Kabid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP): Dr. Hj. Neni Alyani, SE, M.Pd

Untuk melihat kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), silakan membaca kategori PKHP

Fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, hukum, politik, sosial, serta data dan informasi;
  2. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, hukum, politik, sosial serta data dan informasi;
  3. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, hukum, politik, sosial serta data dan informasi;
  4. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, hukum, politik, sosial serta data dan informasi;
  5. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, hukum, politik, sosial serta data dan informasi;
  6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisipenerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, hukum, politik, sosial serta data dan informasi;
  7. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
  8. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan; dan
  9. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, hukum, politik, sosial serta data dan informasi.

 

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan terdiri dari:

  1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
  2. Seksi Pemberdayaan Hukum, Politik dan Sosial
  3. Seksi Data dan Informasi

Seksi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan mempunyai tugas :

  1. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
  2. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakanpelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
  3. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuandi bidang ekonomi;
  4. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
  5. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
  6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
  7. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender dibidang ekonomi;
  8. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi; dan
  9. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.

Seksi Pemberdayaan Hukum, Politik, dan Sosial mempunyai tugas

  1. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang hukum, politik dan sosial;
  2. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender danpemberdayaan perempuan di bidang hukum, politik dan sosial;
  3. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang hukum, politik dan sosial;
  4. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapankebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang hukum, politik dan sosial;
  5. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang hukum, politik dan sosial;
  6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dansupervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang hukum, politik dan sosial;
  7. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang hukum, politik dan sosial;
  8. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang hukum, politik dan sosial; dan
  9. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapankebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender danpemberdayaan perempuan di bidang hukum, politik dan sosial.

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas:

  1. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
  2. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data daninformasi gender dan anak;
  3. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasigender dan anak;
  4. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data daninformasi gender dan anak;
  5. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
  6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
  7. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapankebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak; dan
  8. pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-gov)
  9. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan,pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  10. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  11. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  12. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  13. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  14. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dansupervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
  15. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.