TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan Sosialisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Responsif Gender dan Ramah Anak, Kamis (20/7/ 2017) di Bandung, Provinsi Jawa Barat.
Sosialisasi ini diselenggarakan demi tercapainya sinkronisasi berbagai regulasi yang telah diterbitkan terkait penyediaan fasilitas publik yang responsif gender dan ramah anak.
Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PPPA juga menyusun Panduan Teknis Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik yang Responsif Gender dan Ramah Anak, khususnya untuk penyediaan ruang laktasi dan Tempat Penitipan Anak (TPA) pada fasilitas Publik, khususnya di perkotaan.
“Bentuk pelaksanaan gender dalam pembangunan adalah tersedianya sarana dan prasarana publik yang responsif gender dan ramah anak, yaitu tersedianya ruang laktasi dan Tempat Penitipan Anak (TPA) di fasilitas publik, seperti gedung perkantoran, kantor pelayanan, pasar, terminal, dan lain sebagainya,” jelas Menteri PPPA, Yohana Yembise di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kamis (20/7/2017).
Fasilitas yang responsif gender pun memiliki beberapa kriteria dasar, antara lain aksesibilitas yang baik, desain yang mengakomodasi perbedaan kebutuhan antara laki-laki, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta ketersediaan fasilitas yang sesuai standar dan terpelihara dengan baik utuk digunakan,” kata dia.
Terkait dengan hal ini, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menetapkan bahwa asas penyelenggaraan pelayanan publik harus mempertimbangkan kesamaan hak, perlakuan yang sama/tidak diskriminatif serta fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Responsif Gender dan Ramah Anak dalam pembangunan nasional juga telah tertuang dalam Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG).
Strategi pengarusutamaan gender bertujuan untuk memastikan bahwa proses dan hasil pembangunan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat, baik perempuan, laki-laki, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
“Saya berharap kegiatan sosialisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Responsif Gender dan Ramah Anak, dapat membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya infrastruktur fasilitas publik yang responsif gender dan ramah anak, serta mendapat masukan bagi panduan teknis yang sedang disusun dan mengetahui berbagai permasalahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja perempuan melalui penyediaan ruang laktasi dan TPA yang responsif gender dan ramah anak,” kata Menteri Yohana.
menteri-yohana-tembise_20170527_110743

Artikel Terkait

Tips Agar Si Kecil Menuruti Keinginan Orang Tua Setiap anak memiliki pribadi yang berbeda, ada yang bersikap yang manis dan menyenangkan ada juga yang bersikap tidak menyenangkan. Sikap yang tidak menyenangkan ini seringkali membuat emosi, stres dan panik bagi orang tua. T...
8 Tips untuk Maksimalkan Tumbuh Kembang Anak 1. Berikan stimulus Pemberian stimulus untuk mengasah intelegensinya sangat dianjurkan. Berikan stimulus baik tersebut dengan cara yang menyenangkan sehingga anak akan lebih cepat menerima dan tidak mudah bosan. 2. Libatkan...
Anak Suka Membangkang dan Melawan? Anak Suka Membangkang dan Melawan? Bisa Jadi Tidak, Anak Sedang Mengetes dan Ingin Mengetahui Apa yang Diinginkan Orangtuanya Masa kanak-kanak adalah salah satu masa untuk belajar dan mengenal hal-hal yang terjadi di sekit...
Perempuan Berdaya Secara Mandiri Walikota Bandung, Ridwan Kamil memberikan apresiasi kepada para perempuan yang saat ini mulai mampu menunjukkan kapabilitas untuk terlibat dalam pembangunan negara. Menurut Walikota, jumlah perempuan dan anak di Indonesia ...
Netty: Penyebab Kekerasan adalah Kemiskinan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan akar penyebab tindakan kekerasan adalah kemiskinan.  Hal ini didukung oleh pernikahan dini, disharmoni dan k...

Leave a Reply

Your email address will not be published.