DENPASAR-Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat Netty Prasetiyani Heryawan memaparkan strategi terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mencegah dan menangani kasus perdagangan orang (human trafficking), di hadapan 34 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi se-Indonesia serta tak kurang dari 200 anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tingkat Pusat dan Daerah.

“Apa kunci pencegahan dan penanganan human trafficking di Jawa Barat? Kita sudah ada kebijakan pemerintah, baik perda maupun pergub. Ini juga merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ungkap Netty pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2016, di Discovery Kartika Plaza Hotel Kuta, Bali, Senin (29/08/16).

Menurut Netty, penyelesaian masalah human trafficking tidak sebatas pencegahan dan penanganan, tetapi juga hingga pemberdayaan para korban trafficking yang rentan menimbulkan masalah sosial baru, seperti bullying, dikucilkan dari masyarakat, sulit kembali beradaptasi hingga kehilangan peluang membangun ekonomi yang mandiri.

Terkait strategi dalam penanganan TPPO, Netty mengemukakan tips promotif dan preventif, melalui pelatihan dan sosialisasi. Namun kesemua itu wajib didukung pula oleh program-program pemerintah dan infrastruktur penunjang.

“Kita punya shelter dan rumah aman, tentunya yang layak dan dekat dengan masyarakat. Kita juga siapkan hotline P2TP2A, kerja sama dengan media, pembekalan kepada 4500 babinsa, serta pengasuhan dan perlindungan anak berbasis masyarakat,” papar Netty.

“Pelibatan masyarakat sangat penting, terutama pada gerakan pengasuhan dan perlindungan anak berbasis masyarakat. Hal ini tentu bermanfaat untuk meningkatkan social awareness terhadap ancaman-ancaman kekerasan kepada anak,” tambahnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar rakornas yang mengambil tema “Peningkatan Peran Gugus Tugas Kabupaten/Kota dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang” ini, guna meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan TPPO, serta mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan yang telah disusun.

Rakornas dilaksanakan hingga 31 Agustus 2016 dengan mendatangkan para narasumber dari Direktur Shelter TPPO di Yordania, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bareskrim Polri.

Sumber: jabarprov.go.id

Artikel Terkait

6 Hal Penting yang Perlu Diajarkan Pada Anak Untuk Melindunginya dari Bahaya Kekeras... Kasus kekerasan dan pelecehan seksual belakangan ini semakin marak terjadi. Kekerasan seksual ini juga bisa terjadi kepada siapa saja, bahkan tak jarang anak-anak di bawah umur yang menjadi korban dari kejahatan seksual para ...
Saresehan Wawasan Kebangsaan Saresehan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2017. Bertempat di Hotel Golden Flower, Jl. Asia Afrika Bandung. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara DP3AKB Prov.Jabar dengan BKOW Prov.Jabar. ...
Lagu Bernuansa Vulgar Kian Marak, Keluarga Harus Makin Awas KAB.CIREBON-Semakin maraknya lagu-lagu bernuansa vulgar dan berbau pornografi di kalangan anak muda, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan menangga...
KPA dan KBKK di Citarum Bestari Untuk terus mendukung gerakan Citarum Bestari yang dicanangkan Pemprov Jabar, di hari terakhir kerja pada bulan Ramadhan ini (sebelum libur Idul Fitri), Jumat, 1 Juli 2016, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan K...
Tips Memilih Film Kartun untuk Anak Anda Anak-anak sangat menyukai film kartun. Namun demikian harus juga hati-hati dan waspada, ada beberapa film kartun yang beracun dengan membawa pesan merusak yang tidak sesuai dengan budaya aturan yang kita anut. Baca juga Fi...

Leave a Reply

Your email address will not be published.