NOTA PENGANTAR
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016
Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat
Bandung, 24 Maret 2017

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua
Sampurasun

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat;
Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat serta Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
Yth. Sesepuh Jawa Barat dan Para Tokoh Masyarakat, Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, Pimpinan LSM, Para Akademisi dan Dunia Usaha, serta insan pers.

Hadirin Undangan yang berbahagia,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita dapat bersilaturahim untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2016.

Hadirin Undangan yang berbahagia,

Mengawali penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban ini, Saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, para bupati/walikota, pimpinan partai politik, dan seluruh jajaran aparatur birokrasi di pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Jawa Barat, yang telah memberikan dukungan dan kontribusi secara nyata dalam mewujudkan keberhasilan berbagai capaian agenda pembangunan daerah yang telah menjadi konsensus bersama, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016; dan berbagai perencanaan sektoral yang telah ditetapkan.

Ucapan terimakasih dan apresiasi yang tinggi, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Barat atas peran serta dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan, dan secara khusus dalam memelihara suasana kondusif sebagai landasan penting dalam mendukung keberhasilan capaian agenda pembangunan daerah secara berkualitas.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan Saya beserta Saudara Wakil Gubernur untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2016. Laporan pertanggungjawaban ini, merupakan realisasi dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 69 ayat 1, bahwa kepala daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah disampaikan kepada DPRD dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, dan merupakan pertanggungjawaban Gubernur untuk tahun ketiga pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2013-2018.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati,

Perkenankan Kami mengawali penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2016 ini dengan penjelasan tentang pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

1.    Pendapatan Daerah, yang  bersumber dari; pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar 26,49 triliun rupiah, dan dapat direalisasikan sebesar 27,69 triliun rupiah atau tercapai 104,54 persen. Capaian pendapatan daerah Tahun 2016 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 1,2 triliun rupiah, dengan rincian  sebagai berikut:
Pendapatan Asli Daerah (PAD)  ditargetkan sebesar 16,26  triliun rupiah, terealisasi sebesar 17,04 triliun rupiah. Berdasarkan sumber pendapatan asli daerah, seluruhnya melebihi target yang telah ditetapkan dari: Penerimaan Pajak Daerah 104,76 persen, penerimaan retribusi daerah 105,09 persen, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat direalisasikan sebesar 96,34 persen, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 108,32 persen.

Adapun pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan  sebesar 10,62 triliun rupiah dari target sebesar 10,19 triliun rupiah, yang terdiri dari dana alokasi umum sebesar 1,24 triliun; dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar 283,44 miliar; dan dana alokasi khusus sebesar 7,59 triliun.
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, mencapai 28,46 miliar rupiah dari target 28,66 miliar rupiah, atau mencapai 99,3 persen, yang terdiri dari: Hibah sebesar 99,16 persen, dan penyesuaian dana otonomi khusus sebesar 100 persen.

2.    Belanja Daerah, terdiri dari belanja tidak langsung, dan belanja langsung. Belanja daerah pada Tahun 2016 dianggarkan sebesar 29,49 triliun rupiah dan direalisasikan sebesar 27,62 triliun rupiah atau mencapai sebesar 93,66 persen dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Tidak Langsung, dialokasikan sebesar 22,80 triliun rupiah, dengan realisasi mencapai 21,74 triliun rupiah, atau 95,36 persen, yang meliputi: (1) Belanja pegawai sebesar 1,83 triliun rupiah atau 93,39 persen dari alokasi sebesar 1,96 triliun rupiah; (2) Belanja subsidi sebesar 14,99 miliar rupiah atau 99,99 persen dari alokasi sebesar 15 miliar rupiah; (3) Belanja hibah sebesar 9,85 triliun rupiah atau 96,80 persen dari alokasi sebesar 10,18 triliun rupiah; (4) Belanja bantuan sosial sebesar 9,94 miliar rupiah atau 54,08 persen dari alokasi sebesar 18,38 miliar rupiah; (5) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar 6,39 triliun rupiah atau 97,27 persen dari alokasi 6,57 triliun rupiah; (6) Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, desa dan partai politik sebesar 3,64 triliun rupiah atau 90,39 persen dari alokasi sebesar 4,02 triliun rupiah; (7) Belanja tidak terduga sebesar 19,8 juta rupiah atau 0,01 persen dari alokasi sebesar 29 miliar rupiah.

Belanja langsung, dialokasikan sebesar 6,68 triliun rupiah, dengan realisasi mencapai 5,87 triliun rupiah atau 87,86 persen. Tingkat realisasi tersebut diantaranya dipengaruhi oleh adanya efisiensi pada beberapa program dan kegiatan.

3.    Pembiayaan Daerah, terdiri dari:

Penerimaan pembiayaan daerah, yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya dengan alokasi anggaran sebesar 3,48 triliun rupiah, dapat direalisasikan sebesar  3,64 triliun rupiah atau mencapai 104,75 persen.

