Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA): Dr. Jatti Indrianti, SH., M.Si

Untuk membaca kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) silakan membaca Kategori PPA

Fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  2. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan danpemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumahtangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  3. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidanaperdagangan orang;
  4. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korbankekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  5. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidangpencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuandi dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  6. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidangperlindungan dan pemberdayaan perempuan korbankekerasan di dalam rumah tangga, di bidang  ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khususserta dari tindak pidana perdagangan orang;
  7. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakandi bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  8. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakandi bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuankorban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  9. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  10. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  11. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  12. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumahtangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  13. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapankebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  14. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaanperempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  15. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
  16. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidangperlindungan khusus anak;
  17. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  18. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakandi bidang perlindungan khusus anak;
  19. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
  20. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisipenerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  21. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  22. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan,analisis dan penyajian data dan informasi kekerasanterhadap perempuan dan anak;
  23. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakanpengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data daninformasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  24. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan,pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  25. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data daninformasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  26. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  27. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisipenerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  28. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
  29. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;dan
  30. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dananak.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari :
1). Seksi Perlindungan Perempuan
2) Seksi Perlindungan Khusus Anak
3) Seksi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Seksi Perlindungan Perempuan melaksanakan tugas:

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang  penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalamsituasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindakpidana perdagangan orang;
  2. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalamsituasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindakpidana perdagangan orang;
  3. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
  4. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  5. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  6. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  7. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganankekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga,di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan   kondisi khusus serta dari tindak pidana perdaganganorang;
  8. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapankebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dankondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  9. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  10. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuankorban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  11. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  12. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang  perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  13. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang penanganan kekerasan terhadapperempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

Seksi Perlindungan Khusus Anak melaksanakan tugas:

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  2. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
  3. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  4. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
  5. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak
  6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungankhusus anak;
  7. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
  8. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.

Seksi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melaksanakan tugas:

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  2. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pencegahan  kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang
  3. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  4. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan  kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan   kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  5. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
  7. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap anak;
  8. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pencegahan kekerasan terhadap anak;
  9. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap anak;
  10. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap anak;
  11. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap anak
  12. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap anak; dan
  13. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap anak.