Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri, Jawa Timur, terhadap pengusaha Sony Sandra yang dilaporkan melakukan pemerkosaan terhadap 58 anak.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menilai, vonis tersebut tidak sesuai dengan semangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan kejahatan seksual sebagai kejahatan luar biasa.

“Keputusan ini sudah mencederai komitmen presiden. Bahwa presiden menyatakan kejahatan suksual sebagai kejahatan luar biasa,” katanya.

Susanto menjelaskan, seharusnya majelis hakim menggunakan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal tersebut, ditegaskan, kejahatan seksual dipidana maksimal 15 tahun dan denda Rp 5 miliar.

Sebelumnya, pengusaha asal Kediri, Sony Sandra, yang didakwa melakukan pemerkosaan terhadap sejumlah anak di bawah umur divonis bersalah dengan hukuman sembilan tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kediri, Kamis (19/5).

Majelis hakim menyatakan, Sony terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan untuk membujuk anak melakukan persetubuhan.

Vonis didasarkan atas Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Selain vonis penjara, Sony juga dikenai denda Rp 250 juta subsider empat bulan penjara.

“Intinya menyangsikan keputusan itu, karena rendah. Kedua, tidak sesuai dengan semanngat perlindungan anak UU Nomor 35 Tahun 2014,” ujarnya.

Susanto menegaskan, seharusnya seluruh aparat penegak hukum, penyelenggara negara termasuk masyarakat, harus satu semangat dengan komitmen presiden yang menyatakan darurat kejahatan seksual terhadap anak.

Menkopolhukam Pertanyakan Vonis Ringan Sony Sandra

Menkopolhukam Pertanyakan Vonis Ringan Sony Sandra
REPUBLIKA.CO.ID, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Panjaitan mempertanyakan vonis yang menjerat seorang pengusaha di kediri yang melakukan pelecehan seksual kepada anak. Ia mengatakan semestinya pelaku pelecehan dan kekerasan seksual dihukum secara serius.

“Iya, kita nanti mau tanya kenapa sampai ringan begitu,” ujarnya di Kantornya, Jumat (20/5).

Luhut namun mengatakan semua pihak tetap harus menghargai keputusan pengadilan. Karena ia menilai keputusan pengadilan didasari oleh pertimbangan hakim dan hasil analisis. Namun, ia akan mempertanyakan terkait vonis tersebut. Ia akan melihat pertimbangan putusan.

“Tapi kita harus menghormati pengadilan kan. Nah ini pengadilan ini perlu di pertanyakan,” katanya.

Luhut mengatakan saat ini memang kekerasan seksual menjadi ancaman negara negara berkembang. Ia berharap persoalan kekerasan seksual bisa segera dihilangkan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Majelis hakim menyatakan Sony terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan untuk membujuk anak melakukan persetubuhan.

Vonis didasarkan atas Pasal 81 ayat 2 UU RI 23/2002 tentang Perlindungan Anak juncto pasal 65 ayat 1 KUHP. Purnomo meyakini tidak ada yang salah pada pasal yang dikenakan pada Sony.

Menurutnya UU Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 dan Nomor 35 tahun 2014 memiliki substansi yang sama. Perbedaan hanya menyangkut pada minimal kurungan sedangkan maksimal kurungannya sama.

“Nomor 35 minimal lima tahun sedangkan yang lama tiga tahun,” katanya.

Purnomo mengatakan awalnya ada empat laporan kasus yang masuk. Tetapi satu korban berinisial I menarik laporannya. Atas pertimbangan orang tuanya, I disekolahkan di Ambawang Kalimantan Barat.

Atas vonis yang dijatuhkan kepada Sony, pengacara Sudirman Sidabuke menyatakan kecewa dan menganggap kasus ini penuh rekayasa.

Sudirman juga menyebut adanya pemerasan yang dialami Sony. Sebelum kasus ini mencuat, kliennya mengaku memperoleh ancaman pemerasan dari sebuah ormas sebesar Rp 10 miliar.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Banny Nugroho menyatakan pikir-pikir dan akan menentukan sikap dalam tujuh hari ke depan.

“Vonis ini jauh dari tuntutan jaksa tapi kita harus mengedepankan rasa keadilan baik bagi korban maupun terdakwa,” ujarnya.

Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah vonis tersebut terlalu ringan?

Artikel Terkait

HUT ke-71 Jabar, Pemprov Gelar Pesta Rakyat ‘De Syukron 6’ di Gedung Sat... Gubernur Jabar Ahmad Heryawan secara resmi membuka kegiatan pesta rakyat dalam rangka memperingati HUT ke-71 Jabar. Pesta rakyat bertajuk 'De Syukron 6' ini merupakan puncak dari rangkaian acara yang sudah berlangsung sejak 1...
HUT ke 72, Ini Harapan Ineu Bagi Jawa Barat BANDUNG-Bertepatan dengan hari jadi ke-72 Propinsi Jawa Barat  sejumlah prestasi telah ditorehkan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari ber...
Rehabilitasi Korban Kejahatan Seksual Bisa Seumur Hidup REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rehabilitasi korban kejahatan seksual perlu diberlakukan seumur hidup. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Reza Indragiri Amriel, da...
Netty: Penyebab Kekerasan adalah Kemiskinan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan akar penyebab tindakan kekerasan adalah kemiskinan.  Hal ini didukung oleh pernikahan dini, disharmoni dan k...
Ini 10 Langkah Mudah Mendisiplinkan Anak yang Harus Orangtua Ketahui Karena Disiplin adalah Bekal untuk Hidup Anak, Ini 10 Langkah Mudah Mendisiplinkan Anak yang Harus Orangtua Ketahui Mendidik anak merupakan perihal yang susah-susah gampang. Salah sedikit saja, akan mempengaruhi pribad...

Leave a Reply

Your email address will not be published.