KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

PRESS RELEASE

MODUS DAN POLA JARINGAN TPPO BARU, KEMEN PPPA HIMBAU MASYARAKAT WASPADA

Siaran Pers Nomor: B- 191/Set/Rokum/MP 01/10/2018

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat dibiarkan. Saat ini telah terjadi pergeseran modus operandi dan pola jaringan pelaku TPPO. Untuk itu, semua lapisan masyarakat dihimbau untuk mengetahui dan mewaspadai segala bentuk modus kejahatan ini yang mungkin saja terjadi di sekitar kita.

“Saat ini telah terjadi pergeseran modus operandi dan pola jaringan pelaku TPPO. Pelaku menjadi lebih mudah melakukan TPPO dengan adanya kemajuan teknologi. Modus TPPO tidak hanya terkait pekerja migran keluar negeri tetapi juga berkembang modus-modus baru, seperti pengantin pesanan dan ‘jual teman’ di kalangan remaja, siswa, mahasiswa, dan lain-lain. Pola jaringan pelaku TPPO juga berkembang, dimana korban banyak yang beralih menjadi pelaku TPPO. Mirisnya, orang tua atau keluarga yang seharusnya sebagai pelindung berubah menjadi pelaku TPPO. Negara ASEAN yang semula menjadi daerah tujuan, saat ini juga berkembang menjadi daerah transit karena kemudahan memasuki negara tersebut, untuk menuju negara-negara yang seharusnya terlarang (moratorium),” pungkas Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Vennetia R. Danes saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP-TPPO) Tahun 2018 yang telah berlangsung sejak 10 – 12 Oktober 2018 di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. 

Dalam kegiatan tersebut juga hadir Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher yang mengatakan usaha penanganan TPPO memerlukan strategi yang terstruktur, terukur, dan saling bersinergi antar sektoral. Ada beberapa hal lain yang juga perlu diperhatikan, yakni penguatan kelembagaan, penguatan sistem, penegakan hukum, koordinasi, dan kerjasama lintas sektor. Peran masyarakat dalam memberikan informasi awal kepada penegak hukum terkait indikasi terjadinya TPPO juga menjadi kunci utama dalam memerangi tindak kejahatan secara umum.

Vennetia menambahkan korban TPPO sebagian besar adalah perempuan dan anak. Tidak sedikit dari mereka mengalami trauma berat (fisik dan mental) serta terjerat hutang sehingga menjadikan mereka dalam kondisi yang semakin rentan. Oleh karenanya, saat ini yang menjadi tantangan adalah bagaimana agar GT PP-TPPO dapat berfungsi secara maksimal di masyarakat.

“Kita semua perlu meningkatkan komitmen dan berinovasi dalam pemberantasan TPPO seperti yang telah dilakukan di beberapa daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan anggaran yang memadai,  rencana aksi dengan indikator kinerja yang terukur, didukung sistem data pelaporan yang holistik dan sistematis, serta pengawasan yang melekat. Oleh karena itu, struktur GT PP-TPPO sebaiknya diisi oleh lembaga operasional yang mampu bergerak secara dinamis, namun tentunya dengan arahan  Kepala Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengambil kebijakan. Masyarakat, terutama kaum orang tua juga seharusnya meningkatkan pemahaman dan pengamanan anak-anaknya terhadap indikasi awal terjadinya TPPO karena modus dan polanya yang terus berkembang,” tutup Vennetia.

Rakornas GT PP-TPPO Tahun 2018 menghasilkan sejumlah rekomendasi, diantaranya:

Pencegahan TPPO:

• Memperluas Desbumi dan Desmigratif ke wilayah-wilayah prioritas

• Mengaktifkan Community Watch PP-TPPO dan mengintegrasikan dengan kegiatan sejenis yang ada di desa.

• Penyusunan road map pencegahan TPPO.

• Pemanfaatan ICT untuk pencegahan dan koordinasi PTPPO melalui kanal/portal.

• Peningkatan kapasitas bagi pelaku media dan jurnalis dengan pendekatan perlindungan korban.

