Kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan  Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor selama satu hari pada hari Senin 8 Mei 2017 bertempat di Jalan Ciwaringin Kota Bogor. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki dan perempuan yang merupakan salah satu sasaran tujuan pembangunan nasional. Kegiatan ini diikuti oleh Focal Point dari anggota Kelompok Kerja PUG se Kota Bogor.

“Isu gender dalam pembangunan muncul karena adanya kebijakan, program, kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan kenyataan bahwa masyarakat sebagai target pembangunan terdiri dari segmen-segmen yang berbeda khususnya perempuan dan laki-laki akan memunculkan adanya kesenjangan gender” demikian kepala DPMPPPA Kota Bogor menyampaikan sambutannya pada kegiatan ini.

Para narasumber kegiatan ini antara lain Kepala Bapeda Kota Bogor dalam materinya menyampaikan tentang perencanaan anggaran menyatakan bahwa “Perencanaan dan penganggaran responsif gender, bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki.”

Sementara Dr. Budi dari IPB menyampaikan beberapa contoh ril tentang pentingnya pemahaman Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender  antara lain kebutuhan salah satu jurusan gizi di lembaga pendidikan umumnya lebih diperuntukkan bagi perempuan, pada kenyataannya saat ini banyak permintaan jurusan gizi untuk lapangan pekerjaan laki2. Tentu saja lembaga pendidikan harus tanggap agar konsep gender sesuai dg kebutuhan bukan hanya berpihak pada perempuan saja.

Ibu Dr. Dewi Sartika Kepala DP3AKB Prov. Jabar menyampaikan materi “Begitu pentingnya semua focal point di OPD memahami angka-angka IPG dan IDG agar mampu menganalisis masalah serta pemecahannya sebagai solusi yang akan dicerminkan pada berbagai kegiatan”

Dengan demikian PUG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan  dan penganggaran supaya responsif gender, memberikan arah dan batasan tentang ruang lingkup perencanaan, penganggaran. [wib]

Artikel Terkait

DPRD Jabar Ajak Perkuat Ketahanan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengajak Pemerintah dan Elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi permasalahan sosial yang marak akhir-akhir ini, terutama fenomena lesbian, gay, biseksual dan tr...
Forum Anak Jabar Tingkatkan Kreatifitas Anak Forum Anak Jawa Barat merupakan wadah partisipasi dan penampung aspirasi anak-anak di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat di bawah naungan DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi ...
Pelatihan Penanganan Kekerasan terhadap Anak (KtA) bagi Kelompok Sebaya Kab. Tasikma... Pembukaan acara Pelatihan Penanganan KtA bagi Kelompok Sebaya dibuka oleh Kabid PPA Hj. Eni Rosiani, SH yang dalam hal ini mewakili Kepala Dinas DP3AKB Prov Jawa Barat. Dan Kepala Dinas PMDPAKB Kab Tasikmalaya memberikan samb...
Hasil Evaluasi KLA Nasional Tahun 2018 Audiensi ke KPPPA dipimpin Ibu Kadis PPPA, melaporkan Hasil Evaluasi KLA Nasional tahun 2018. Alhamdulillah 27 kab/kota aktif mengisi Evaluasi KLA berbasis Web dan 24 kab.kota mampu meraih score akhir di atas 500 , dan 3 k...

Leave a Reply

Your email address will not be published.