Shutterstock

KOMPAS.com – Kriminolog Universitas Indonesia, Erlangga Masdiana, menilai, penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual bisa menjadi cara efektif untuk menekan angka kejahatan seksual.

Namun, hal itu akan efektif jika diiringi dengan sikap tegas aparat negara dalam menegakkan hukuman tersebut.

“Bagi mereka yang telah melakukan tindak kejahatan, maka diputuskan hukuman maksimal,” ujar Erlangga saat dihubungi, Kamis (26/5/2016).

Terkait hukuman tambahan berupa pengebirian, kata dia, harus ada pengkajian serius. Menurut Erlangga, agar benar-benar menimbulkan efek jera dan membuat masyarakat takut melakukan kejahatan seksual, maka pengebirian yang diterapkan harus berupa pemotongan testis pelaku.

“Pengebiriannya harus ada wacana yang lebih serius, bukan kebiri kimiawi, tapi dalam bentuk yang real (pemotongan testis) ya. Sehingga, para pelaku jera dan ada rasa takut bagi mereka yang ingin melakukan tindakan kejahatan seksual,” kata dia.

Ia menjelaskan, hukuman itu seperti sebuah simbol yang terlihat, bukan semacam isyarat semata. Begitu juga dengan hukuman kebiri dalam bentuk sebenarnya. Cara itu memudahkan masyarakat memahami sanksi dari sebuah tindak kejahatan yang dilakukan.

“Kalau tidak berbekas, itu kan sulit dijadikan warning bagi masyarakat dan kontrol secara umum. Kalau kimiawi kan tidak berbekas,” pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara, dan minimal 10 tahun penjara.

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Hukuman tambahan ini menyasar pelaku kejahatan seksual berulang, beramai-ramai, dan paedofil atau terhadap anak di bawah umur. Undang-undang itu nantinya disampaikan ke DPR untuk dikaji kembali.

Kompas TV Jokowi Sahkan Hukuman Mati di Perppu

Artikel Terkait

Menteri PPAA: 25.000 Aktivitas Pornografi Anak Per Hari di Indonesia BUKITTINGGI, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Yohana Yembise mengatakan ada 25.000 aktivitas pornografi anak baik diunduh maupun diunggah di internet setiap harinya di Indonesia berdasar...
Lagu Jabar Tolak Kekerasan Vokal : Nurzuchraeni & Hipni Mubarok A Arranger : M. Ropik Produksi : Sebelas Tekno Media - Garut --- Silakan lihat videonya di bawah ini https://www.youtube.com/watch?v=8hlQNmUdZyM&rel=0 --- Saat isak ...
Kasus Pemerkosaan Berkelompok dan Pembunuhan Anak Kembali Terjadi di Sorong, Papua B... Setelah pertengahan tahun lalu, masyarakat dikejutkan dengan kasus perkosaan berkelompok (gang rape) dan pembunuhan yang menimpa YY di Bengkulu, insiden serupa kembali terjadi. Kali ini merenggut nyawa (KM), anak perempuan be...
Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Bapak Presiden Jokowi juga menyatakan dengan tegas, bahwa penyalahgunaan narkotika dalam jangka panjang, berpotensi mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa. Oleh sebab itu, Bapak Presiden menegaskan pentingnya sinergi linta...
Dating Violence Alias Kekerasan dalam Pacaran Jangan pernah menganggap bahwa masa pacaran itu hanya berisikan cerita-cerita romantis penuh kemesraan semata. Karena anggapan itu tak sepenuhnya benar, malah sebaliknya dalam masa pacaran justru banyak ditemukan kisah sedih ...

One Comment

  • Berita yang menarik
    Akan lebih baik, selain perppu kebiri, ditambah lagi dengan pembenahan masalah akar, yakni pendidikan pada anak dan orang tua (keluarga harmonis)

Leave a Reply

Your email address will not be published.