Pengeluaran pembiayaan daerah dengan alokasi anggaran sebesar 403,57 miliar rupiah, dapat direalisasikan sebesar 378,57 miliar rupiah atau mencapai 93,81 persen, yang digunakan untuk penyertaan modal Daerah kepada PT. Agronesia, PD. Agribisnis dan Pertambangan, PD. Jasa dan Kepariwisataan, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten,Tbk, PD. Bank Perkreditan Rakyat, PT. Lembaga Keuangan Mikro, PT.Jamkrida Jabar, PT. Agro Jabar, PT. Asuransi Bangun Askrida, PT. BPR Intan Jabar, PT. BPR Karya Utama Jabar, PT. BPR Cianjur Jabar, PT. Migas Hilir Jabar, PT. BPR Wibawa Mukti Jabar, PT. BPR Majalengka Jabar, PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, PT. BPR Karawang Jabar.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perlu Kami sampaikan gambaran umum pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2016 sebagai berikut:

Pada Tahun 2016 jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 47,37 juta jiwa, yang menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia (19,71 persen), dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,43 persen, atau dapat dikendalikan sebesar 0.04 persen dari kondisi Tahun 2015 sebesar 1,47 persen. Besarnya jumlah penduduk tersebut merupakan potensi sekaligus tantangan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah untuk dapat menjadikannya sebagai kekuatan sumber daya manusia Jawa Barat yang handal dan berkualitas.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia Jawa Barat dilaksanakan melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan,  serta percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi. Berdasarkan formulasi baru dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2016 mencapai 70,19 poin, atau meningkat dari kondisi  Tahun 2015 sebesar 69,49 poin, yang terdiri dari indeks pendidikan sebesar 61,39 poin, indeks kesehatan 81,05 poin dan indeks daya beli mencapai 69,51 poin.
Seiring dengan dinamika dan tantangan ekonomi pada skala regional, nasional dan global, capaian pembangunan di bidang ekonomi pada Tahun 2016 menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup membanggakan, hal tersebut ditunjukan oleh: (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,67 persen atau berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,02 persen; (2) Laju inflasi dapat dikendalikan sebesar 2,75 persen atau lebih rendah dibanding  laju inflasi nasional sebesar 3,02 persen; (3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai 26,92 juta rupiah, atau meningkat sebesar 1,08 juta rupiah dibanding Tahun 2015 sebesar 25,84 juta rupiah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  per kapita atas dasar harga bruto (ADHB) mencapai 34,88 juta rupiah.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi serta sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat Jawa Barat secara berkesinambungan, dibutuhkan kerja keras dan sinergitas yang kokoh diantara seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam hal: (1) menurunkan indeks gini yang saat ini sebesar 0,40 poin; (2) menurunkan tingkat kemiskinan yang saat ini mencapai 8,77 persen, kondisi ini lebih rendah dari nasional yang mencapai sebesar 10,70 persen; dan (3) memperluas kesempatan kerja untuk mengendalikan pengangguran terbuka yang saat ini mencapai 8,89 persen.
Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati,

Selanjutnya, sesuai dengan amanat RPJMD Tahun 2013-2018, kami akan menyampaikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis misi dan urusan pemerintahan, yaitu sebagai berikut:
Misi Pertama ”Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing”, dengan sasaran sebagai berikut: (1) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul; terjangkau dan merata; (2) Peningkatan kualitas layanan kesehatan serta perluasan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata bagi seluruh masyarakat; (3) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan berbudaya IPTEK; dan (4) Peningkatan kualitas ketahanan keluarga.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka program dan kegiatan pembangunan diformulasikan berdasarkan beberapa urusan bidang yang meliputi: pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perpustakaan dan ketransmigrasian.
Urusan Bidang Pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui alokasi pembiayaan sebesar 20 persen dari total APBD, yang dialokasikan untuk: Pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/MA sebanyak 17.912.229 siswa, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi SMP Negeri sebanyak 150 ruang, 699 ruang bagi SMP/MTs Swasta, dan untuk SMA/SMK/MA Swasta sebanyak 541 ruang, serta SMA/SMK Negeri sebanyak 162 ruang yang ditujukan untuk meningkatkan daya tampung siswa.

Adapun capaian keberhasilan di bidang pendidikan pada Tahun 2016 ditunjukkan oleh: Meningkatnya Indeks Pendidikan dari 60,45 poin pada Tahun 2015 menjadi 61,39 poin  pada Tahun 2016; Meningkatnya Angka Melek Huruf dari 98,29 poin pada Tahun 2015 menjadi 98,78 poin  pada Tahun 2016; angka rata-rata lama sekolah kabupaten sebesar 7,22 dan untuk kota sebesar 9,92; APK sekolah menengah Pertama Tahun 2016 mencapai 99,86 persen; APK sekolah menengah atas mencapai 67,56 persen, APK pendidikan tinggi pada Tahun 2016 sebesar 17,76 persen.
Alhamdulillah, pada Tahun 2016, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meraih apresiasi dari Koran Sindo atas keberhasilan para Kepala Daerah yaitu “Anugrah Kepala Daerah Inovatif 2016, Kategori Pembangunan Pendidikan” atas kebijakan yang konsisten dilakukan adalah pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).

Urusan Bidang Kesehatan, difokuskan kepada peningkatan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat khususnya untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan untuk puskesmas mampu PONED sebanyak 425 Unit yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota. Kegiatan lain yang dapat menaikkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara langsung adalah penempatan 72 orang dokter PTT, 12 orang dokter gigi PTT, 741 orang bidan PTT, dan 5 Orang dokter spesialis PTT, 35 orang perawat, 19 orang sanitarian, 21 orang nutrisionis, 25 orang farmasis, dan 27 orang analis kesehatan, sehingga jumlahnya sebanyak 957 orang tenaga medis.

