Shutterstock

KOMPAS.com – Kriminolog Universitas Indonesia, Erlangga Masdiana, menilai, penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual bisa menjadi cara efektif untuk menekan angka kejahatan seksual.

Namun, hal itu akan efektif jika diiringi dengan sikap tegas aparat negara dalam menegakkan hukuman tersebut.

“Bagi mereka yang telah melakukan tindak kejahatan, maka diputuskan hukuman maksimal,” ujar Erlangga saat dihubungi, Kamis (26/5/2016).

Terkait hukuman tambahan berupa pengebirian, kata dia, harus ada pengkajian serius. Menurut Erlangga, agar benar-benar menimbulkan efek jera dan membuat masyarakat takut melakukan kejahatan seksual, maka pengebirian yang diterapkan harus berupa pemotongan testis pelaku.

“Pengebiriannya harus ada wacana yang lebih serius, bukan kebiri kimiawi, tapi dalam bentuk yang real (pemotongan testis) ya. Sehingga, para pelaku jera dan ada rasa takut bagi mereka yang ingin melakukan tindakan kejahatan seksual,” kata dia.

Ia menjelaskan, hukuman itu seperti sebuah simbol yang terlihat, bukan semacam isyarat semata. Begitu juga dengan hukuman kebiri dalam bentuk sebenarnya. Cara itu memudahkan masyarakat memahami sanksi dari sebuah tindak kejahatan yang dilakukan.

“Kalau tidak berbekas, itu kan sulit dijadikan warning bagi masyarakat dan kontrol secara umum. Kalau kimiawi kan tidak berbekas,” pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perppu ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara, dan minimal 10 tahun penjara.

Perppu juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Hukuman tambahan ini menyasar pelaku kejahatan seksual berulang, beramai-ramai, dan paedofil atau terhadap anak di bawah umur. Undang-undang itu nantinya disampaikan ke DPR untuk dikaji kembali.

Kompas TV Jokowi Sahkan Hukuman Mati di Perppu

Artikel Terkait

Penawaran Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Direktur Rumah Sakit Jiwa Provin... Bandung, 1 Agustus 2016 Kepada: Yth: Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementrian/Sekretaris Utama Lembaga; Bupati/Walikota se-Jawa Barat; Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa...
Dua Cara Hukum Kebiri Dilakukan Ilustrasi kejahatan seksual. KOMPAS.com — Menanggapi maraknya kasus kejahatan seksual pada anak-anak, Presiden Jokowi setuju, pemberatan hukuman terhadap pemerkosa anak berupa hukuman kebiri. Menurut Wikipedia, peng...
Cewek 15 Tahun Asal Bandung Ini Memperjuangkan Hak Anak & Menentang Pernikahan ... foto: dok.pribadi Kenalan dengan Putri Gayatri, yuk. Cewek keren satu ini peduli banget terhadap hak anak dan sangat menentang nikah muda. Berkat kepeduliannya ini, Putri berkesempatan menjadi wakil Indonesia di si...
Asap Rokok Berbahaya Bagi Ibu Menyusui karena Dapat Menghambat Produksi ASI Rokok tak hanya merugikan orang yang menghisapnya, tetapi juga orang di sekitar yang terkena asap rokok alias menjadi perokok pasif.  Dalam sebuah survei terbaru seperti dikutip dari Boldsky.com, lebih dari 1000 perokok p...
Anak Tak Lagi Mencandu Gadget Bila Bunda Ajarkan Ini Awas, Gadget Sebabkan Mata Kering pada Anak Gadget atau gawai memang sudah menjadi benda yang tidak dapat disingkirkan dari tangan si kecil. Terlebih, segala hal yang mereka sukai saat ini bisa diakses dengan mudah melalui...

One Comment

  • Berita yang menarik
    Akan lebih baik, selain perppu kebiri, ditambah lagi dengan pembenahan masalah akar, yakni pendidikan pada anak dan orang tua (keluarga harmonis)

Leave a Reply

Your email address will not be published.