Ibu Dr. Hj. Netty Heryawan  memberikan pencerahan kepada 50 peserta rakor  tentang pentingnya pemahaman yang sama tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Hal tersebut beliau sampaikan pada rakor terkait percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Kegiatan rakor dilaksanakan  di ruang rapat Soehoed Warnaen  Lt. 3, Gedung Bapeda Jawa Barat, Senin 13 Maret 2017.

Ibu Netty menyampaikan bahwa perlu penyadaran bahwa SDM yang ada di Jawa Barat tentu ada laki-laki dan perempuan. Pada kenyataannya perempuan seringkali termarginalkan dari pembangunan. Perlu kesadaran masing-masing pimpinan perangkat daerah agar anggaran untuk perempuan juga diperhatikan.

Dikatakan Netyy “PSDA misalnya bukan luput dari PUG malah sebaliknya, ketika kebutuhan akan air bersih maka ada wanita di dalamnya demikian juga dengan dinas lainnya”

Kepala DP3AKB Jabar Dr. Dewi Sartika menyampaikan laporannya bahwa

“Tujuan rakor ini guna mengkoordinasi, sinkronisasi dan pengendalian (KSP) dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan PUG pada perangkat daerah Jawa Barat dan Lembaga (K/L).

Kegiatan dibuka oleh Asisten Pemerintahan Jabar yang dalam arahannya mengajak PD untuk  merencanakan percepatan PUG di segala bidang khususnya bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan partisipasi politik. Rencana Integrasi Program Pelaksanaan PUG di daerah terkait UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemantauan capaian kinerja motor penggerak PPRG di pusat tahun 2016 serta rencana tindak lanjut.

Dalam rakor ini para narasumber yang terdiri dari ketua Forum KKG Ibu Dr. Erham serta Ibu Aska dari KPPA menjelaskan dukungan dalam tataran kebijakan maupun aspek legalitas antara lain:

  • Tahun 1979 Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang mengarahkan pembangunan manusia menuju keseimbangan/kesetaraan capaian laki-laki dan perempuan,
  • Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender  dalam pembangunan nasional,
  • RPJPN 2005-2025: menetapkan kesetaraan dan keadilan gender menjadi salah satu tujuan pembangunan nasional
  • RPJMN 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014: Strategi PUG dalam semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan),
  • Stranas percepatan PUG melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) Tahun 2012-2014,
  • UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.
Rakor Percepatan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) di Jawa Barat
Rakor Percepatan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) di Jawa Barat

Artikel Terkait

Pemilihan Duta Anak Wilayah Priangan Barat Kegiatan Pemilihan Duta Anak Wilayah Priangan Barat dilaksanakan pada tanggal 13-14 Maret 2018 bertempat di Kab Sumedang Hotel Puri Khatulistiwa. Dibuka oleh kepala seksi Hak Sipil Informasi dan Partisipasi, Hj. Yuyun Tedja...
Kemeriahan Jambore Forum Anak Jawa Barat 2016 350 anak yang tergabung dalam forum anak menghadiri Jambore Forum Anak Jawa Barat yang digelar di Hotel Lembah Sarimas Ciater Subang. Mereka datang mewakili forum anak daerah masing-masing dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat...
Assesment Kekerasan terhadap Anak di Kab. Bandung Barat Undangan Kementerian PP dan PA dalam rangka Assesment Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Assesment dilaksanakan pada 23 Juni 2016 di Aula Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga...
Kegiatan Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi Tenaga Pendidik 2017 Pelatihan KHA ini dilaksanakan selama 2 hari yaitu tanggal 18 dan 19 Mei 2017 di Hotel Prima Kota Cirebon. Peserta yang diundang yaitu dari Kota dan kabupaten Cirebon serta kabupaten Indramayu..yang terdiri dari Dinas PP dan ...
Penguatan Pendamping Korban P2TP2A se-Jabar 2017 Ketua P2TP2A Jabar Netty Prasetiyani Heryawan menjadi keynote speaker pada kegiatan Penguatan Pendamping Korban P2TP2A se-Jabar dengan tema ''Pendamping Berkinerja, Pelayanan Prima'' di Takashimaya Hotel Lembang Kabupaten Ban...

Leave a Reply

Your email address will not be published.