Capaian keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kesehatan dari 80,80 poin pada Tahun 2015, menjadi 81,05 poin pada Tahun 2016, dan Angka Harapan Hidup (AHH) dari sebesar 72,52 tahun pada Tahun 2015 menjadi 72,68 tahun pada Tahun 2016.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati,

Selanjutnya, Urusan Bidang Ketenagakerjaan. Upaya yang dilaksanakan pada urusan bidang ini ditujukan untuk meningkatan daya saing sumber daya manusia  Jawa Barat, yang diwujudkan melalui kegiatan: pelatihan keterampilan kerja; meningkatkan kompetensi tenaga kerja; dan mempersiapkan keahlian masyarakat yang akan berwirausaha.

Capaian keberhasilan pembangunan di urusan bidang ketenagakerjaan pada Tahun 2016 ditunjukan oleh capaian: tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 60,65 persen; pengendalian tingkat pengangguran terbuka yang berada pada kisaran 8,89 persen; penyediaan lapangan kerja yang dapat menyerap 401.271 orang tenaga kerja; dan telah dilatih angkatan kerja yang mampu bersaing di pasar kerja atau dapat berwirausaha sendiri sebanyak 3.790 orang. Disamping itu, telah dilakukan supervisi norma ketenagakerjaan di 75 Perusahaan sebagai upaya untuk melindungi tenaga kerja, demikian pula untuk menciptakan suasana hubungan industrial yang harmonis telah dilakukan pembinaan dan pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit di 60 perusahaan.

Keberhasilan Gubernur Jawa Barat sebagai pembina penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) meraih  “Apresiasi dari Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2016 yang ke sembilan kalinya”. Penerapan K3 dilaksanakan secara berkelanjutan, bersama-sama dengan dunia industri, akademisi, praktisi dan masyarakat.

Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  Pada Tahun 2016, upaya yang dilaksanakan
dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi: (1) Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan capaian indeks pemberdayaan gender (IDG) pada tahun 2016 sebesar 69,02 poin dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 89,11 poin; dan (2) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak, yang diwujudkan diantaranya dapat dilihat dengan tercapainya beberapa indikator, yaitu jumlah desa/kelurahan P2WKSS dengan capaian : 211 Desa/Kelurahan, Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui PEKKA dengan capaian : 501 Desa/Kelurahan, Prosentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (trafficking) dengan capaian : 40 persen, Jumlah Kota Layak Anak dengan capaian : 35 desa/kelurahan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah kerja keras dan bersinergi bersama masyarakat secara optimal dalam melindungi anak-anak di Jabar. Pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meraih beberapa penghargaan, yaitu: (1) Provinsi Jawa Barat kembali mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas komitmennya dalam melaksanakan pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk  tahun ini Jabar masuk dalam kategori Mentor yakni tingkatan tertinggi diatas kategori Utama, Madya dan Pratama. Untuk mendapatkan Kategori Mentor, suatu daerah harus mendapatkan tiga kali (tahun) penghargaan ini. Sementara Jawa Barat hanya dua kali penilaian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  sudah luar biasa dalam komitmennya melaksanakan pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (2) Anugerah Perlindungan Anak KPAI 2016 sebagai Tokoh Peduli Perlindungan Anak.

Urusan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yang ditujukan untuk membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga, melalui : (1) Peningkatan kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang difokuskan pada upaya untuk memerangi ancaman radikalisme, narkoba, pornografi dan pornoaksi; (2) Peningkatan pelayanan keluarga berencana dengan capaian perbandingan jumlah peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur sebesar 74,88 persen; dan (3) Pendewasaan usia perkawinan dengan rata-rata usia perkawinan pada usia 19,6 tahun.
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meraih “Penghargaan Manggala Karya Kencana” dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, yang dinilai berkomitmen terhadap Penyelenggaraan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Pembangunan Keluarga Sejahtera di daerahnya.

Urusan Bidang Perpustakaan, Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Misi Kesatu terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut: Tingkat Pembinaan Teknis kelembagaan semua jenis perpustakaan di Jawa Barat  sebanyak 590 unit; tingkat pembinaan sumber daya manusia pengelola perpustakaan di jawa barat sebanyak 1.277 orang; jumlah koleksi bahan perpustakaan sebanyak 28.383 judul; dan tingkat pembudayaan kegemaran membaca (PKM) masyakarat di Jawa Barat sebanyak 5.375 orang
Sehingga dalam hal Perpustakaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meraih apresiasi dari pemerintah pusat atas inovasi  “Wajah Baru Layanan Perpustakaan Umum Jawa Barat berupa Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016” yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Urusan Bidang Ketransmigrasian, pembangunan di bidang ketransmigrasian merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat  Jawa Barat yang berkualitas. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pengembangan program transmigrasi, dan layanan ketransmigrasian, dengan capaian jumlah pengiriman transmigrasi ke luar pulau Jawa 217 kepala keluarga atau 758 jiwa meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 183 kepala keluarga. Hal lain yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas ketransmigrasian adalah dengan penandatanganan naskah kerjasama bidang ketransmigrasian sebanyak 9 naskah Kesepakatan Bersama/ MoU antara Provinsi Jawa Barat selaku daerah pengirim dengan Provinsi daerah penerima, adapun naskah Perjanjian Kerjasama Antar Daerah (KSAD) antara Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten daerah penempatan sebanyak 23 KSAD.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati,

Misi kedua, yaitu Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan dengan sasaran: (a) Jawa Barat sebagai daerah pertanian berbasis agrikultur; (b) Peningkatan daya saing usaha pertanian; (c) Peningkatan kualitas iklim usaha dan investasi; (d) Peningkatan jumlah dan kualitas wirausahawan; dan (e) Peningkatan pembangunan ekonomi perdesaan dan regional.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka program dan kegiatan pembangunan diformulasikan berdasarkan beberapa urusan bidang yang meliputi: pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan kelautan, kehutanan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.

