Untuk mengetahui berita kegiatan tentang Perlindungan Perempuan (Trafficking, KDRT, dan Pornografi), silakan klik di sini

Latar Belakang

Tindak pidana perdagangan orang serta kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang harus diberantas secara komprehensif, baik melalui kebijakan social maupun ekonomi serta pelaku harus ditindak secara hokum karena tidak sesuai dengan hak azasi manusia.

Pengertian

Perdagangan orang:

Adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang yang menyebabkan perempuan dan anak mengalami penderitaan fisik, psikis, mental, seksual, penelantaran.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak:

Setiap tindakan perbedaan jenis kelamin yang berakibat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan/anak secara fisik, psokis, seksual atau psikologis termasuk penelantaran, ancaman, tindakan tertentu pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik terjadi di ranah publik atau di ranah pribadi serta perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

Exiting

Korban perdagangan orang dari tahun ke tahun terus meningkat (yang melapor dan yang ditindaklanjuti pelaporan). Bagaimana dengan yang tidak melapor?

Sebaran Kejadian:

Terjadi seluruh Kabupaten dan Kota (27 Kab/Kota). Dengan lokasi/tempat kejadian:

  1. Rumah tangga
  2. Sekolah
  3. Tempat pekerjaan
  4. Tempat lainnya/di luar 1, 2 dan 3

Alasan Tidak Melapor:

  1. Takut
  2. Tidak memiliki daya tawar (menerima apa adanya). Ketidaktahuan harus berbuat apa?

Modus yang berkembang:

Perdagangan Orang:

  1. Penawaran pekerjaan/mencari tenaga kerja
  2. Iming-iming gaji besar
  3. Peminjaman uang
  4. Menjadi duta seni budaya
  5. Perkawinan pesanan
  6. Pengangkatan anak pemalsuan dokumen (KTP, KK dan surat lainnya)
  7. Menggunakan perusahaan tenaga kerja yang ilegal/perusahaan tidak terdaftar
  8. Menggunakan visa sekolah ke Luar Negeri

Kekerasan:

  1. Kemiskinan
  2. Pendidikan rendah
  3. Rentannya ketahanan keluarga
  4. Sosial budaya yang menurun
  5. Globalisasi yang tidak disikapi secara bijaksana
  6. Perkawinan Usia Dini
  7. Sikap konsumtif masyarakat yang berlebihan

Dampak kekerasan perdagangan orang maupun kekerasan dalam rumah tangga:

Individu:

  • Terkucil
  • Depresi (gangguan jiwa berat)
  • Bila mengalami penyiksaan menjadi cacat fisik
  • Putus asa dan hilang harapan
  • Terganggunya fungsi reproduksi
  • Kehamilan yang tidak diinginkan
  • Terinfeksi IMS/HIV/AIDS
  • Kematian

Keluarga:

  • Beban psikososial (malu, rendah diri)
  • Keluarga gagal

Sosial:

  • Timbulnya pandangan negative oleh masyarakat (stigma)

Sanksi pelaku: Pelaku Perdagangan Orang

Pasal 2

  1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutanm penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memeproleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas oaring lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
  2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sanksi pelaku: Pelaku KDRT

Dasar hukumnya adalah pada BAB VIII, Pasal 44, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004:

  1. Setiap orang yang melakukan perbuatan ekkerasan, fisik dalam lingkup rumak tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
  4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharin atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bula atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagaimana agar tidak menjadi korban perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak?

  1. Tingkatkan pengetahuan
  2. Tingkatkan keterampilan
  3. Waspada iming-iming rayuan gaji yang besar
  4. Waspadai orang yang mengajak (bisa teman, keluarga, saudara dan orang lain).
  5. Pola hidup sederhana (tidak konsumtif)
  6. Hati-hati dalam membangun komunikasi.
  7. Pertahankan keharmonisan dalam keluarga
  8. Selalu setia kepada pasangan

Bagaimana cara bekerja yang legal dan aman?

