REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengungkapkan Kekerasan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menempati peringkat pertama dalam kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Hingga Mei 2016, Ombusdman menerima 14 laporan KDRT.
Ninik mengakui angka itu sangat kecil. Dia menambahkan data kasus kekerasan anak perempuan yang masuk ke Ombudsman memang sangat kecil tiap tahunnya, baik di pusat maupun di daerah.
“Hal itu karena belum banyak masyarakat yang paham fungsi Ombudsman RI sebagai tempat menyampaikan pelaporan,” kata dia, di Jakarta Senin (19/6)
Persoalan lainnya, Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi penanganan kasus KDRT. Kesimpulan itu berdasarkan kajian Ombudsman di beberapa kota pada 2016.
Kota-kota tersebut, antara lain di Jawa Barat (Bogor, Cimahi, Bandung), Sumatera Utara (Medan, Tanah Karo), Sulawesi Selatan (Makasar dan Pare-pare), serta Kalimantan Timur (Balikpapan, Kutai Barat).
“Karena, berdasarkan data Kementerian PPPA wilayah ini memiliki angka kekerasan terhadap anak dan perempuan paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya,” ujar Ninik.
Dari hasil investigasi Ombudsman, Ninik menyampaikan ditemukan adanya maladministrasi dalam penanganan kasus KDRT. Ia menyebut maladministrasi itu meliputi lemahnya koordinasi antara P2TP2A dan Unit PPA, petugas yang tidak punya latar belakang psikolog.
“Seperti di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan sehingga tidak terfasilitasi layanan lanjutan,” ujar dia.
Ninik juga melihat kurangnya waktu pelayanan yang disediakan P2TP2A. Ombudsman menemukan beberapa kantor yang belum mempunyai rumah aman, rumah singgah, ruang tindakan dan rawat inap.
Bahkan, lanjut Ninik, masih ada juga yang belum mempunyai gedung kantor atau ruangan sehingga masih menumpang di kantor pemda. Menurut dia, kondisi kantor instansi yang kurang menjamin keamanan dan kenyamanan dalam melaporkan kasus KDRT ini menimbulkan keengganan masyarakat untuk melapor.
Ombudsman RI juga menemukan koordinasi antarlembaga terkait, yakni P2TP2A dengan Unit PPA dan rumah sakit kurang optimal di beberapa daerah. “Masing-masing institusi memiliki SOP atau prosedur masing-masing, namun tidak memiliki rujukan yang bisa dijadikan acuan pada masing-masing lembaga terkait untuk berkoordinasi,” kata Ninik.
Ia menegaskan pentingnya perbaikan pola koordinasi oleh beberapa instansi terkait penanganan KDRT agar para korban tidak ragu dalam menyampaikan laporan.
Ombudsman juga menilai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak No 1 Tahun 2010 sebagai dasar dalam penanganan kasus KDRT melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum efektif.

Artikel Terkait

Gubernur Usulkan Pembentukan dan Susunan OPD Baru ke DPRD Jabar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Jl. Diponegoro No. 27, K...
Selain Pidana, Pelaku Kejahatan Seksual Harus Diberi Sanksi Sosial ABC Ilustrasi KOMPAS.com - Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel mengatakan, sudah sepantasnya pelaku tindak kejahatan seksual dijatuhi sanksi pidana dan sanksi sosial sekaligus. "Daripada menyuntik predator...
Menanti PON Termegah di Tanah Air Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XIX dan Peparnas XV 2016 tinggal dalam hitungan hari. Jawa Barat sebagai tuan rumah sudah siap menyambut pesta olah raga multicabang empat tahunan itu. Berbagai persiapan telah d...
HUT ke-72 Jabar, Jabar Ngahiji Jabar Kahiji BANDUNG-Jabar Ngahiji Jabar Kahiji adalah moto atau semboyan yang diungkapkan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan saat menjadi pembina apel HUT ke-72 Provinsi Jabar di Lapangan Gasibu Bandung, Sabtu (19/8). "Jaba...
Ini Cara Mengajak Bayi Bicara Sejak dalam Kandungan Bayi yang Sering Diajak Ngobrol Orangtua Sejak Dalam Kandungan Tumbuh Lebih Pintar, Ini Cara Mengajak Bayi Bicara Sejak dalam Kandungan Mengajak anak mengobrol sejak dia bayi atau bahkan dalam kandungan banyak manfaatnya. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.