Urusan Bidang Pertanian. Ditujukan untuk peningkatan produksi, ekonomi berbasis sektor pertanian, dan kesejahteraan petani. Capaian urusan bidang pertanian pada Tahun 2016, ditunjukan oleh: (1)  Peningkatan indikator Nilai Tukar Petani  (NTP) sebesar 104,31 poin, yang menunjukkan penerimaan dari sektor pertanian lebih tinggi dibanding pengeluaran petani; (2) Produksi padi mencapai 12,54 juta ton, dengan produktivitas padi sebesar 60,49 kuintal/Ha; (3) Produksi jagung sebanyak 1,63 juta ton, pipilan kering dengan produktivitas 81,68 kuintal/Ha; (4) Produksi kedelai sebanyak 92,07 ribu ton, dengan produktivitas mencapai 16.74 kuintal/Ha atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan Tahun 2015 dengan produktivitas 16.44 kuintal/Ha (5) Produksi komoditas peternakan meliputi: produksi daging dicapai sebesar 901.739 ton, telur 253.617 ton, dan susu 352.393 ton.
Keberhasilan peningkatan produksi pertanian tersebut tidak terlepas dari  upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memfasilitasi pertemuan penyuluh tingkat Provinsi Jawa Barat sebanyak 5.408 orang penyuluh dan terfasilitasinya pertemuan petani melalui mimbar saresehan KTNA tingkat Provinsi Jawa Barat sebanyak 225 orang petani juga pelatihan Wirausaha Baru Bidang Perkebunan sebanyak 350 orang.

Urusan Bidang Ketahanan Pangan, ditujukan untuk menyediakan dan memenuhi kecukupan pangan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan urusan bidang ketahanan pangan pada Tahun 2016  ditunjukan dengan stabilitas harga pangan dari 124,94 persen pada Tahun 2015 menjadi 125,48 persen pada Tahun 2016; dan skor pola pangan harapan meningkat dari 78,3 poin Tahun 2015 menjadi 81,0 poin pada Tahun 2016. Untuk memenuhi ketersedian pangan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah bekerja sama dengan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat  dalam hal penyediaan cadangan pangan yang mencapai  198,5 ton.

Urusan Bidang Perikanan dan Kelautan, dilaksanakan melalui kegiatan: peningkatan produksi perikanan budidaya, revitalisasi budidaya tambak di Pantai Utara Jawa Barat, revitalisasi perikanan budidaya di Pantai Selatan Jawa Barat, pengembangan teknologi budidaya perikanan air tawar, fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap, peningkatan pengelolaan pelabuhan perikanan pantai, pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan, peningkatan teknologi penangkapan ikan dan restocking perairan umum di 27 kabupaten/kota.

Keberhasilan kinerja urusan bidang perikanan dan kelautan pada Tahun 2016, ditunjukan oleh produksi kelautan dan perikanan mencapai 1,381 juta ton, yang terdiri atas: produksi budidaya ikan sebesar 1,089 juta ton, produksi ikan tangkap sebesar 291,32 ribu ton, konsumsi ikan se-Jawa Barat sebesar 25,88 kg/Kapita/Tahun.
Urusan Bidang Kehutanan. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah berupaya meningkatkan produktivitas sumber daya hutan melalui pengembangan aneka usaha kehutanan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan, serta pengembangan kelembagaan kelompok tani sekitar hutan. Pencapaian indikator kinerja bidang kehutanan pada tahun 2016 diantaranya jumlah produksi kayu di Jawa Barat sebesar 1.814.215 m3 dan jumlah Produksi olahan Kayu dan Non Kayu dengan sebesar 840.031.142,00 m3 dari olahan kayu gergaji, veneer, barecore dan blockboard dan Jumlah Lebah Madu sebesar 35.324 Liter.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati,

Selanjutnya, pembangunan Urusan Bidang Penanaman Modal, sebagai bagian penting untuk memperkuat perekonomian yang kokoh dan berkeadilan. Pelaksanaan urusan tersebut dilaksanakan melalui pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dalam bentuk pembinaan dan pemantauan PMA/PMDN di 27 kabupaten/kota, serta penyelenggaraan promosi dan kerjasama investasi kepada 500 calon investor di dalam maupun luar negeri.

Capaian keberhasilan pembangunan urusan bidang penanaman modal pada Tahun 2016 diantaranya:
Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 79,99 triliun rupiah lebih; nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar 68,05 triliun rupiah lebih; dan nilai investasi PMA dan PMDN sebesar 193,04 triliun rupiah. Berdasarkan Pembentukan Modal Tetap Bruto, nilai investasi (PMTB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 sebesar 412,30 triliun rupiah.

