Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri, Jawa Timur, terhadap pengusaha Sony Sandra yang dilaporkan melakukan pemerkosaan terhadap 58 anak.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menilai, vonis tersebut tidak sesuai dengan semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan kejahatan seksual sebagai kejahatan luar biasa.

“Keputusan ini sudah mencederai komitmen presiden. Bahwa presiden menyatakan kejahatan suksual sebagai kejahatan luar biasa,” katanya.

Susanto menjelaskan, seharusnya majelis hakim menggunakan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut, ditegaskan, kejahatan seksual dipidana maksimal 15 tahun dan denda Rp 5 miliar.

Sebelumnya, pengusaha asal Kediri, Sony Sandra, yang didakwa melakukan pemerkosaan terhadap sejumlah anak di bawah umur divonis bersalah dengan hukuman sembilan tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kediri, Kamis (19/5).

Majelis hakim menyatakan, Sony terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan untuk membujuk anak melakukan persetubuhan.

Vonis didasarkan atas Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Selain vonis penjara, Sony juga dikenai denda Rp 250 juta subsider empat bulan penjara.

“Intinya menyangsikan keputusan itu, karena rendah. Kedua, tidak sesuai dengan semanngat perlindungan anak UU Nomor 35 Tahun 2014,” ujarnya.

Susanto menegaskan, seharusnya seluruh aparat penegak hukum, penyelenggara negara termasuk masyarakat, harus satu semangat dengan komitmen presiden yang menyatakan darurat kejahatan seksual terhadap anak.

Menkopolhukam Pertanyakan Vonis Ringan Sony Sandra

Menkopolhukam Pertanyakan Vonis Ringan Sony Sandra
REPUBLIKA.CO.ID, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Panjaitan mempertanyakan vonis yang menjerat seorang pengusaha di kediri yang melakukan pelecehan seksual kepada anak. Ia mengatakan semestinya pelaku pelecehan dan kekerasan seksual dihukum secara serius.

“Iya, kita nanti mau tanya kenapa sampai ringan begitu,” ujarnya di Kantornya, Jumat (20/5).

Luhut namun mengatakan semua pihak tetap harus menghargai keputusan pengadilan. Karena ia menilai keputusan pengadilan didasari oleh pertimbangan hakim dan hasil analisis. Namun, ia akan mempertanyakan terkait vonis tersebut. Ia akan melihat pertimbangan putusan.

“Tapi kita harus menghormati pengadilan kan. Nah ini pengadilan ini perlu di pertanyakan,” katanya.

Luhut mengatakan saat ini memang kekerasan seksual menjadi ancaman negara negara berkembang. Ia berharap persoalan kekerasan seksual bisa segera dihilangkan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Majelis hakim menyatakan Sony terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan untuk membujuk anak melakukan persetubuhan.

Vonis didasarkan atas Pasal 81 ayat 2 UU RI 23/2002 tentang Perlindungan Anak juncto pasal 65 ayat 1 KUHP. Purnomo meyakini tidak ada yang salah pada pasal yang dikenakan pada Sony.

Menurutnya UU Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 dan Nomor 35 tahun 2014 memiliki substansi yang sama. Perbedaan hanya menyangkut pada minimal kurungan sedangkan maksimal kurungannya sama.

“Nomor 35 minimal lima tahun sedangkan yang lama tiga tahun,” katanya.

Purnomo mengatakan awalnya ada empat laporan kasus yang masuk. Tetapi satu korban berinisial I menarik laporannya. Atas pertimbangan orang tuanya, I disekolahkan di Ambawang Kalimantan Barat.

Atas vonis yang dijatuhkan kepada Sony, pengacara Sudirman Sidabuke menyatakan kecewa dan menganggap kasus ini penuh rekayasa.

Sudirman juga menyebut adanya pemerasan yang dialami Sony. Sebelum kasus ini mencuat, kliennya mengaku memperoleh ancaman pemerasan dari sebuah ormas sebesar Rp 10 miliar.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Banny Nugroho menyatakan pikir-pikir dan akan menentukan sikap dalam tujuh hari ke depan.

“Vonis ini jauh dari tuntutan jaksa tapi kita harus mengedepankan rasa keadilan baik bagi korban maupun terdakwa,” ujarnya.

Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah vonis tersebut terlalu ringan?

Artikel Terkait

Praktek Perdagangan Manusia dan Permasalahannya Ditinjau dari Sosiologi Hukum Pendahuluan Dewasa ini kasus perdagangan manusia banyak diberitakan di media cetak maupun elektronik. Kebanyakan dari korbannya ialah perempuan dan anak-anak. Berbagai modus perekrutan korbannya pun beragam, mulai dari penaw...
Tidak Ada yang Menandingi Cinta Ibu Ingin tahu sebesar apa cinta dan kasih sayang seorang ibu kepada anak perempuannya? Lihat di sini beberapa ilustrasinya. Sepanjang hidup sampai dengan saat ini, Anda mungkin telah mengalami jatuh cinta dengan beberapa oran...
Menpora: PON 2016 Jabar Berjalan Lancar PB PON XIX/2016 Jabar dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI menggelar rapat bersama para ketua kontingen atau Chief de Mission (CdM) dari setiap provinsi peserta PON. Rapat evaluasi yang digelar di The Trans Luxu...
P2TP2A Jabar dan Amerika Perkuat Kerjasama Berantas Human Trafficking Simak videonya di sini https://www.youtube.com/watch?v=D3ff3cJZIfQ&rel=0 Ketua Pusat Perlayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan menerima kunjungan US Depar...
Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Bapak Presiden Jokowi juga menyatakan dengan tegas, bahwa penyalahgunaan narkotika dalam jangka panjang, berpotensi mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa. Oleh sebab itu, Bapak Presiden menegaskan pentingnya sinergi linta...

Leave a Reply

Your email address will not be published.