KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (10/5/2016)

KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengatakan, hukuman tambahan yang diatur dalam perppu tersebut akan menyasar pelaku kejahatan seksual dengan kondisi khusus.

“Nanti hakim lihat fakta-fakta dan itu diberikan kepada pelaku berulang, pelaku beramai-ramai, paedofil pada anak-anak. Bukan pada sembarang,” kata Yasonna, saat mendampingi Presiden dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/5/2016).

Hukuman tambahan dalam perppu ini yakni kebiri secara kimiawi, pemasangan alat deteksi elektronik untuk mendeteksi pergerakan pelaku, hingga pengumuman identitas sebagai sanksi sosial.

“Boleh hanya kebiri, boleh alat deteksi elektronik, termasuk pengumuman yang bersangkutan pada publik,” ujar Yasonna.

Hukuman tambahan ini, lanjut Yasonna, tidak berlaku apabila pelaku masih di bawah umur. Sanksi bagi pelaku di bawah umur yang melakukan kejahatan sudah diatur dalam undang-undang yang berbeda.

“Kan ada UU tentang Peradilan Anak, itu beda ya,” kata Yasonna.

Selain mengatur hukuman tambahan, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ini juga mengatur pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual.

Hukuman diperberat menjadi hukuman mati, hukuman seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara.

Perppu akan segera dikirim ke DPR untuk mendapatkan persetujuan sebelum disahkan menjadi undang-undang.

Artikel Terkait

Pemprov Jabar Kembali Anugerahi Masyarakat Berprestasi BANDUNG - Sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi terhadap prestasi masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini kembali memberikan penghargaan keteladanan kepada 60 inovator maupun orang yang memberikan ...
Rapat Program Pengasuhan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PPABM) Ketua P2TP2A Jawa Barat Netty Prastiyani Heryawan memimpin rapat pada acara Program Pengasuhan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PPABM) di Ruang Rapat Sangga Buana Gedung Sate Bandung, Jumat 9 September 2016 ki-ka: ...
Bimbingan Teknis Motekar .Bandung,Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga (PKK) mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis bagi tenaga Motekar,kegiatan di laksanakan selama 3 hari di kab.Pangandaran.Kegiatan ini di ikuti oleh kurang lebih 130 tenaga Motekar,K...
BNN akan Masukkan Tembakau Gorila ke UU Narkotika Ilustrasi tembakau (Foto: Thinkstock) Badan Narkotika Nasional (BNN) memberi penjelasan mengenai tembakau gorila. BNN menyebut tembakau gorila merupakan campuran antara tembakau atau rokok dan ganja sintetis. "Ini tem...
5 Tips Berbelanja Nyaman dengan Anak Banyak orang-tua ingin membawa anaknya saat berbelanja. Kendalanya, tidak semua anak mudah diatur sesuai keinginan mereka. Banyak orang-tua ingin membawa anaknya saat berbelanja. Kendalanya, tidak semua anak mudah diatur s...

Leave a Reply

Your email address will not be published.