Shutterstock

KOMPAS.com – Kriminolog Universitas Indonesia, Erlangga Masdiana, menilai, penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual bisa menjadi cara efektif untuk menekan angka kejahatan seksual.

Namun, hal itu akan efektif jika diiringi dengan sikap tegas aparat negara dalam menegakkan hukuman tersebut.

“Bagi mereka yang telah melakukan tindak kejahatan, maka diputuskan hukuman maksimal,” ujar Erlangga saat dihubungi, Kamis (26/5/2016).

Terkait hukuman tambahan berupa pengebirian, kata dia, harus ada pengkajian serius. Menurut Erlangga, agar benar-benar menimbulkan efek jera dan membuat masyarakat takut melakukan kejahatan seksual, maka pengebirian yang diterapkan harus berupa pemotongan testis pelaku.

“Pengebiriannya harus ada wacana yang lebih serius, bukan kebiri kimiawi, tapi dalam bentuk yang real (pemotongan testis) ya. Sehingga, para pelaku jera dan ada rasa takut bagi mereka yang ingin melakukan tindakan kejahatan seksual,” kata dia.

Ia menjelaskan, hukuman itu seperti sebuah simbol yang terlihat, bukan semacam isyarat semata. Begitu juga dengan hukuman kebiri dalam bentuk sebenarnya. Cara itu memudahkan masyarakat memahami sanksi dari sebuah tindak kejahatan yang dilakukan.

“Kalau tidak berbekas, itu kan sulit dijadikan warning bagi masyarakat dan kontrol secara umum. Kalau kimiawi kan tidak berbekas,” pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara, dan minimal 10 tahun penjara.

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Hukuman tambahan ini menyasar pelaku kejahatan seksual berulang, beramai-ramai, dan paedofil atau terhadap anak di bawah umur. Undang-undang itu nantinya disampaikan ke DPR untuk dikaji kembali.

Kompas TV Jokowi Sahkan Hukuman Mati di Perppu

Artikel Terkait

Rapat Program Pengasuhan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PPABM) Ketua P2TP2A Jawa Barat Netty Prastiyani Heryawan memimpin rapat pada acara Program Pengasuhan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PPABM) di Ruang Rapat Sangga Buana Gedung Sate Bandung, Jumat 9 September 2016 ki-ka: ...
Selamat Hari Anak Nasional 2016 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA PRESS RELEASE AKHIRI KEKERASAN PADA ANAK Siaran Pers Nomor: B-66/Set/Rokum/MP 01/07/2016 Mataram, NTB (23/7) – Anak merupakan aset bangsa yan...
Hindari Fenomena BLAST dengan Budaya Literasi Bunda Literasi Jawa Barat Netty Heryawan khawatir anak-anak Jawa Barat mengalami fenomena BLAST (Bored, Lonely, Angry, Stress, Tired) yang berujung pada permasalahan sosial seperti kekerasan seksual dan narkoba pada usia prod...
Mengajak Anak Mudik, Ini Saran KPAI untuk Para Orang Tua Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto berharap tidak ada pemudik bersepeda motor yang membawa anak-anaknya karena dapat membahayakan keselamatan anak."Bila mudik menggunakan sepeda motor, sebaiknya tid...
Jangan Sering-Sering Bermain Sosial Media Jika Tak Ingin Depresi Pernah dilakukan sebuah survei yang melibatkan 1787 orang dewasa muda berusia 19 sampai 32 tahun yang menunjukkan bahwa pengguna aktif sosial media rentan menderita depresi. Para peneliti membandingkan mereka dengan pengguna ...

One Comment

  • Berita yang menarik
    Akan lebih baik, selain perppu kebiri, ditambah lagi dengan pembenahan masalah akar, yakni pendidikan pada anak dan orang tua (keluarga harmonis)

Leave a Reply

Your email address will not be published.