Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan yang diberikan langsung Presiden RI Joko Widodo berkat prestasinya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun berturut-turut (Tahun Anggaran 2011-2015). Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menerima langsung penghargaan tersebut dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Selasa, (20/09).

Atas pencapaian itu, di hari yang sama pada acara Talkshow bertajuk “Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual, Permasalahan dan Solusi”, bertempat di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jl. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat, Aher membagi pengalamannya atas upaya mempertahankan WTP di Jabar.

Jawa Barat merupakan Provinsi yang wilayahnya luas, serta memiliki jumlah penduduk yang banyak. Sehingga berbagai gejolak pun kerap kali terjadi. Namun pada kondisi tersebut, WTP tetap mampu dipertahankan. Hal tersebut menjadikan Jawa Barat contoh, dan motivasi bagi Provinsi lain di Indonesia agar mengikuti prestasi yang diraih Jabar.

Gubernur mengatakan, bertahannya perolehan WTP tersebut merupakan upaya kolektif jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Jabar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus manfaat yang dihasilkan dari pengolahan keuangan tersebut.

“Kita mengucap syukur, Alhamdulillah upaya (mempertahankan WTP) dilakukan bersama-sama, strateginya adalah komitmen. Kita berkomitmen dengan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan semua dinas, semua OPD, semua biro, kita berkomitmen bahwa kita harus mempertahankan WTP dengan baik apapun keadaannya,” kata Aher.

“Dengan komitmen tersebut kita membuat regulasi, membuat aplikasi untuk barang dan jasa, untuk keuangannya, kita sediakan SDM nya. Alhamdulillah lima tahun berturut-turut kita raih WTP,” ucapnya.

Pun kali ini, sistem akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah berbasis akrual. Ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sistem akrual diterapkan baik pada penyajian laporan keuangan, juga pada pengolahan perakuntansian. Dengan manfaat, memberikan gambaran yang paling paripurna atas posisi keuangan Pemerintah Daerah, serta menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi yang lebih berkualitas dalam mengevaluasi kinerjanya.

Melihat dinamisnya sistem akuntansi saat ini, Gubernur mengatakan pihaknya juga mengupayakan pengembangan kualitas dan kuantitas SDM di bidang keuangan. Seperti merekrut dan menyekolahkan Akuntan, menambah kuota PNS pada bidang keuangan, dengan konsentrasi akuntansi.

Upaya tersebut dilakukan agar Jabar tidak kekurangan SDM dalam mengelola keuangan, dan pelaporan keuangan dengan sebaik-baiknya.

“Penilaian kepada Provinsi, termasuk Kabupaten/ Kota tidak hanya penilaian keuangan dalam arti laporan yang berakhir dengan status WTP. Pada saat yang bersamaan juga akan dipersoalkan, akan dilihat kinerjanya, jadi WTP dari sisi keuangan kegunaannya ada tidak? Output outcome nya ada tidak,” ujar Aher.

Aher pun ingin pengelolaan keuangan di Jawa Barat tepat guna dan tepat manfaat. “Yang kami inginkan secara keuangan kami WTP, secara output outcome (manfaat) juga kami terima. Jadi saat penggunaan keuangan tidak ada penyimpangan dan kegunaannya pun prima,” harapnya.

Kedepannya, Gubernur menargetkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan, juga mendorong Kabupaten/ Kota, juga instansi-instansi di wilayahnya untuk juga meraih dan mempertahankan prestasi serupa.

Terkait penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat, terdapat sebanyak 37 entitas pelaporan keuangan yang lima kali berturut-turut WTP dan mendapatkan penghargaan, jumlah tersebut meliputi; 22 Kementerian/ Lembaga, 3 Pemerintah Provinsi, 8 Pemerintah Kabupaten dan 4 Pemerintah Kota.

Para peraih penghargaan itu diantaranya:

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
  2. Dewan Perwakilan Rakyat
  3. Badan Pemeriksa Keuangan
  4. Kementerian Keuangan
  5. Kementerian Perindustrian
  6. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
  7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  8. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  9. Badan Intelijen Negara
  10. Dewan Ketahanan Nasional
  11. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas
  12. Badan Koordinasi Penanaman Modal
  13. Mahkamah Konstitusi
  14. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
  15. Badan Tenaga Nuklir Nasional
  16. Lembaga Administrasi Negara
  17. Badan Kepegawaian Negara
  18. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
  19. Kementerian Perdagangan
  20. Komisi Pemberantasan Korupsi
  21. Dewan Perwakilan Daerah
  22. Komisi Yudisial
  23. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
  24. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
  25. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
  26. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
  27. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
  28. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
  29. Pemerintah Kabupaten Way Kanan
  30. Pemerintah Kabupaten Bintan
  31. Pemerintah Kabupaten Boyolali
  32. Pemerintah Kabupaten Semarang
  33. Pemerintah Kabupaten Gowa
  34. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
  35. Pemerintah Kota Metro
  36. Pemerintah Kota Banjar
  37. Pemerintah Kota Surakarta.

Artikel Terkait

Motekar Raih Penghargaan Top 99 Inovasi Terbaik Kemenpan RB SURABAYA–Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan TOP 99 Inovasi Terbaik se-Indonesia pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birok...
Acara ‘Makan Mayit’ oleh Seniman Muda Ini Banjir Protes Seniman muda Natasha Gabriella Tontey menggelar pameran di Footurama, Jakarta. Ia membahas kanibalisme, kemiripan horor sosial Jepang dan Indonesia, hingga kenangan buruk film G30S/PKI. Seni yang baik merupakan seni yang b...
Jangan Tiru! Remaja Ini Tewas Setelah Ikuti Tren Choking Game Tidak semua tren yang sedang heboh di media sosial patut ditiru. Remaja asal Australia ini contohnya. Niat ingin ikutan tren Choking Game, yang ada nyawa melayang karena kehabisan napas. Choking game merupakan salah satu p...
Pernikahan Dini Rawan Perceraian dan Bunuh Diri REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pernikahan anak di bawah umur 18 tahun wajib dicegah karena rawan dan mampu menimbulkan dampak negatif terhadap sosial dan psikologis. Perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun berpotensi kegugu...
Akhiri Pernikahan Anak Pernikahan anak (di bawah 18 tahun) akan berdampak buruk terhadap masa depan pendidikan dan kesehatan reproduksi anak perempuan, serta meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI). Ini adalah seruan bersama untuk #AkhiriPernikahanAn...

Leave a Reply

Your email address will not be published.