Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (TPD/K) merupakan tenaga kontrak / honorer di UPTD yang bergerak di bidang kependudukan dan keluarga Berencana. Kekurangan tenaga Penggerak Program Kependudukan dan KB di tingkat Desa/Kelurahan menjadi dasar pembentukan TPD ini, sehingga akhirnya TPD resmi dibentuk pada tahun 2011. Pada dasarnya TPD mempunyai tugas yang sama dengan PKB/PLKB, antara lain :

  1. Menguasai potensi wilayah kerja sejak pengumpulan data keluarga dan Pasangan Usia Subur, dapat menganalisa penentuan masalah prioritas, dan menyusun rencana kerja setiap bulan
  2. Melaksanakan mekanisme operasional Program Kependudukan dan KB di tingkat Desa/Kelurahan
  3. Melaksanakan penyuluhan KB – KS dan program pembangunan lainnya dalam upaya Pembangunan Keluarga Sejahtera
  4. Membantu dalam kegiatan Pelaporan KB dan KS di tingkat Desa/Kelurahan dan Klinik KB
  5. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan bulanan sesuai dengan system yang berlaku
  6. Bertanggung jawab dalam menyelesaikan PPM KB – KS di Desa/Kelurahan lokasi kerja.

Oleh karena tugas tersebut, maka TPD dituntut untuk bisa menjadi lebih kreatif, aktif dan inovatif dalam melakukan penggerakan dan pengembangan program KB di lapangan, sehingga keberhasilan program KB dapat tercapai. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka diadakanlah pertemuan TPD se-Jawa Barat yang diadakan di hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor Kabupaten Sumedang pada hari Kamis tanggal 28 April 2016.

Pertemuan Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan se-Jawa Barat 2016

Pertemuan Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan se-Jawa Barat 2016

Acara yang dibuka oleh kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) ibu DR. Ir. Dewi Sartika, M.Si ini dihadiri oleh 169 tamu undangan yang terdiri dari: TPD Kabupaten/kota, Kepala Bidang yang menangani TPD/K, OPD Pengelola KB Kabupaten/Kota, Biro Pelayanan Sosial Dasar – Setda Provinsi Jawa Barat, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat yaitu Pokja II dan Pokja IV, Forum Pos KB Provinsi Jawa Barat, PD IBI Provinsi Jawa Barat dan Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (Ipeu – KB) Jawa Barat.

Kesepakatan yang dihasilkan oleh pertemuan ini yaitu perlunya  koordinasi pelayanan terpadu dari semua pihak penyelenggara baik dari sisi kebijakan ataupun pendanaan sehingga dapat menunjang keberhasilan tugas TPD di lapangan dan menghasilkan kualitas yang baik dalam pelayanan keluarga berencana. Oleh karena itu dukungan untuk mengadakan pertemuan rutin dalam rangka memperkuat dan memperkokoh komitmen antara TPD dengan pihak OPD perlu dilakukan, agar pelaksanaan pelayanan KB bisa berjalan dengan baik.

Foto album kegiatan pertemuan ini bisa dilihat di sini

Artikel Terkait

Kegiatan Pemantapan Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) Angkatan IV Kegiatan Pemantapan Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) Angkatan IV merupakan kegiatan terakhir dari rangkaian pembinaan bagi Motekar yang diselenggarakan oleh Bidang KB dan Kesejahteraan Keluarga BP3AKB Provinsi Jawa Bara...
Silaturahim Keluarga Besar BP3AKB Mumpung masih Bulan Syawal, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat  mengadakan acara silaturahim sekaligus juga pelepasan pegawai yang memasuki purna bakti. Acara in...
Evaluasi P2WKSS Kab/Kota di Jawa Barat P2WKSS Kota Cirebon - Kebun tanaman obat keluarga (TOGA) P2WKSS Kota Cimahi -Lukisan dari daur ulang stereoform Kegiatan P2WKSS Kab. Purwakarta Kecamatan Pasawahan Desa Cidahu - Penyerahan sertifikat Rutilahu Keg...
Lomba Kreatifitas Perempuan Bulan puasa tidak menghalangi orang untuk berkreasi juga beraktifitas malah bertambah dengan adanya ritual-ritual ibadah. Demikian juga dengan DP3AKB Prov. Jabar yang pada tanggal 7 Juni ini menyelenggarakan kegiatan lomba kr...
Halal Bihalal di DP3AKB Selamat datang kembali di kantor, selamat melakukan aktivitas kembali. Libur iedul Fitri selama kurang lebih 10 hari telah usai. Hari ini, Senin (3/7) merupakan hari dimulainya kembali aktivitas kerja bagi Aparatur Sipil ...

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.