TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan Sosialisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Responsif Gender dan Ramah Anak, Kamis (20/7/ 2017) di Bandung, Provinsi Jawa Barat.
Sosialisasi ini diselenggarakan demi tercapainya sinkronisasi berbagai regulasi yang telah diterbitkan terkait penyediaan fasilitas publik yang responsif gender dan ramah anak.
Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PPPA juga menyusun Panduan Teknis Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik yang Responsif Gender dan Ramah Anak, khususnya untuk penyediaan ruang laktasi dan Tempat Penitipan Anak (TPA) pada fasilitas Publik, khususnya di perkotaan.
“Bentuk pelaksanaan gender dalam pembangunan adalah tersedianya sarana dan prasarana publik yang responsif gender dan ramah anak, yaitu tersedianya ruang laktasi dan Tempat Penitipan Anak (TPA) di fasilitas publik, seperti gedung perkantoran, kantor pelayanan, pasar, terminal, dan lain sebagainya,” jelas Menteri PPPA, Yohana Yembise di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kamis (20/7/2017).
Fasilitas yang responsif gender pun memiliki beberapa kriteria dasar, antara lain aksesibilitas yang baik, desain yang mengakomodasi perbedaan kebutuhan antara laki-laki, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta ketersediaan fasilitas yang sesuai standar dan terpelihara dengan baik utuk digunakan,” kata dia.
Terkait dengan hal ini, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menetapkan bahwa asas penyelenggaraan pelayanan publik harus mempertimbangkan kesamaan hak, perlakuan yang sama/tidak diskriminatif serta fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Responsif Gender dan Ramah Anak dalam pembangunan nasional juga telah tertuang dalam Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG).
Strategi pengarusutamaan gender bertujuan untuk memastikan bahwa proses dan hasil pembangunan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat, baik perempuan, laki-laki, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
“Saya berharap kegiatan sosialisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Responsif Gender dan Ramah Anak, dapat membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya infrastruktur fasilitas publik yang responsif gender dan ramah anak, serta mendapat masukan bagi panduan teknis yang sedang disusun dan mengetahui berbagai permasalahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja perempuan melalui penyediaan ruang laktasi dan TPA yang responsif gender dan ramah anak,” kata Menteri Yohana.
menteri-yohana-tembise_20170527_110743

Artikel Terkait

Selain Pidana, Pelaku Kejahatan Seksual Harus Diberi Sanksi Sosial ABC Ilustrasi KOMPAS.com - Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel mengatakan, sudah sepantasnya pelaku tindak kejahatan seksual dijatuhi sanksi pidana dan sanksi sosial sekaligus. "Daripada menyuntik predator...
9 Cara Agar Anak Lebih Terbuka pada Orangtua Orangtua Menginginkan Agar Anak Berani bicara dan Terbuka, 9 Cara Agar Anak Lebih Terbuka pada Orangtua Orangtua pasti menginginkan agar anak bisa tumbuh menjadi anak yang aktif, ceria, berani bicara, dan terbuka pada oran...
Waspada, Kecanduan Video Game Bisa Mematikan! ThinkstockIlustrasi. Kecanduan video game adalah masalah yang sangat nyata bagi banyak orang. Menurut University of New Mexico, studi terbaru menunjukkan bahwa enam sampai 15 persen orang yang suka bermain game online, men...
Mengenal dan Mengembangkan Sekolah Ramah Anak Salah satu butir tuntutan anak Indonesia ke pemerintah di Kongres Anak Indonesia 2016 di Mataram adalahJadikan sekolah dan kurikulum kami ramah anak sampai ke daerah pelosok. Artikel berikut ini akan membahas tentang Sekolah ...
Lakukan 7 Kegiatan Quality Time Seru Ini Bersama si Kecil Waktu Bersama Anak Jangan Dihabiskan Pergi ke Mal, Lakukan 7 Kegiatan Quality Time Seru Ini Bersama si Kecil Untuk ibu bekerja, kesempatan menghabiskan waktu bersama Si Kecil merupakan sesuatu yang sangat berharga. Jan...

Leave a Reply

Your email address will not be published.