Banyaknya investor yang berinvestasi di Jawa Barat menunjukkan bahwa Jawa Barat menjadi tujuan investasi utama di Indonesia. Jawa Barat memiliki situasi yang kondusif bagi para investor untuk berinvestasi yang didukung oleh adanya kepastian hukum dan jaminan rasa aman. Ditunjang dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara, disisi lain Jawa Barat juga terus berupaya meningkatkan pelayanan publiknya melalui inovasi, serta mengembangkan berbagai daerah pariwisatanya. Untuk itu, Provinsi Jawa Barat kembali meraih penghargaan Nasional, sebagai “Provinsi Terbaik dalam Indonesia’s Attractiveness Award 2016: Bidang Investasi, Infrastruktur, Pariwisata, dan Layanan Publik” dari Frontier Consulting Group dan Tempo Media Group. Penghargaan yang diberikan atas kontribusi langsung terhadap pembangunan daerah  sehingga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi, terciptanya lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan daerah, serta menaikkan tingkat konsumsi masyarakat di daerah.

Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, ditujukan untuk penguatan ekonomi kerakyatan melalui  pembinaan teknis, advokasi, fasilitasi, dan akses pengusaha kecil dan menengah serta koperasi kepada lembaga keuangan dan perbankan. Capaian keberhasilan pembangunan urusan bidang koperasi dan usaha kecil menengah pada Tahun 2016 melalui program: (1) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (2) Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Capaian keberhasilan pembangunan urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  pada Tahun 2016 yaitu:  ditunjukkan oleh: (1) jumlah penerima manfaat kredit modal usaha sebanyak 14.868 orang; (2) jumlah koperasi aktif sebanyak 16.878 koperasi; (3) peningkatan jumlah pertumbuhan skala usaha koperasi sebesar 5 persen; (4) persentase kredit yang diserap UMKM sebesar  40 persen; (5) Jumlah Wirausahawan Baru yang menjadi pelaku usaha sebesar 100 persen.

Urusan Bidang Perindustrian, ditujukan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan penumbuhan berbagai jenis industri, khususnya industri kecil dan menengah. Untuk mecapai tujuan tersebut dilaksanakan  melalui program: (1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; (2) Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

Capaian keberhasilan pembangunan urusan bidang perindustrian pada Tahun 2016 yaitu: (1) Peningkatan nilai produksi IKM sebesar 15 persen; (2)  Peningkatan jumlah SDM IKM yang bersertifikat sebanyak 3.000 orang; (3) Pertumbuhan Industri Manufaktur pada PDRB Jawa Barat sebesar 185,80 Trilyun Rupiah; (4) Peningkatan jumlah unit usaha IKM sebanyak 202.955 unit usaha dan; (5)  peningkatan jumlah wirausaha baru sebanyak 9.000 orang.
Urusan Bidang Perdagangan, ditujukan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui program; (1) Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri; (2) Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; (3) Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Capaian keberhasilan pembangunan urusan Bidang Perdagangan pada Tahun 2016 ditunjukkan oleh: (1) Meningkatnya laju pertumbuhan ekspor sebesar 3,34  persen dan penurunan nilai impor Jawa Barat sebesar 2,5 persen; (2) Peningkatan nilai ekspor non migas Jawa Barat per tahun sebesar 2,75 persen; (3) peningkatan jumlah ekspor Jawa Barat per tahun sebesar 125 Triliun; (4) jumlah UTTP sebanyak 6.831.222 buah dan BDKT sebanyak 3.900 buah serta peningkatan cakupan pengawasan barang beredar sebesar 1,5 persen.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati,

Misi ketiga yaitu “ Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik”, dengan sasaran: (a) Peningkatan kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintahan; (b) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis IPTEK; (c) Profesionalisme dan kualitas kehidupan aparatur; dan (d) Peningkatan stabilitas trantibum, kesadaran politik dan hukum.

Untuk mencapai sasaran tersebut, formulasi program dan kegiatan pembangunan didasarkan kepada beberapa urusan bidang yang meliputi urusan Bidang: Perencanaan Pembangunan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Komunikasi dan Informatika, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik, serta Kearsipan.

Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan, dilaksanakan melalui inovasi pengembangan sistem RKPD Jabar Online 2101, pengembangan e-monev, pengelolaan satu data pembangunan  Jawa Barat, penyusunan basis data kemiskinan melalui aplikasi Kilometer Nol (KM-0) Pro Poor, pembentukan Badan Pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan dan Badan Pengembangan Jawa Barat Bagian Utara; Fasilitasi Pengembangan 3 (tiga) Metropolitan, yaitu: Pengembangan Metropolitan BODEBEKKARPUR, Metropolitan Bandung Raya, Metropolitan Cirebon Raya, dan 3 (tiga) Pusat pertumbuhan (Growth Centre) yaitu Pusat Pertumbuhan Pangandaran, Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu,  dan Pusat Pertumbuhan Rancabuaya di Provinsi Jawa Barat, serta penelitian dan pengkajian aspek pembangunan Jawa Barat.
Keberhasilan urusan perencanaan ditunjukkan dengan diraihnya kembali Penghargaan Pangripta Nusantara Utama 6 (enam) kali berturut-turut dari BAPPENAS. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dengan meraih “Anugerah Budhipura dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi” atas inovasi penerapan teknologi pengendalian lalat buah pada mangga gedong gincu.

