Mengapa PEKKA?

PEKKA mulai digagas pada akhir tahun 2000 dari rencana awal KOMNAS PEREMPUAN yang ingin mendokumentasikan kehidupan janda di wilayah konflik dan keinginan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merespon permintaan janda korban konflik di Aceh untuk memperoleh akses sumber daya agar dapat mengatasi persoalan ekonomi dan trauma mereka.

Semula upaya ini diberi nama “Windows Project” yang sepenuhnya didukung dana hibah dari Japan Social Development Fund melalui Bank Dunia. Di bawah pimpinan Nani Zulminarni, pada saat itu adalah ketua Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) kedua awal gagasan ini dikembangkan ke dalam sebuah upaya pemberdayaan yang lebih komprehensif. Untuk itu “Windows Project” atau proyek untuk janda diubah tema dan judulnya menjadi PEKKA yang lebih provokatif dan ideologis, yaitu dengan menempatkan janda lebih pada kedudukan, peran dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, bukan sebagai perempuan malang yang hina, tak berdaya dan tidak berguna. Selain itu, upaya ini diharapkan mampu pula membuat perubahan sosial dengan mengangkat martabat janda dalam masyarakat.

Sebuah kenyataan bahwa tidak kurang dari 6 juta rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan. Lebih dari separuh mereka adalah kelompok masyarakat termiskin di Indonesia. Mereka umumnya berusia antara 20-60 tahun, sebagian buta huruf dan tidak pernah duduk di bangku sekolah dasar sekali pun. Mereka menghidupi antara 1-6 orang per hari. Sebagian mereka mengalami trauma karena tindak kekerasan dalam rumah tangga maupun negara.

PEKKA juga membuka luas komunitas perempuan miskin yang dapat difasilitasi program ini seperti para perempuan yang berstatus mengambang karena suami pergi merantau tak berberita, perempuan hamil dan mempunyai anak setelah ditinggal laki-laki yang tidak bertanggung jawab, lajang yang belum kawin dan menanggung beban keluarga dan para istri yang suaminya cacat atau sakit permanen. Kelompok perempuan ini pun menghadapi stigmatisasi dan persoalan yang mirip dengan para janda pada umumnya.

Program PEKKA dimulai pada Desember 2001 dengan visi pemberdayaan perempuan kepala keluarga dalam rangka ikut berkontribusi membangun tatanan masyarakat yang sejahtera, adil gender dan bermartabat. Adapun misi PEKKA adalah mengorganisir dan memfasilitasi perempuan kepala keluarga agar mampu meningkatkan kesejahteraannya, memiliki akses terhadap berbagai sumber daya, mampu berpartisipasi aktif pada setiap siklus pembangunan di wilayahnya, memiliki kesadaran kritis akan haknya sebagai manusia dan warga negara, serta mempunyai kontrol terhadap diri dan proses pengambilan keputusan baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat.

Untuk mencapai visi dan misi ini, PEKKA mengembangkan lima strategi dan pendekatan yaitu:

  • Membangun visi dan misi serta perspektif keadilan serta kesetaraan kelas dan gender.
  • Meningkatkan kapasitas teknis, manajerial, kepemimpinan dan personal PEKKA dalam menyikapi hidupnya.
  • Mengembangkan organisasi dan jaringan PEKKA hingga menjadi sebuah gerakan.
  • Mengadvokasi kebijakan dan mengkampanyekan perubahan sosial budaya agar lebih adil gender.
  • Mendokumentasi dan mempublikasikan kisah kehidupan, perjuangan dan aktivitas kepala keluarga.

Tema Kegiatan

Kegiatan PEKKA dikembangkan berdasarkan persoalan, kebutuhan dan perkembangan komunitas Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Kegiatan-kegiatan tesebut dikembangkan dalam program tematik mencakup:

  1. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Kelompok-kelompok PEKKA difasilitasi untuk mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan dana swadaya dan dilatih mengelolanya secara professional. Kelompok-kelompok simpan pinjam yang telah berkembang kemudian difasilitasi untuk membentuk Lembaga Keungan Mikro (LKM) di tingkat kecamatan. LKM yang mandiri dan professional dapat mengakses dana dari berbagai sumber termasuk bantuan langsung masyarakat dari berbagai program pembangunan sehingga dapat melayani masyarakat luas.

  1. USAHA KECIL MIKRO (UKM)

PEKKA difasilitasi untuk melakukan pengembangan usaha individu dan kolektif, baik dari usaha yang sudah mereka geluti selama ini maupun usaha-usaha baru sesuai potensi dan kapasitasnya. Pelatihan teknis dan manajemen usaha serta pengembangan jaringan usaha merupakan upaya yang dilakukan bersama PEKKA.

  1. PENGUATAN HUKUM UNTUK KEADILAN

Pembelajaran tentang sistem hukum di Indonesia serta strategi PEKKA mendapatkan keadilan terkait dengan hak dalam perkawinan termasuk akte nikah, akte cerai, akte kelahiran anak dan pembagian harta gono gini. Persoalan tindak kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan anak dan perempuan merupakan masalah PEKKA yang juga membutuhkan pendekatan hukum. PEKKA juga dilatih untu kmenjadi kader-kader hukum yang memberikan penyuluhan tentang hukum pada masyarakat luas.

  1. PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT

Akses PEKKA dan keluarganya terhadap pendidikan formal berbagai jenjang serta pendidikan luar sekolah sepanjang hayat menjadi fokusnya. Pembentukan komite pendidikan desa merupakan upaya PEKKA untuk memperluas kesadaran pentingnya pendidikan di kalangan masyarakat, memberikan masukan pada perbaikan sistem pendidikan nasional dan mengelola sumber daya pendidikan seperti beasiswa, pusat belajar masyarakat dan pustaka desa.

  1. HAK DAN PENGUATAN POSISI POLITIK

PEKKA dibangun kesadaran politiknya terutama hak dan kewajiban sebagai warga negara serta ditingkatkan kemampuannya untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik yang terjadi. Berlatih menjadi pemilih, sistem kepemimpinan di tingkat masyarakat, hak budgeting, hak terlibat dalam pengambilan keputusan, merupakan beberapa fokus pelatihan, lokakarya dan diskusi di kalangan PEKKA.

  1. HAK KESEHATAN MASYARAKAT

Membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kesehatan dan sanitasi merupakan upaya PEKKA untuk berkontribusi pada perbaikan kesehatan masyarakat. Melalui pembentukan komite kesehatan desa, PEKKA melakukan penyuluhan dan kampanye tentang kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, mengakses dan mengelola berbagai sumber daya untuk pengobatan dan peningkatan gizi masyarakat.

Wilayah Kerja

PEKKA bekerja di 8 provinsi termasuk Nangroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara, menjangkau lebih dari 18 kabupaten, 39 kecamatan dan dari 300 desa miskin di seluruh Indonesia.

Organisasi Pendamping PEKKA

Pada tahap awal, PEKKA merupakan program yang dikembangkan di dalam organisasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW) dengan membentuk Sekretariat Nasional (Seknas PEKKA). Seiring dengan perkembangannya, maka pada awal tahun 2005 Seknas PEKKA menjadi lembaga mandiri dengan badan hukum Yayasan PEKKA.