Kunjungan Kerja dalam Rangka Studi Komparatif Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Program Strengthening Women’s Rights (SWR) ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hari pertama
Tim Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat berkunjung ke kantor BP3AKB Prov. NTB. Tim diterima dengan sangat baik dan penuh kekeluargaan oleh para pejabat struktural.

Agenda pertama tim sampai di kantor BP3AKB tepat pukul 10.00 waktu NTB.
Dilakukan acara pemaparan dari dari BP3AKB Prov. NTB mengenai Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Program SWR.

Berikutnya dilanjut dengan acara diskusi dan sharing pengalaman mengenai strategi bagaimana peningkatkan usia perkawinan yang telah dilakukan oleh Prov. NTB.

TIM Jabar diterima oleh kepala BP3AKB Prov NTB yang diwakili oleh Kepala Bidang Advokasi dan KIE Bapak. H. Moh. Mukni, SH

Hadir pula sebagai tamu undangan dari perwakilan Bappeda Prov. NTB, PKK, PKBI, dan beberapa mitra kerja (LSM).

Indikasi terbesar banyaknya perkawinan usia muda dikarenakan faktor ekonomi dan budaya.

Agenda Hari I (21 Juli 2016) :

  • Kegiatan Tim BP3AKB Prov Jabar diterima oleh kepala Bidang Advokasi dan KIE H. Moh. Mukni, SH beserta jajarannya di aula kantor BP3AKB Provinsi NTB.
  • Perkenalan masing-masing kedua belah pihak
  • Sambutan dari Bapak H. Moh. Mukni, SH
  • Paparan Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Ibu Dini (Kabid. KB)
  • Paparan Program SWR oleh Bapak Untung (Kabid. Perencanan)
  • Diskusi / tanya jawab mengenai program PUP & SWR

Hari Kedua: 22 juli 2016:

Kunjungan lapangan ke salah satu desa binaan. Desa tersebut Desa Mambalan kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.

Melakukan diskusi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama yg didampingi oleh Tim BP3AKB Prov NTB, UPT KB Kecamatan Gunung Sari, serta fasilitator dari mitra kerja.

Tim Jabar diterima di desa oleh Bapak Raden selaku tokoh masyarakat di desa Mambalan. Tokoh masyarakat menjelaskan bahwa dahulu ada adat yang bernama “Melariq” seperti adat kawin lari di mana sesorang yang ingin menikah berapapun usianya si pria akan melarikan si wanita dan mau tidak mau mereka harus dinikahkan. Dalam proses perjalanan waktu adat tersebut terjadi sedikit penyimpangan oleh generasi muda di mana mereka tidak mempedulikan usia yang tepat untuk menikah. Sementara itu di tiap desa memiliki adat Awiq-Awiq yaitu suatu adat di mana di dalam satu desa dilakukan suatu peraturan yg disepakati oleh masyarakat untuk menjaga aturan di dalam satu desa. Salah satunya untuk mengatasi masalah pernikahan usia muda

Tim provinsi NTB sudah banyak melakukan cara sosialisasi kepada masyarakat, dari tingkat pendidikan, agama, ekonomi, sampai ke adat dan budaya, sehingga muncul Gerakan Anti Merariq Kodeq (anti perkawinan muda)
Tim Jabar pun berdiskusi dengan masyarakat desa tersebut tentang pengalaman mereka mengenai perkawinan muda dari mulai terjadi sampai adanya peraturan desa dan sanksi. Sanksi berupa teguran, pemanggilan, penandaan bendera hitam di rumah orang yang melakukan pernikahan muda sampai pengucilan atau sanksi sosial desa. Namun setiap desa memiliki peraturan atau Awiq Awiq yg berbeda

Program SWR berasal dari Lembaga Donor Jerman (GIZ) Gesellschaft Fur International Zusammenarbeit
Terakhir adanya surat edaran dari Gubernur Prov. NTB nomor 150/1138/Kum tentang PUP yang merekomendasikan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan minimal 21 tahun.

Agenda Hari II (22 Juli 2016) :

  • Kunjungan ke salah satu lokasi binaan SWR dalam hal Pendewasaan Usia Perkawinan yaitu Desa Mambalan Kecamatan Gunung Sari kabupaten Lombok Barat.
  • Penerimaan oleh Tokoh Masyarakat Desa
  • Sambutan oleh Mamik Raden sebagai tokoh masyarat desa setempat
  • Perkenalan fasilitator dari Desa Mambalan yang menjadi motor penggerak dalam Dialog Warga dan mengadvokasi masyarakat tentang pentingnya Program Pendewasaan Usia Perkawinan
  • Penjelasan mengenai cara masyarakat untuk meningkatkan usia perkawinan dengan adanya Awig-Awig yang dibuat berdasarkan hasil dialog warga dan disepakati oleh seluruh masyarakat desa
  • Penjelasan dari BP3AKB prov. NTB dan Kepala UPT Gunung Sari mengenai pembagian tugas antara kabupaten, kecematan dan Desa
  • Tanya jawab.
  • Ramah tamah

[dit]

Artikel Terkait

Penyuluhan Kejahatan Seksual terhadap Anak dan KDRT Acara halal bihalal dan arisan PIA Ardhya Garini Gabungan III Koharmatau dan Jajaran di Gedung Serbaguna Budiardjo Mako Koharmatau Lanud Husen Sastranegara Bandung. Acara berlangsung pada Selasa, 19 Juli 2016 pukul 09.00 W...
Forum Anak Asia Tenggara di Vietnam Forum Anak Jawa Barat akan mewakili Indonesia untuk mengikuti Kegiatan Forum Anak Asia Tenggara di Vietnam. Forum diselenggarakan dari tanggal 18 s.d 24 Juni 2016. Forum Anak Jawa Barat yang menghadiri kegiatan atas nama ...
Workshop Pengembangan KLA Tahun 2017 di Wil. Priangan Barat Kegiatan workshop pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2017 di Wilayah Priangan Barat dan Kegiatan Pemilihan Duta anak di Wilayah Priangan Barat yang terdiri Kota Bandung, Kab. Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung...
Mien Uno: Perempuan Indonesia is Backbone of The Nation "Perempuan harus berdaya jangan ada self empowerment atau hambatan sosial dan budaya sehingga akan jadi roll mode dunia (teladan, sabar, percaya diri, daya juang, pengorbanan)". Demikian disampaikan oleh Ibu Mien Uno, salah s...
Desa Cikedokan Kec. Cikarang Barat Menjadi Kampung Ramah Anak di Kab. Bekasi KRA di Kab Bekasi terus berkembang Itu lantaran perhatian komitmen dan evaluasi rutin terus dilakukan. Selain itu, ada skenario pembagian kewajiban bagi para pengusaha sekitar lokasi kampung yang dikelilingi oleh pabrik besar...

Leave a Reply

Your email address will not be published.