Urusan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dilaksanakan melalui kegiatan penataan administrasi pencatatan sipil dan administrasi kependudukan, serta inovasi pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pengendalian dan Penataan Kependudukan.

Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2016 capaian urusan bidang komunikasi dan informatika ditunjukkan: (1) Peningkatan indeks keterbukaan informasi publik sebesar 3,51 poin yang pada tahun 2016 sebesar 76,50  poin dibanding tahun 2015 sebesar 72,99 poin; (2) Jumlah penduduk melek TIK sebanyak  17.267.870 orang, yang dilaksanakan melalui kegiatan: Jabar cyber service (layanan publik secara online), layanan koneksi jaringan komunikasi digital, dan pembentukan komisi informasi Provinsi Jawa Barat, implementasi sistem informasi paperless office di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; (3) meningkatnya penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik sebesar 55 persen; (4) meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat dan stakeholder pembangunan sebesar 100 persen; (5) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada LPSE mencapai predikat sangat baik dengan mutu pelayanan mendapat nilai ”A”.
Capaian tersebut dilaksanakan melalui perlindungan terhadap informasi yang dikelola LPSE Provinsi Jawa Barat, melalui penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001:2005 pada penyelenggaraan LPSE, yang meliputi: registrasi, verifikasi, training, tendering, helpdesk, data center dan technical support, disamping itu juga telah ditetapkan 17 standar kelembagaan LPSE dari sisi layanan dan keamanan informasi.

Keberhasilan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa tersebut diatas merupakan implementasi dari inovasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sehingga mendapatkan apresiasi dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam bentuk National e-Procurement Award Tahun 2016 yaitu peran LPSE Provinsi dan Inovasi LPSE. Jika diakumulasikan selama periode 2010-2016, total 16 penghargaan bidang E-Procurement Award telah diraih Provinsi Jawa Barat.

Urusan Bidang Pertanahan, Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengamankan aset tanah dengan penerbitan buku Sertifikat Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat target sebanyak 200 sertifikat dan telah membuat sertifikat sebanyak 1461 persil dari total yang perlu disertifikatkan sekitar 4.452 persil
Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, keberhasilannya dapat ditunjukkan dengan meningkatnya tingkat partisipasi pemilihan umum mencapai 61,10 persen dan indeks demokrasi Provinsi Jawa Barat sebesar 73,04 poin yang dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi pemilihan kepala daerah secara serentak di Kabupaten/Kota seluruh Jawa Barat pada tahun 2015. Keberhasilan penyelenggaraan pilkada serentak Jawa Barat 2015 di 8 (delapan) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Indramayu, Karawang, Pengandaran, Tasikmalaya, Sukabumi, Bandung, Cianjur dan Kota Depok, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meraih apresiasi atas partisipasi aktif menyukseskan pengawasan pilkada serentak yang lebih baik dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada di Jawa Barat berupa “Bawaslu Jabar Award 2016” yang diberikan oleh Ketua Bawaslu Jabar.

Urusan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Pada Tahun 2016 ditunjukkan oleh meningkatnya tata kelola pemerintahan dengan indikator kinerja: Skala kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan berada pada skala 3,21 atau berkategori baik; Indeks Kebahagiaan sebesar 68,28 poin; dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik mencapai 76,50 poin.

Pada aspek penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam bidang keuangan, pada Tahun 2016 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mendapatkan kembali opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 dari BPK RI, dan Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun berturut-turut (Tahun Anggaran 2011-2015), sebagai capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga meraih Penghargaan “Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha tahun 2016”, yang merupakan penghargaan tertinggi dari Presiden atas prestasi kinerja dalam hal pengelolaan manajemen pemerintahan.

Aspek kepegawaian, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 meraih penghargaan “BKN Award“ dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dianugerahkan untuk memberikan penghargaan kepada instansi yang berhasil dalam menyelenggarakan manajemen ASN secara kreatif, inovatif, akuntabel dan konsisten sesuai dengan kaidah, norma, standar dan prosedur yang berlaku.

Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2016, diantaranya dilaksanakan melalui peningkatan infrastruktur perdesaan dengan alokasi bantuan 100 juta rupiah/tahun untuk setiap desa. Bantuan tersebut berhasil meningkatkan: (1) Kualitas infrastruktur desa dan perdesaan yang mencapai 59,90 persen; (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan sebesar 60 persen.

Urusan Bidang Statistik, dilaksanakan melalui pemutakhiran data pembangunan Jawa Barat dan pengelolaan satu data pembangunan Jawa Barat secara terintegrasi dan berbasis online.

Jawa Barat dinilai sebagai provinsi yang paling peduli terhadap informasi geospasial. Sehingga Jawa Barat memiliki referensi ruang kebumian (georeference), di mana berbagai atribut data spasial ini menjadi media penting untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan pada cakupan wilayah kontinental, nasional, regional, dan lokal di daerah Jawa Barat. Keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan simpul jaringan informasi geospasial dalam kerangka pembangunan meraih apresiasi “Bhumandala Award 2016” dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

Urusan Bidang Kearsipan, dilaksanakan melalui pengembangan manajemen kearsipan berbasis teknologi informasi, serta pengelolaan arsip dinamis di Jawa Barat dan peningkatan pelayanan informasi kearsipan. Peningkatan jumlah pengembangan teknologi informasi untuk Tata Kearsipan sebanyak 11,25 persen.

