Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan serius terhadap kemanusiaan dengan memanfaatkan sindikat. Tindak pidana ini dianggap serius karena adanya indikasi eksploitas terhadap manusia. “Eksploitasi terjadi dari sisi ekonomi, bahkan sampai terjadinya eksploitasi seksual”, ungkap Dr Sujatmiko,MA, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kemenko PMK dalam acara Rakornas PPTPPO di Bali (29/8).

Indonesia saat ini telah menjadi sumber , tempat transit bahkan menjadi penerima kejahatan trafficking yang cukup besar. “Area sending terbesar adalah Jabar, NTB, Jatim, dan Jateng. Modus pencarian korban pun sangat variatif yang melibatkan masyarakat itu sendiri”, tambah Sujatmiko.

Kejahatan perdagangan orang saat ini telah menjadi kejahatan internasional, data PBB menunjukkan 600-800rb/thn korban perdagangan. Data kepolisian RI untuk tahun 2012-2015 memperlihatkan jumlah kasus mencapai 1.007 kasus, dan yang baru terselesaikan 542 kasus (53.82%). “Masih rendahnya penyelesaian kasus perdagangan, salah satunya adalah penegak hukum masih sulit membedakan penafsiran bukti perdagangan dan pemalsuan”, ungkap Ari Dono Sukmanto, Kepala Bareskrim Mabes Polri.

“Paparan Narasumber Pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan dan penanganan Tindak Pindana Perdagangan Orang , Bali (29/8). Kanan-Kiri: Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan , Venetia R. Danes, Deputi Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Kepala bareskrim Polri , Arif Dono Sukmanto ”

Ari Dono mengungkapkan , tingginya kasus perdagangan karena adanya kebutuhan hidup (read:kemiskinan) yang dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. “Artinya ada celah ketidakpahaman masyarakat bahwa mereka dapat menjadi korban perdagangan” kata Ari Dono S. Sujatmiko menambahkan bahwa PR besar untuk mengedukasi masyarakat termasuk Kominfo dan K/L terkait. “Selain edukasi, kami berharap Kominfo untuk lebih genjar memblokir situs-situs yang mengandung konten mengarah pada eksploitasi perdagangan”, ungkap Sujatmiko.

Sujatmiko menambahkan bahwa terjadinya peningkatan korban perdagangan disebabkan oleh kurang tanggapnya semua pihak dalam implementasi pencegahan, penanganan, dan penegakkan hukumnya. “Hendaknya gugus tugas TPPO dan K/L terkait mengadakan rakornis setiap bulan, dan mengagendakan rakor tingkat menteri setiap 3 bulan”, ujar Sujatmiko.

Venetia R. Danes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian PP dan PA mempertegas bahwa, upaya penurunan angka korban  harus dilakukan bersama. “Harus ada kordinasi antara Provinsi dalam menangani korban TPPO dan perlu adanya penegakanhukum yang mampu menimbulkan efek jera”, tegas Venetia.

Sumber: www.kemenpppa.go.id

Artikel Terkait

Netty: Perempuan Harus Berdaya Agar Tidak Terpedaya Ketua Dekranasda Jabar Netty Prasetyani Heryawan menegaskan, perempuan masa kini harus mampu berdaya, agar tidak diperdaya. Hal itu diungkapkan Netty saat menjadi salah satu pembicara dalam seminar tentang Industri Kr...
Geger Permen Dot Mengandung Narkoba Permen dot dalam kemasan botol diduga mengandung narkoba beredar di Kota Surabaya, Jawa Timur. Bahkan, pengungkapan kasus tersebut menjadi viral di media sosial. Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sura...
BNN akan Masukkan Tembakau Gorila ke UU Narkotika Ilustrasi tembakau (Foto: Thinkstock) Badan Narkotika Nasional (BNN) memberi penjelasan mengenai tembakau gorila. BNN menyebut tembakau gorila merupakan campuran antara tembakau atau rokok dan ganja sintetis. "Ini tem...
Jangan Tiru! Remaja Ini Tewas Setelah Ikuti Tren Choking Game Tidak semua tren yang sedang heboh di media sosial patut ditiru. Remaja asal Australia ini contohnya. Niat ingin ikutan tren Choking Game, yang ada nyawa melayang karena kehabisan napas. Choking game merupakan salah satu p...
Kementerian PPPA Sosialisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Responsif Gender... TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan Sosialisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Responsif Gender dan Ramah Anak, Kamis (20/7/ 2017) di Bandung, Provinsi J...

Leave a Reply

Your email address will not be published.