Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas keberhasilannya menindaklanjuti hasil pengawasan, dan evaluasi Kemendagri terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Piagam penghargaan diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, serta para Wakil Gubernur lainnya pada Rapat Kerja Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (26/09/2016).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, ada lima permasalahan krusial pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dewasa ini.

Pertama, rendahnya integritas penyelenggara pemerintahan daerah. Kedua, penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam perizinan. Ketiga, konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Lalu keempat, kualitas pengelolaan keuangan daerah belum memadai. Kemudian kelima, kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang belum optimal.

Untuk itu, Tjahjo meminta Kepala daerah untuk memaksimalkan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mencegah, dan meminimalisir penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan.

“APIP harus mampu mengawal pemerintah daerah menjadi lebih akuntabel,” kata Mendagri pada Rapat Kerja yang dipimpinnya.

“Bentuk APIP yang memiliki integritas, profesionalisme, dan kapabilitas. Wujudkan APIP yang independen. Penuhi kebutuhan jumlah personil APIP. Penuhi kebutuhan anggaran pengawasan APIP. Perkuat orientasi pengawasan APIP,” paparnya.

Lebih lanjut, Mendagri menekankan bahwa APIP juga perlu mendekatkan hasil pengawasannya kepada isu-isu terkini.

Sejumlah isu-isu strategis pembangunan saat ini diantaranya; konektivitas wilayah yang menitikberatkan pada keterkaitan fungsi wilayah sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Lalu Kedaulatan pangan yang menitikberatkan pada kebutuhan dasar manusia. Kemudian Energi yang memfokuskan pada pelayanan dasar energi listrik 2015 – 2019 menuju kemandirian energi.

Selain itu terdapat pula isu, atau permasalahan konflik sosial seperti bentrokan antar warga/ pemuda, antar ormas, pelajar/ mahasiswa, konflik Sumber Daya Alam (SDA)/ sengketa Agraria, juga masalah aliran agama/ kepercayaan.

Hadir dalam rapat kerja evaluasi, wakil gubernur dan inspektorat seluruh Indonesia. Adapun Pemerintah Provinsi lain yang menerima penghargaan serupa diantaranya; Kalimantan Selatan, Bali, Kalimantan Utara, Maluku, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan Banten.

Artikel Terkait

Jokowi Sematkan Pin He For She pada Tiga Pejabat Publik Presiden Joko Widodo menyematkan pin He For She pada tiga pejabat publik, mereka yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Walikota Bandung Ridwan Kamil. Pemberian pin tersebut dilakuka...
Aher: Tunjangan Guru Akan Naik 100 Persen BANDUNG-Pada peringatan hari jadi ke-72 Provinsi Jawa Barat, ada kabar baik bagi kalangan pengajar atau guru yang berada di Jawa Barat. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menaikkan Tunjangan Penghasi...
Atlet Jabar Siap Wujudkan Jabar Kahiji Komandan Kontingen Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016 Jawa Barat, Mayjen TNI Hadi Prasojo menyatakan, kontingen Jawa Barat sudah siap seluruhnya untuk berjuang yang terbaik di ajang PON XIX 2016 Jawa Barat. “Atletnya s...
Anak Terlanjur Bermasalah, Jangan Perlakukan Sebagai Sampah Setiap anak tidak pernah meminta dilahirkan. Setiap anak juga tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi orangtuanya. Karena itulah para orangtua selayaknya menganggap anak sebagai anugerah dan titipan yang harus di...
Kekerasan dalam Pacaran Fenomena Sunyi di Indonesia Renata, seorang mahasiswi, sudah memahami polanya. Jika sahabatnya Alia memakai kacamata hitam di dalam ruangan, atau jika ia tidak seperti biasanya memakai blus lengan panjang bukannya kaos singlet, atau jika ia menghindar b...

Leave a Reply

Your email address will not be published.