkan.

“Nantinya polisi pun bisa menunjuk personelnya yang secara khusus bertugas sebagai pemantau si predator sekaligus sebagai pihak penghubung dengan masyarakat,” ungkap dia.

Reza melanjutkan tujuan sanksi sosial semacam itu adalah membangun kesadaran yang mendalam di masyarakat, tak terkecuali anak-anak.

Sehingga, andai tidak mungkin menghukum predator selama-lamanya di dalam penjara, paling tidak upaya proteksi bagi masyarakat dapat diperkuat.

Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara, dan minimal 10 tahun penjara.

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Hukuman tambahan ini menyasar pelaku kejahatan seksual berulang, beramai-ramai, dan paedofil atau terhadap anak di bawah umur. Perppu itu nantinya disampaikan ke DPR untuk dikaji kembali.

Kompas TV Apa Saja Jenis Hukuman Kebiri?

Artikel Terkait

5 Tips Berbelanja Nyaman dengan Anak Banyak orang-tua ingin membawa anaknya saat berbelanja. Kendalanya, tidak semua anak mudah diatur sesuai keinginan mereka. Banyak orang-tua ingin membawa anaknya saat berbelanja. Kendalanya, tidak semua anak mudah diatur s...
Ajar Ini pada Anak agar Tumbuh Membanggakan 15 Hal Ini Penting Diajarkan Pada Anak Agar Anak Tumbuh Membanggakan Orangtuanya Sebagai orangtua, tentu Anda ingin anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang sukses dan bisa dibanggakan.  Seperti dijelaskan di beriku...
bp3akb.jabarprov.go.id Raih Juara I Website Terbaik Kominfo Awards Tahun 2016 Sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Diskominfo Prov. Jabar terhadap para pihak stakeholder yang telah menunjukkan prestasinya, diselenggarakan gelaran Kominfo Awards yang berlangsung di Krakatau Co...
Hari Ibu ke-88, Jabar Terus Kampanyekan “Tiga Akhiri” Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen memberikan perlindungan kepada kaum perempuan dan anak. Saat ini jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat, sehingga untuk menangani hal tersebut perlu...
Laris Manis Pernak Pernik PON XIX Jabar Nurhasanah tampak sumringah. Warga RW 19 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi itu tersenyum ketika melayani pembeli yang memborong gantungan kunci bergambar maskot PON XIX Jabar, Lala Lili, Senin (26/9) di...

Leave a Reply

Your email address will not be published.