Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas keberhasilannya menindaklanjuti hasil pengawasan, dan evaluasi Kemendagri terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Piagam penghargaan diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, serta para Wakil Gubernur lainnya pada Rapat Kerja Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (26/09/2016).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, ada lima permasalahan krusial pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dewasa ini.

Pertama, rendahnya integritas penyelenggara pemerintahan daerah. Kedua, penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah dalam perizinan. Ketiga, konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Lalu keempat, kualitas pengelolaan keuangan daerah belum memadai. Kemudian kelima, kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang belum optimal.

Untuk itu, Tjahjo meminta Kepala daerah untuk memaksimalkan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mencegah, dan meminimalisir penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan.

“APIP harus mampu mengawal pemerintah daerah menjadi lebih akuntabel,” kata Mendagri pada Rapat Kerja yang dipimpinnya.

“Bentuk APIP yang memiliki integritas, profesionalisme, dan kapabilitas. Wujudkan APIP yang independen. Penuhi kebutuhan jumlah personil APIP. Penuhi kebutuhan anggaran pengawasan APIP. Perkuat orientasi pengawasan APIP,” paparnya.

Lebih lanjut, Mendagri menekankan bahwa APIP juga perlu mendekatkan hasil pengawasannya kepada isu-isu terkini.

Sejumlah isu-isu strategis pembangunan saat ini diantaranya; konektivitas wilayah yang menitikberatkan pada keterkaitan fungsi wilayah sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Lalu Kedaulatan pangan yang menitikberatkan pada kebutuhan dasar manusia. Kemudian Energi yang memfokuskan pada pelayanan dasar energi listrik 2015 – 2019 menuju kemandirian energi.

Selain itu terdapat pula isu, atau permasalahan konflik sosial seperti bentrokan antar warga/ pemuda, antar ormas, pelajar/ mahasiswa, konflik Sumber Daya Alam (SDA)/ sengketa Agraria, juga masalah aliran agama/ kepercayaan.

Hadir dalam rapat kerja evaluasi, wakil gubernur dan inspektorat seluruh Indonesia. Adapun Pemerintah Provinsi lain yang menerima penghargaan serupa diantaranya; Kalimantan Selatan, Bali, Kalimantan Utara, Maluku, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan Banten.

Artikel Terkait

Counting Down 222 Hari Menuju PON XIX Jabar Acara hitung mundur (counting down) jelang pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XIX/2016 dilaksanakan setiap bulan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Panitia Besar (PB) PON XIX/2016, Deddy Mizwar atau akrab disa...
Ini 12 Manfaat Dongeng Bagi Perkembangan Anak Dongeng Dapat Meningkatkan Kedekatan Orangtua dan Anak, Ini 12 Manfaat Dongeng Bagi Perkembangan Anak Dongeng anak-anak yang dibacakan oleh orang tua kini memang mulai ditinggalkan, alasannya adalah kesibukan. Padahal sebe...
Api PON XIX/2016 ‘Start’ Dari Indramayu Api PON XIX/2016 Jawa Barat, diambil dari sumber api abadi di Desa Majakerta, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Untuk diketahui, Desa Majakerta juga pernah menjadi sumber api untuk ASIAN Games tahun 1962. Pada gelaran ...
Jabar Jadi Terbaik Nasional Penerapan LPSE REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar berhasil memperoleh empat penghargaan National e-Procurement Award yang diadakan dalam Rakernas Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) 2016 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (3/...
Aher: PON XIX, Terbesar Sepanjang Sejarah Ketua Umum PB PON XIX Ahmad Heryawan yang juga Gubernur Jabar mengatakan, PON XIX Jawa Barat tahun 2016 banyak mengukir catatan besar. Hal itu diungkapkan Ahmad Heryawan atau Aher dalam laporannya di hadapan Presiden RI, pada...

Leave a Reply

Your email address will not be published.