Bandung, 1 Agustus 2016
Kepada:
Yth:

  1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementrian/Sekretaris Utama Lembaga;
  2. Bupati/Walikota se-Jawa Barat;
  3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

di Tempat

Nomor: 821.2/3180-BKD
Sifat: Biasa
Lampiran:
Hal: Penawaran Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat

Menindaklanjuti Pengumuman Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kepentingan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang melaksanakan seleksi terbuka kepada Pegawai Negeri Sipil yang berminat dan memenuhi persyaratan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lainnya sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk menyebarluaskan informasi dimaksud atau menugaskan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berminat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendaftarkan diri kepada panitia seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Informasi selengkapnya dan proses pendaftaran dapat dilihat melalui website seleksiterbuka.jabarprov.go.id.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Gubernur Jawa Barat
Sekretaris Daerah,

Dr. H IWA KARNIWA SE.Ak.,MM.,CA.,PIA
Pembina Utama
NIP. 196302171985031009

TEMBUSAN disampaikan kepada:

  1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
  2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung (sebagai laporan);
  3. Yth. Komisi Aparatur Sipili Negara di Jakarta

Artikel Terkait

Forum Anak Daerah Provinsi Jawa Barat Forum Anak Jawa Barat merupakan wadah partisipasi dan penampung aspirasi anak-anak di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat di bawah naungan BP3AKB (Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Provinsi...
Kesetaraan Gender: Perlu Sinergi Antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Ma... Isu gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas...
Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Menurut Unicef Indonesia TOTO SIHONO Ilustrasi KOMPAS.com — Kepala INTERM Perlindungan Anak Unicef Indonesia Ali Aulia Ramli mengatakan, ada sejumlah faktor yang melatarbelakangi kasus kekerasan seksual terhadap anak maupun perempuan. "Tidak ...
Harmonisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA PRESS RELEASE HARMONISASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) Siaran Pers Nomor: B- 188/Set/Rokum/MP 01/10/2018 &l...
Perppu Kebiri Dinilai Efektif jika Pengebirian Dilakukan secara Nyata Shutterstock KOMPAS.com - Kriminolog Universitas Indonesia, Erlangga Masdiana, menilai, penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual bisa menjadi cara efektif untuk menekan angka kejahatan seksual. Namun, hal it...

Leave a Reply

Your email address will not be published.