Keberhasilan Jawa Barat dalam melaksanakan tata kelola arsip dengan baik dan benar kategori Lembaga Kearsipan Daerah (LKD), dengan meraih apresiasi dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai “Juara 1 Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Terbaik Nasional Tahun 2016”.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati,

Misi Keempat, “Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan”, dengan sasaran: (a) Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana; (b) Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat; dan (c) Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka formulasi program dan kegiatan pembangunan didasarkan kepada beberapa urusan bidang yang meliputi urusan bidang; lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, energi dan sumber daya mineral.

Urusan Bidang Lingkungan Hidup, keberhasilannya dapat ditunjukkan dengan luas fungsi kawasan lindung terhadap luas wilayah sebesar 37,20 persen, penurunan emisi gas rumah kaca (grk) sebesar 11,45 persen, status mutu sungai utama dan waduk besar dengan tingkat cemar sedang sebesar 56,12 persen. Berdasarkan keberhasilan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meraih “Nirwasita Tantra Award 2016 Tingkat Provinsi” merupakan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) yang dinilai memiliki kepemimpinan yang mampu merumuskan dan menerapkan kebijakan dan program kerja berbasis pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya.

Urusan Bidang Pekerjaan Umum, pada Tahun 2016 ditunjukkan dengan meningkatnya: Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di daerah irigasi kewenangan provinsi sebesar 72,06 persen; Cakupan pelayanan air limbah domestik sebesar 65,64 persen; Cakupan pelayanan persampahan perkotaan sebesar 66,26 persen; Cakupan pelayanan air minum sebesar 71,14 persen; dan Tingkat kemantapan jalan provinsi pada kondisi baik dan sedang sebesar 98,01 persen.
Urusan Bidang Penataan Ruang, pada Tahun 2016 difokuskan kepada: membuat konsepsi umum revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029; Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi (KSP); Fasilitasi pembahasan rekomendasi Gubernur tentang substansi Raperda RTRW Kabupaten/Kota selama tahun 2016 sebanyak 3 RTRW yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Garut; Fasilitasi pembahasan rekomendasi Gubernur tentang substansi Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yaitu kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya selama tahun 2016.

Urusan Bidang Perumahan, telah dilaksanakan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (Rutilahu) perkotaan  dan perdesaan dengan perbaikan fisik Rutilahu di 18 kabupaten sebanyak 23.340 unit dan di 9 (sembilan) kota sebanyak 5.449 unit.

Urusan Bidang Perhubungan, pada Tahun 2016 keberhasilannya dapat ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan provinsi sebesar 20,03 persen, terdiri atas:  1) Tingkat ketersediaan prasarana transportasi udara penyelesaian pembangunan BIJB Kertajati dan Bandara Nusawiru mencapai 51,90 persen; 2) Tingkat ketersediaan prasarana transportasi ASDP dan pelabuhan pengumpan regional Jawa Barat Bagian Selatan yang mencapai 69,69 persen dan 3) Ketersediaan prasarana jalur kereta api di Jawa Barat, mencapai 1.135,44 Km.

Dalam bidang perhubungan mendapat apresiasi dari Presiden Republik Indonesia berupa  penghargaan “Wahana Tata Nugraha Wiratama”, untuk penilaian kinerja penyelenggaraan dan kinerja operasional sistem transportasi.
Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, keberhasilannya dapat ditunjukkan dengan capaian rasio elektrifikasi rumah sebesar 97,87 persen pada Tahun 2016. Capaian tersebut diantaranya merupakan upaya kerjasama antara masyarakat di sekitar lokasi PLTP dengan pengusahaan panas bumi.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meraih apresiasi dari kementrian ESDM untuk kategori penghematan energi dan air Tingkat Nasional tahun 2016 melalui kegiatan efisiensi (konservasi) maupun pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan (diversifikasi). Jawa Barat dinilai berhasil melaksanakan gerakan penghematan energi dan air, baik dalam kebijakan maupun implementasi kegiatan.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati,

Misi kelima “Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal”, dengan sasaran (a) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, (b) Peningkatan peran pemuda, organisasi, kemasyarakatan serta penanganan komunitas tertentu, (c) Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan olah raga, seni, budaya dan pariwisata, dan (d) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama.

Untuk mencapai sasaran misi ke lima, implementasi pembangunan dilakukan berdasarkan urusan bidang yaitu: sosial, pemuda dan olah raga, kebudayaan, pariwisata dan agama. Adapun hasil pembangunan dari setiap sasaran misi ditunjukkan dengan angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, jumlah PMKS yang ditangani, jumlah pekerja anak, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, jumlah karya seni dan budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi badan Internasional.

Urusan Bidang sosial, ditunjukkan oleh upaya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui sistem pelayanan dalam panti dan luar panti berbasiskan masyarakat atau komunitas. Pada Tahun 2016, jumlah PMKS yang ditangani sebanyak 643.618 orang dan penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanganan kasus pekerja anak sebanyak 192.288 orang.