  1. Siap fisik dan mental (sehat melalui cek kesehatan)
  2. Siap bahasa dan keterampilan (tidak menguasai anda menjadi tersesat)
  3. Siap administrasi (tidak memalsukan dokumen, dengan memalsukan dokumen oleh diri atau orang lain berarti anda sudah menyiapkan lubang untuk jatuh ke dalam permasalahan/kehancuran sendiri).
  4. Siap pengetahuan negara tujuan (mengetahui negara tujuan, kebudayaan negara tujuan).

Anda mengalami kekerasan dan perdagangan orang?

  1. Jangan panik
  2. Cari perlindungan sementara kepada ornag terdekat (keluarga atau orang lain).
  3. Kuatkan hati untuk dapat melaporkan kasus yang anda hadapi.
  4. Segera laporkan kepada:
    1. PPA/Kantor Polisi terdekat
    2. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Provinsi/Kabupaten dan Kota
    3. Puskesmas terdekat
    4. RSUD/RS Sartika Asih
  5. Bila kasusnya terjadi di Luar Negeri
    1. Hallo TKI (BNP2TKI call center 24 jam) Telp. 62.21.2924.48000
    2. Kementerian Kesehatan Telp. 021.5201590
    3. Kementerian Sosial Telp. 021. 3160065
    4. PPA Bareskrim Mabes Polri Telp. 021.7256085
    5. Kementrans Telp. 021.52902045
    6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Telp. 021.3517038
    7. Malaysia (Teganita) Telp. 603.2697.3671/2691.3691
    8. Singapura (Humanitarian Organization for Mogration Economics – HOME) Telp. 65.63338384
    9. Hongkong (Koalisi Tenaga Kerja Indonesia – HOTKIHO) Telp. 852.25764563
    10. Jepang (Solidarity Network for Migrant Jepang – SMJ) Telp. 813.5802.6033
    11. Korea Selatan (Join Commnittee with Migrant – JCMK in Korea) Telp. 822.312.16867
    12. Taiwan (Hove Workers Centre – HWC) Telp. 8863.425.5416
    13. Jordania (Arab Organization for Human Right – AOHR Amman Institute for Human Right Studies) Telp. 962.6.4655.043
    14. Komnas Perempuan Telp. 021.390.3963
    15. Komnas HAM Telp. 021.3925230
    16. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Telp. 021.4756113
    17. Migrant Care Telp. 021.4752803

I. Pada Tahap Pendaftaran:

  1. Tempat memperoleh informasi (Disnakertrans, BP3TKI atau LSM yang menangani TKI).
  2. Tempat mendaftar (Kantor Disnaskertrans)
  3. Dokumen yang diperlukan dan tidak dipalsukan:
    1. Berusia 18 tahun
    2. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
    3. Akta Kelahiran
    4. Surat Keterangan Sehat
    5. Surat ijin dari suami/istri/orang tua bagi yang belum menikah
    6. Kartu Pendaftaran mendari kerja dari Disnaskertrans.
    7. Ijazah sekolah

II. Tahap Rekrutmen dan Pra Pemberangkatan:

  • Penyuluhan
  • Wawancara
  • Tes Kesehatan
  • Tanda Tangan Kontrak Kerja

III. Tahap Pemberangkatan

  • Perusahaan Penyalur (PT/PPTKIS) mendampingi keberangkatan TKI
  • Perusahaan Penyalur (PT/PPTKIS) menghubungi agen mitra di negara tujuan

IV. Tahap Penempatan

  • Pemeriksaan Imigrasi
  • Penerimaan oleh agen mitra dan pengguna
  • Pendaftaran diri di KBRI/KJRI
  • Mulai bekerja

V. Tahap Pemulangan

  • Pulang ke Indonesia
  • Pemeriksaan di Pos Pelayanan TKI