Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri, Jawa Timur, terhadap pengusaha Sony Sandra yang dilaporkan melakukan pemerkosaan terhadap 58 anak.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menilai, vonis tersebut tidak sesuai dengan semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan kejahatan seksual sebagai kejahatan luar biasa.

“Keputusan ini sudah mencederai komitmen presiden. Bahwa presiden menyatakan kejahatan suksual sebagai kejahatan luar biasa,” katanya.

Susanto menjelaskan, seharusnya majelis hakim menggunakan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut, ditegaskan, kejahatan seksual dipidana maksimal 15 tahun dan denda Rp 5 miliar.

Sebelumnya, pengusaha asal Kediri, Sony Sandra, yang didakwa melakukan pemerkosaan terhadap sejumlah anak di bawah umur divonis bersalah dengan hukuman sembilan tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kediri, Kamis (19/5).

Majelis hakim menyatakan, Sony terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan untuk membujuk anak melakukan persetubuhan.

Vonis didasarkan atas Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Selain vonis penjara, Sony juga dikenai denda Rp 250 juta subsider empat bulan penjara.

“Intinya menyangsikan keputusan itu, karena rendah. Kedua, tidak sesuai dengan semanngat perlindungan anak UU Nomor 35 Tahun 2014,” ujarnya.

Susanto menegaskan, seharusnya seluruh aparat penegak hukum, penyelenggara negara termasuk masyarakat, harus satu semangat dengan komitmen presiden yang menyatakan darurat kejahatan seksual terhadap anak.

Menkopolhukam Pertanyakan Vonis Ringan Sony Sandra

Menkopolhukam Pertanyakan Vonis Ringan Sony Sandra
REPUBLIKA.CO.ID, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Panjaitan mempertanyakan vonis yang menjerat seorang pengusaha di kediri yang melakukan pelecehan seksual kepada anak. Ia mengatakan semestinya pelaku pelecehan dan kekerasan seksual dihukum secara serius.

“Iya, kita nanti mau tanya kenapa sampai ringan begitu,” ujarnya di Kantornya, Jumat (20/5).

Luhut namun mengatakan semua pihak tetap harus menghargai keputusan pengadilan. Karena ia menilai keputusan pengadilan didasari oleh pertimbangan hakim dan hasil analisis. Namun, ia akan mempertanyakan terkait vonis tersebut. Ia akan melihat pertimbangan putusan.

“Tapi kita harus menghormati pengadilan kan. Nah ini pengadilan ini perlu di pertanyakan,” katanya.

Luhut mengatakan saat ini memang kekerasan seksual menjadi ancaman negara negara berkembang. Ia berharap persoalan kekerasan seksual bisa segera dihilangkan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Majelis hakim menyatakan Sony terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan untuk membujuk anak melakukan persetubuhan.

Vonis didasarkan atas Pasal 81 ayat 2 UU RI 23/2002 tentang Perlindungan Anak juncto pasal 65 ayat 1 KUHP. Purnomo meyakini tidak ada yang salah pada pasal yang dikenakan pada Sony.

Menurutnya UU Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 dan Nomor 35 tahun 2014 memiliki substansi yang sama. Perbedaan hanya menyangkut pada minimal kurungan sedangkan maksimal kurungannya sama.

“Nomor 35 minimal lima tahun sedangkan yang lama tiga tahun,” katanya.

Purnomo mengatakan awalnya ada empat laporan kasus yang masuk. Tetapi satu korban berinisial I menarik laporannya. Atas pertimbangan orang tuanya, I disekolahkan di Ambawang Kalimantan Barat.

Atas vonis yang dijatuhkan kepada Sony, pengacara Sudirman Sidabuke menyatakan kecewa dan menganggap kasus ini penuh rekayasa.

Sudirman juga menyebut adanya pemerasan yang dialami Sony. Sebelum kasus ini mencuat, kliennya mengaku memperoleh ancaman pemerasan dari sebuah ormas sebesar Rp 10 miliar.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Banny Nugroho menyatakan pikir-pikir dan akan menentukan sikap dalam tujuh hari ke depan.

“Vonis ini jauh dari tuntutan jaksa tapi kita harus mengedepankan rasa keadilan baik bagi korban maupun terdakwa,” ujarnya.

Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah vonis tersebut terlalu ringan?

Artikel Terkait

Ditanya Putin Mengapa Banyak Menteri Perempuan, Ini Jawaban Jokowi Presiden Joko Widodo saat menghadiri puncak perayaan Hari Ibu 2016 di Halaman Masjid Raya Al Bantani, Kawasan Pusaf Pemerintahan Provinsi Banten, Jalan Syech Nawawi, Kota Serang, Banten, Kamis (22/12/206). Presiden Joko Wi...
Kesepian Lebih Berbahaya dari Obesitas! KESEPIAN dan kurangnya interaksi sosial lebih berbahaya daripada merokok 15 batang sehari dan lebih buruk dari obesitas. Hal tersebut terungkap berdasarkan sebuah studi yang baru-baru ini dilakukan Universitas Brigham Young, ...
Advokasi Kepada Gugus Tugas Kabupaten/Kota 2017 di Kab.Ciamis Ciamis,6/7/2017.Kepala Bidang PPA BP3AKB Prov.Jawa Barat Hj.Enni Rosiani,SH,bersama Staff saat bertemu Bupati Ciamis sebelum Acara Advokasi Kepada Gugus Tugas di Pendopo Bupati Ciamis.
Jokowi: Pendidikan Karakter Perlu Diperkuat BANDUNG – Presiden RI Joko Widodo menegaskan jika pendidikan karakter khususnya anak-anak sekolah harus diperkuat. Sehingga ia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pendidikan karakter belum lama ini. “K...
Dewi Sartika: Berdayakan Perempuan, Lindungi Anak & Sukseskan KB Swara Wanita. Bila kita melihat pembangunan itu, ujungnya bukan kesejahteraan perempuan dan anak. Ini merupakan bagian kita, untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM). Karena SDM itu salah satunya tergantung urusan gizi d...

Leave a Reply

Your email address will not be published.