Urusan Bidang Pemuda dan Olahraga, dalam rangka meningkatkan prestasi, peran pemuda dan olahraga telah dibangun sarana dan prasarana keolahragaan, seni dan budaya diberbagai wilayah Jawa Barat, salah satunya untuk menunjang suksesnya pelaksanaan PON XIX tahun 2016. Provinsi Jawa Barat meraih “Gelar Juara Umum” pada PON XIX Tahun 2016 dengan perolehan medali terbanyak yaitu 531 medali, terdiri dari  217 emas, 157 perak dan 157 perunggu. Begitu juga untuk PEPARNAS ke XV (lima belas) Tahun 2016 Jawa Barat menjadi “Juara Umum” dengan perolehan total 355 medali terdiri dari 178 emas, 104 perak dan 73 perunggu.

Urusan Bidang kebudayaan, dalam rangka meningkatkan pelestarian budaya Jawa Barat telah dilaksanakan: pelestarian permuseuman dan kepurbakalaan; pelestarian bahasa dan sastra; kesejarahan dan nilai tradisi; promosi museum; pengemasan dan relokasi koleksi; pemetaan cagar budaya dan pemeliharaan situs cagar budaya. Pengusulan HKI warisan budaya tak benda sebanyak 8 usulan dan pengusulan HKI Seni tradisi sebanyak 1 usulan.

Urusan Bidang Pariwisata, dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang diantaranya adalah: Pengembangan Produk Wisata Jawa Barat  untuk meningkatkan daya tarik wisata Jawa Barat sebagai destinasi wisata andalan; Peningkatan sarana promosi pariwisata Jawa Barat; serta promosi pariwisata terpadu Jawa Barat dalam dan luar negeri untuk mempromosikan pariwisata Jawa Barat melalui event di dalam dan luar negeri.

Capaian keberhasilan pembangunan Urusan Bidang Pariwisata di Jawa Barat ditandai dengan: Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 4,42 juta orang; Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek wisata di jawa barat sebanyak 58,72 juta orang lebih pada tahun 2016, kondisi tersebut meningkat dari 38 juta orang pada Tahun 2015.

Untuk ketiga kalinya pada tahun ini versi dari majalah Sindo Weekly Provinsi Jawa Barat kembali meraih “Government Award 2016, yang diraih Jawa Barat untuk bidang Pariwisata”.

Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati,

Alhamdulillah selama kurun waktu Tahun 2016, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah berhasil meraih 22 anugerah nasional dalam berbagai bidang pembangunan. Penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap prestasi kolektif Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan dukungan yang kuat dari DPRD Provinsi Jawa Barat, kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dunia usaha, akademisi, dan seluruh masyarakat Jawa Barat, sebagai manifestasi dari konsep pembangunan Jabar Masagi.

Keberhasilan, tantangan dan permasalahan yang terjadi selama kurun waktu Tahun 2016, merupakan bagian dari proses pembangunan yang perlu terus kita selesaikan bersama, dan merupakan Lesson Learned bagi berbagai pihak dalam menyongsong percepatan perwujudan Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua.
Pada kesempatan ini, perlu disampaikan bahwa dalam penyampaian LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2016, kami juga melaksanakan Pameran Pembangunan Jawa Barat, sebagai upaya untuk memberikan layanan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

Demikian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2016 ini kami sampaikan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, kritik dan saran selama kepemimpinan kami berdua.

Semoga seluruh upaya yang telah dan akan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi amal ibadah dan dicatat sebagai kebajikan di sisi Allah SWT.

Terimakasih atas perhatiannya.
Billahittaufiq walhidayah.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Sumber: http://jabarprov.go.id/index.php/artikel/detail_artikel/336/2017/03/24/LKPJ-Gubernur-Jawa-Barat-Tahun-2016

Artikel Terkait

Ini Pola Pengasuhan Anak secara Tepat Ilustrasi perselisihan orangtua dan anak. (Sumber superbabyonline.com) Pernah kebingungan mengapa anak menjadi sangat manja, tidak mandiri, dan mau menang sendiri? Apakah kita telah salah kaprah mendidik anak? Dikutip d...
Forum Anak Daerah Jawa Barat Raih Juara I DAFA Award 2016 Alhamdulillah, Forum Anak Daerah (FAD) Jawa Barat meraih juara ke-1 penghargaan DAFA award tahun 2016. Juara kedua diraih Provinsi Riau dan ketiga diraih oleh Provinsi Jambi. DAFA Award adalah Ajang Pengumpulan data dan in...
Gaji Tinggi Tapi Tidak Bahagia? Ini 4 Penyebabnya Apakah Anda termasuk mempunyai gaji yang tinggi dan bahagia dengan pekerjaan dan kehidupan Anda? Memiliki gaji tinggi memang merupakan impian siapapun, terutama bagi mereka yang berstatus sebagai pekerja. Gaji tinggi serin...
Bimtek Operator SIGA Th. 2017 Bimbingan Teknis (Bimtek) Operator Sistem Informasi Gander Dan Anak (SIGA) dalam Rangka Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jawa Barat Selasa (21/2/17), bertempat di Puri Kathulistiwa Kab Sumedang telah dilaksa...
Kunjungan Kerja Studi Komparatif Program Pendewasaan Usia Perkawinan dan Program Str... Kunjungan Kerja dalam Rangka Studi Komparatif Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Program Strengthening Women's Rights (SWR) ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hari pertama Tim Badan Pemberdayaan Perempuan P...

Leave a Reply

Your email address will not be published.