Dr. Ir. Dewi Sartika, M.Si Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat

Dr. Ir. Hj. Dewi Sartika, M.Si
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat

Tugas Pokok

Membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan urusan pemerintah Daerah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, meliputi aspek peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan kerjasama, kesejahteraan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga serta membina dan mengendalikan pelaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas serta UPTB.

Fungsi

  • Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
  • Penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
  • Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintah Daerah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
  • Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah Daerah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; dan
  • Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas

  • Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
  • Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
  • Menyelenggarakan urusan pemerintah Daerah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, meliputi aspek peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan kerjasama, kesejahteraan dan perlindungan anak serta kelaurga berencana dan kesejahteraan keluarga;
  • Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintah Daerah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
  • Menyelenggarakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah Daerah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
  • Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya dalam dan luar negeri di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
  • Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan kerjasama, kesejahteraan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga serta UPTB;
  • Menyelenggarakan pembinaan kesekretariatan, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan kerjasama, kesejahteraan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga serta UPTB serta menyelenggarakan pembinaan teknis fungsional pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
  • Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaa tugas teknis, evaluasi, dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender dan kerjasama, kesejahteraan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
  • Menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, Tapkin, LAKIP, LKPJ, dan LPPD di lingkup Dinas;
  • Menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina UPTB;
  • Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
  • Menyelenggarakan evaluasi/verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
  • Menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
  • Menyelenggarakan kepemimpinan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dan UPTB;
  • Menyelenggarakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas; dan
  • Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.