DENPASAR-Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan memaparkan strategi terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mencegah dan menangani kasus perdagangan orang (human trafficking), di hadapan 34 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi se-Indonesia serta tak kurang dari 200 anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tingkat Pusat dan Daerah.

“Apa kunci pencegahan dan penanganan human trafficking di Jawa Barat? Kita sudah ada kebijakan pemerintah, baik perda maupun pergub. Ini juga merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ungkap Netty pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2016, di Discovery Kartika Plaza Hotel Kuta, Bali, Senin (29/08/16).

Menurut Netty, penyelesaian masalah human trafficking tidak sebatas pencegahan dan penanganan, tetapi juga hingga pemberdayaan para korban trafficking yang rentan menimbulkan masalah sosial baru, seperti bullying, dikucilkan dari masyarakat, sulit kembali beradaptasi hingga kehilangan peluang membangun ekonomi yang mandiri.

Terkait strategi dalam penanganan TPPO, Netty mengemukakan tips promotif dan preventif, melalui pelatihan dan sosialisasi. Namun kesemua itu wajib didukung pula oleh program-program pemerintah dan infrastruktur penunjang.

“Kita punya shelter dan rumah aman, tentunya yang layak dan dekat dengan masyarakat. Kita juga siapkan hotline P2TP2A, kerja sama dengan media, pembekalan kepada 4500 babinsa, serta pengasuhan dan perlindungan anak berbasis masyarakat,” papar Netty.

“Pelibatan masyarakat sangat penting, terutama pada gerakan pengasuhan dan perlindungan anak berbasis masyarakat. Hal ini tentu bermanfaat untuk meningkatkan social awareness terhadap ancaman-ancaman kekerasan kepada anak,” tambahnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar rakornas yang mengambil tema “Peningkatan Peran Gugus Tugas Kabupaten/Kota dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang” ini, guna meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan TPPO, serta mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan yang telah disusun.

Rakornas dilaksanakan hingga 31 Agustus 2016 dengan mendatangkan para narasumber dari Direktur Shelter TPPO di Yordania, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bareskrim Polri.

Sumber: jabarprov.go.id

Artikel Terkait

Ini Efek Negatif Over Protektif terhadap Anak Orang tua Ingin Memastikan Anaknya Aman dan Terjamin, Tapi Jangan Over Protektif, ini Efek Negatif Over Protektif terhadap anak Pola asuh orang tua yang terlalu mengontrol anak memiliki banyak efek negatif. Karena itu seba...
Pertemuan Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan se-Jawa Barat 2016 Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (TPD/K) merupakan tenaga kontrak / honorer di UPTD yang bergerak di bidang kependudukan dan keluarga Berencana. Kekurangan tenaga Penggerak Program Kependudukan dan KB di tingkat Desa/Kelurahan...
Tips Mengontrol Aktivitas Internet Anak Dengan hadirnya internet, kita kebanjiran informasi. Kita bisa mendapatkan informasi apapun dalam perpustakaan raksasa ini. Namun tanpa pintar memilah dan pengetahuan terhadap suatu informasi, kita bisa tersesat dan mendapatk...
KONI Pusat Puas dengan Pelaksanaan PON XIX/2016 Jawa Barat Gubernur Jabar selaku Ketua Umum PB PON XIX menyerahkan maskot Lala-Lili kepada Gubernur Papua Lukas Enembe (tengah) disaksikan Ketua KONI Tono Suratman (kanan) saat konferensi pers di Media Center Utama, Trans Luxury Hotel, ...
FGD Menuju Provinsi Layak Anak 2023 Kegiatan FGD Rencana Aksi Daerah Jawa Barat Menuju Provinsi Layak Anak (Provila) Tahun 2013 - 2023 Dilaksanakan pada 7 September 2017 di Hotel The Naripan Pesertanya dari Disd...

Leave a Reply

Your email address will not be published.