Untuk mengetahui berita kegiatan tentang Kota/Kabupaten Layak Anak, silakan klik di sini

Latar Belakang “KLA”

Aspek Sosiologis

  • Kondisi yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak, terutama dalam kehidupan keluarga, teman sebaya, masyarakat, media massa dan politik.
  • Pada kehidupan keluarga terjadi pelunturan nilai-nilai kekeluargaan, merenggangnya hubungan antara anak dan orang tua, anak dengan anak dan antar keluarga atau tetangga.
  • Sikap permisif terhadap nilai-nilai sosial yang selama ini telah dianut mulai ditinggalkan.

Aspek Antropologis

  • Memudarnya nilai-nilai kebersamaan, paguyuban dan kekerabatan merupakan faktor yang membuat menurunnya nilai-nilai yang selama ini memberikan rasa nyaman bagi anak dalam masyarakat.
  • Perubahan global mengancam tata nilai, agama, sosial dan budaya lokal.

Aspek Perlindungan

  • Terbatasnya tempat yang aman bagi anak.
  • Masih banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan, diskriminasi dan perlakuan salah.

Aspek Kelembagaan

  • Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak masih parsial dan segmentatif.
  • Belum semua daerah menempatkan pembangunan anak sebagai prioritas.

Berikut ini video paparan inovasi dan kegiatan Kota Layak Anak yang diinisisasi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB)
Provinsi Jawa Barat

Definisi dan Tujuan “KLA”

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah:

Suatu pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

Pentingnya Mewujudkan KLA

  • Julah anak sekitar sepertiga dari total penduduk.
  • Anak merupakan modal dan investasi sumber daya manusia di masa yang akan datang, sekaligus sebagai generasi penerus bangsa.
  • Anak harus berkualitas agar tidak menjadi beban pembangunan.
  • Koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak harus diperkuat agar terintegrasi, holistik dan berkelanjutan.

Tujuan KLA

Untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Landasan Hukum “KLA”

Landasan Hukum Tingkat Nasional

  • UUD Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  • UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Bantuan dan pelayanan untuk kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa diskriminasi.
  • UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum kawin.
  • UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
  • UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Mencegah pelibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
  • UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatan identitas, pelayanan kesehatan dan pendidikan, berpartisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  • UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
  • UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Siapa pun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak, pada pekerjaan terburuk dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya dan pekerjaan yang memanfaatkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
  • UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (suami, istri, anak dan keluarga lain), wajib melakukan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
  • UU No. 12 Tahun 2005 tentang Kewarganegaraan Anak WNI di luar perkawinan yang syah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara syah oleh ayahnya yang WNA tetap diakui sebagai WNI.
  • UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah dan temannya.
  • UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dan korbannya adalah anak, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga.
  • UU No. 24 tahun 2007tentang Penanggulangan Bencana Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat.

Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat

  • Perda Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak
  • Perda Provinsi Jawa Barat No. 3 Tahun 2008 tentang Perdagangan Orang.
  • Perda Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
  • Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak.
  • Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 89 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Trafficking.
  • Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Pokja Pengarusutamaan Gender No. 463/Kep.627-BPPKB/2012 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kab./Kota Layak Anak.
  • Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Pokja Pengarusutamaan Gender No. 260/Kep.III-BP3AKB/2013.

Komitmen Internasional

World Fit for Children (WFC)

Terdapat 4 bidang pokok yang mendapatkan perhatian khusus dalam deklarasi WFC

  1. Promosi hidup sehat;
  2. Penyediaan pendidikan yang berkualitas;
  3. Perlindungan terhadap perlakuan salah, eksploitasi dan kekerasan; dan
  4. Penanggulangan HIV/AIDS.

WFC juga menekankan beberapa prinsip yang mendasari gerakan global untuk menciptakan dunia yang layak bagi anak

  1. Mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak;
  2. Membasmi kemiskinan;
  3. Tidak seorang anak pun boleh ditinggalkan dan/atau tertinggal;
  4. Memberikan perhatian dan pengasuhan bagi semua anak;
  5. Memberikan pendidikan bagi semua anak;
  6. Melindungi anak dari segala bahaya dan eksploitasi;
  7. Melindungi anak dari peperangan;
  8. Memberantas HIV dan AIDS;
  9. Mendengarkan anak dan pastikan anak berpartisipasi; dan
  10. Melindungi bumi (sumber daya alam) untuk kepentingan anak.