• Inventarisasi dan kompilasi praktik-praktik baik.

• Percepatan implementasi UU 18 Tahun 2017.

• Membangun data base terintegrasi dan mekanisme evaluasi.

• Penyusunan kebijakan tentang TPPO.

• Meningkatkan sosialisasi TPPO melalui berbagai media dan berbasis masyarakat, kepada masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

• Penguatan komitmen antar Sub GT TPPO terkait pencegahan melalui rapat koordinasi antar Sub GT TPPO.

• Memperkuat kapasitas anggota Sub GT tentang pencegahan TPPO

• Membentuk GT dan Sub GT, serta menyusun RAD bagi daerah yang belum.

• Menjadikan TPPO sebagai isu prioritas mulai dari tingkat pemerintah terendah/desa.

• Memperbaiki pendataan terkait PMI mulai dari tingkat desa.

• Membentuk pendamping PMI di wilayah kab/kota.

 

Penegakan Hukum dan Pengembangan Norma:

• Pembuatan database antar Kementerian/Lembaga penegak hukum yang terintegrasi

• Revisi peraturan terkait TPPO, khususnya terkait kepastian pembayaran restitusi

• Pemberdayaan Gugus Tugas dalam penegakan hukum TPPO, termasuk koordinasi lintas sektoral dalam PP-TPPO di seluruh lini dengan melibatkan Pemerintah, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Aparat Penegak Hukum

• Pembentukan unit khusus penanganan TPPO di kepolisian tingkat wilayah

 

Rehabilitasi Kesehatan:

• Memperjelas proses pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA

• Memperjelas kewenangan antara Kemsos dengan Kemkes 

• Memperkuat jejaring dengan Lembaga Non-Pemerintah maupun swasta 

• Menjadikan TPPO sebagai program prioritas dalam RPJMN

• Penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kualitas SDM

• Membuat Perda/Pergup/Perbup/Perwakot

 

Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi:

• Asistensi dan monitoring Sub-GT Rehabsos tingkat pusat ke Sub-GT Provinsi dan Kab/Kota 

• Asistensi dan monitoring pengelolaan shelter secara berkala

• Memfasilitasi pengembangan rumah perlindungan di daerah rawan TPPO

• Membangun sinergi antar dinas terkait dalam penanganan korban TPPO pasca rehabilitasi dan pemulangan 

• Mengembangkan petunjuk teknis dalam penganggaran pemberdayaan korban TPPO

• Mengintegrasikan database penanganan korban yang komprehensif antar instansi terkait

• Membangun jejaring dengan lembaga atau asosiasi psikolog

PUBLIKASI DAN MEDIA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510

publikasi@kemenpppa.go.id

Artikel Terkait

Apel Pagi Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 88 Bandung, Ibu Sekretaris BP3AKB Dra. Nina Sri Inayati, Apt.M.Kes saat membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olah Raga pada apel pagi memperingati hari Sumpah Pemuda yang ke 88 di halaman depan kantor BP3AKB Provinsi Jawa Bara...
Lima Kali WTP, Aher Ingin Terus Tingkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan yang diberikan langsung Presiden RI Joko Widodo berkat prestasinya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun berturut-turut (Tahun Anggaran 2011-2015). Gu...
Lima Saran Netty Dongkrak Minat Baca Masyarakat Berdasarkan penilaian Programme for International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) yang baru pertama kali diikuti Indonesia tahun 2016 ini, menunjukkan hasil yang memprihatinkan. Dari 34 negara anggota Organizatio...
Perempuan Jadi Faktor Penting Perekonomian di Jabar Tidak hanya kaum pria, dari sisi pemahaman agama maupun institusi republik ini perempuan mempunyai posisi atau peluang sama untuk berusaha atau bisnis. Oleh karena itu, Pemprov Jawa Barat mendorong kaum perempuan di Tan...
Jambore Forum Anak Maksud Maksud Kegiatan Jambore Forum Anak dalam kegiatan Jambore Forum Anak Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 ini adalah merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak-hak anak dalam wujud capacity buliding bagi pengurus Forum Anak ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.