Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan serius terhadap kemanusiaan dengan memanfaatkan sindikat. Tindak pidana ini dianggap serius karena adanya indikasi eksploitas terhadap manusia. “Eksploitasi terjadi dari sisi ekonomi, bahkan sampai terjadinya eksploitasi seksual”, ungkap Dr Sujatmiko,MA, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kemenko PMK dalam acara Rakornas PPTPPO di Bali (29/8).

Indonesia saat ini telah menjadi sumber , tempat transit bahkan menjadi penerima kejahatan trafficking yang cukup besar. “Area sending terbesar adalah Jabar, NTB, Jatim, dan Jateng. Modus pencarian korban pun sangat variatif yang melibatkan masyarakat itu sendiri”, tambah Sujatmiko.

Kejahatan perdagangan orang saat ini telah menjadi kejahatan internasional, data PBB menunjukkan 600-800rb/thn korban perdagangan. Data kepolisian RI untuk tahun 2012-2015 memperlihatkan jumlah kasus mencapai 1.007 kasus, dan yang baru terselesaikan 542 kasus (53.82%). “Masih rendahnya penyelesaian kasus perdagangan, salah satunya adalah penegak hukum masih sulit membedakan penafsiran bukti perdagangan dan pemalsuan”, ungkap Ari Dono Sukmanto, Kepala Bareskrim Mabes Polri.

“Paparan Narasumber Pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan dan penanganan Tindak Pindana Perdagangan Orang , Bali (29/8). Kanan-Kiri: Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan , Venetia R. Danes, Deputi Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Kepala bareskrim Polri , Arif Dono Sukmanto ”

Ari Dono mengungkapkan , tingginya kasus perdagangan karena adanya kebutuhan hidup (read:kemiskinan) yang dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. “Artinya ada celah ketidakpahaman masyarakat bahwa mereka dapat menjadi korban perdagangan” kata Ari Dono S. Sujatmiko menambahkan bahwa PR besar untuk mengedukasi masyarakat termasuk Kominfo dan K/L terkait. “Selain edukasi, kami berharap Kominfo untuk lebih genjar memblokir situs-situs yang mengandung konten mengarah pada eksploitasi perdagangan”, ungkap Sujatmiko.

Sujatmiko menambahkan bahwa terjadinya peningkatan korban perdagangan disebabkan oleh kurang tanggapnya semua pihak dalam implementasi pencegahan, penanganan, dan penegakkan hukumnya. “Hendaknya gugus tugas TPPO dan K/L terkait mengadakan rakornis setiap bulan, dan mengagendakan rakor tingkat menteri setiap 3 bulan”, ujar Sujatmiko.

Venetia R. Danes, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian PP dan PA mempertegas bahwa, upaya penurunan angka korban  harus dilakukan bersama. “Harus ada kordinasi antara Provinsi dalam menangani korban TPPO dan perlu adanya penegakanhukum yang mampu menimbulkan efek jera”, tegas Venetia.

Sumber: www.kemenpppa.go.id

Artikel Terkait

7 Tips Hindari Anak dari Kekerasan Seksual Kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di tengah masyarakat membuat orang tua patut waspada. Tidak hanya memberikan pengawasan, orang tua juga harus memberikan edukasi kepada anak khususnya dalam hal menjalin p...
Tak Disangka, 30 Hal Sepele Ini Berarti Besar Bagi Anak Anda Anak, adalah hal yang kompleks untuk dibicarakan terutama setelah menjadi orang tua. Pastinya Anda akan melakukan segala hal  demi membahagiakan anak-anak dengan segala cara. Faktanya, anak-anak tidak membutuhkan hal-hal besa...
Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Jabar Unggul Desa/Kelurahan sadar hukum di Jabar dinilai terbanyak mengingat jumlahnya saat ini sudah mencapai 2.400 desa. Hal demikian, diungkapkan  Gubernur Jabar, H. Ahmad Heryawan, dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung Sate...
Anak Indonesia Berkualitas Silakan simak videonya di bawah ini https://www.youtube.com/watch?v=amIWXHAOnIg&rel=0 Masa kehamilan terutama dimulai sejak 1000 hari pertama kehidupan anak merupakan masa emas sehingga perlu perhatian khusus. Ibu hamil...
Suara Ibu Penting untuk Perkembangan Otak Bayi Otak seorang anak didesain untuk awas terhadap suara ibunya, sejak mereka masih dalam kandungan. Di sebuah ruangan yang penuh sesak, ibu Anda memanggil nama Anda dan dalam waktu sepersekian milidetik, otak Anda langsung berea...

Leave a Reply

Your email address will not be published.