Convention on the Right of the Child (CRC), yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dengan menekankan hak-hak dasar anak meliputi:

  1. Hak atas kelangsungan hidup;
  2. Hak untuk tumbuh dan berkembang;
  3. Hak atas perlindungan; dan
  4. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Millenium Development Goals (MDGs) yang menekankan 8 tujuan, yaitu:

  1. Menghapus kemiskinan;
  2. Memastikan pendidikan dasar untuk laki-laki dan perempuan;
  3. Mengembangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
  4. Menurunkan angka kematian anak;
  5. Memperbaiki kesehatan ibu hamil;
  6. Memerangi HIV/AIDS;
  7. Menjamin kelangsungan lingkungan hidup; dan
  8. Membangun kemitraan global.

Langkah-Langkah Pengembangan “KLA”

  1. Komitmen Politis KLA
  2. Pembentukan Gugus Tugas KLA
  3. Pengumpulan Data Basis KLA
  4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA
  5. Mobilisasi Sumber Daya Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA
  6. Pemantauan dan Evaluasi KLA
  7. Pelaporan KLA

Inisiasi dan Peran Pemangku Kepentingan “KLA”

Inisiasi Pembangunan KLA

2006 : Rancangan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) diinisiasi oleh KPP.
2006 : Percontohan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di 5 Kabupaten/Kota.
2007 : Perluasan wilayah percontohan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di 10 Kabupaten/Kota.
2009 : Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 2 Tahun 2009.
2010 : Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) diamanatkan dalam Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Prioritas yang mengamanatkan penyusunan 2 (dua) kebijakan:
a. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Provinsi.
b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Desa/Kelurahan.

Siapa yang Berperan Mewujudkan KLA?

  1. Lembaga Legislatif: Nasional dan Daerah
  2. Lembaga Yudikatif: Nasionak dan Daerah
  3. Lembaga Pemerintah:
    • Pusat/Nasional
    • Provinsi
    • Kabupaten/Kota
    • Kecamatan
    • Desa/Kelurahan
  4. Lembaga Masyarakat Peduli/Pemerhati Anak
  5. Dunia Usaha
  6. Akademisi
  7. Masyarakat
    • Individu (anak dan orang dewasa)
    • Keluarga

Pendekatan Pengembangan “KLA”

  1. Bottom-up: Dimulai dari keluarga, gerakan masyarakat, meluas ke RT/RW ke Desa/Kelurahan dalam wujud “Desa/Kelurahan Layak Anak”, selanjutnya meluas ke Kecamatan – dalam wujud “Kecamatan Layak Anak”,  dan berujung pada Kabupaten/Kota – dalam wujud “Kabupaten/Kota Layak Anak”.
  2. Top-down: Dimulai dengan fasilitas dari tingkat nasional menuju ke provinsi dan berujung pada kabupaten/kota, dalam wujud “Kabupaten/Kota Layak Anak”.
  3. Kombinasi antara bottom-up dan top-down: sedangkan perluasan cakupan wilayah percontohan KLA dapat dilakukan melalui pendekatan:
    • Replikasi Internal
    • Replikasi Eksternal

Prinsip, Strategi dan Ruang Lingkup “KLA”

Prinsip KLA

  1. Non diskriminasi
  2. Kepentingan yang terbaik untuk anak
  3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
  4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Strategi KLA

KLA menerapkan strategi pengarusutamaan hak-hak anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam:

  1. Setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan.
  2. Setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
  3. Setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi dan kabupaten/kota, kecamatan hingga desa atau kelurahan.

Ruang Lingkup KLA

Meliputi seluruh bidang pembangunan, yang dikelompokkan ke dalam:

  1. Tumbuh kembang anak
  2. Perlindungan anak

Alur Pikir “KLA”

Bagan Kota/Kabupaten Layak Anak

Keterangan
ABH : anak berhadapan dengan hukum
MSA : masalah sosial anak
ABK : anak berkebutuhan khusus
KTA : kekerasan terhadap anak
PHS :pemenuhan hak sipil anak

5 Kluster Hak-Hak Anak:

  1. Hak sipil dan kebebasan
  2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
  3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
  4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya
  5. Perlindungan khusus