Shutterstock

KOMPAS.com – Kriminolog Universitas Indonesia, Erlangga Masdiana, menilai, penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual bisa menjadi cara efektif untuk menekan angka kejahatan seksual.

Namun, hal itu akan efektif jika diiringi dengan sikap tegas aparat negara dalam menegakkan hukuman tersebut.

“Bagi mereka yang telah melakukan tindak kejahatan, maka diputuskan hukuman maksimal,” ujar Erlangga saat dihubungi, Kamis (26/5/2016).

Terkait hukuman tambahan berupa pengebirian, kata dia, harus ada pengkajian serius. Menurut Erlangga, agar benar-benar menimbulkan efek jera dan membuat masyarakat takut melakukan kejahatan seksual, maka pengebirian yang diterapkan harus berupa pemotongan testis pelaku.

“Pengebiriannya harus ada wacana yang lebih serius, bukan kebiri kimiawi, tapi dalam bentuk yang real (pemotongan testis) ya. Sehingga, para pelaku jera dan ada rasa takut bagi mereka yang ingin melakukan tindakan kejahatan seksual,” kata dia.

Ia menjelaskan, hukuman itu seperti sebuah simbol yang terlihat, bukan semacam isyarat semata. Begitu juga dengan hukuman kebiri dalam bentuk sebenarnya. Cara itu memudahkan masyarakat memahami sanksi dari sebuah tindak kejahatan yang dilakukan.

“Kalau tidak berbekas, itu kan sulit dijadikan warning bagi masyarakat dan kontrol secara umum. Kalau kimiawi kan tidak berbekas,” pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara, dan minimal 10 tahun penjara.

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Hukuman tambahan ini menyasar pelaku kejahatan seksual berulang, beramai-ramai, dan paedofil atau terhadap anak di bawah umur. Undang-undang itu nantinya disampaikan ke DPR untuk dikaji kembali.

Kompas TV Jokowi Sahkan Hukuman Mati di Perppu

Artikel Terkait

Dua Cara Hukum Kebiri Dilakukan Ilustrasi kejahatan seksual. KOMPAS.com — Menanggapi maraknya kasus kejahatan seksual pada anak-anak, Presiden Jokowi setuju, pemberatan hukuman terhadap pemerkosa anak berupa hukuman kebiri. Menurut Wikipedia, peng...
Boyke: Ketimbang Dikebiri, Predator Seks Lebih Baik Ditembak Mati Pemilik Klinik Pasutri Dr Boyke Dian Nugraha REPUBLIKA.CO.ID, Seksolog Dr Boyke Dian Nugraha menilai hukuman kebiri dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2016 tak akan efektif untuk me...
Rakornas PP-PA di Maluku Utara, Ribuan Peserta Ramaikan Kota Ternate Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementrian PP-PA) Yohana Yembise didampingi KH. Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, Melaksanakan Konfrensi Pers dalam rangka Rakornas PP-PA yang telah dimulai sej...
Melek Literasi Upaya Hindari Kekerasan di Sekolah Bunda Literasi Jawa Barat Netty Heryawan bercita-cita sekolah-sekolah menjadi ramah anak dan berbasis bebas kekerasan serta anak-anak harus bisa Melek Literasi. "Sehingga anak-anak Jawa Barat tidak mengalami kejadian keker...
8 Dampak Buruk yang Bisa Terjadi Jika Anak Terlalu Lama Belajar Belum lama ini publik dihebohkan dengan wacana Menter Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy tentang sekolah satu hari penuh atau full day school. Banyak warna yang menilai bahwa rencana tersebut akan berdampak buruk bag...

One Comment

  • Berita yang menarik
    Akan lebih baik, selain perppu kebiri, ditambah lagi dengan pembenahan masalah akar, yakni pendidikan pada anak dan orang tua (keluarga harmonis)

Leave a Reply

Your email address will not be published.