Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Jl. Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Rabu (31/8/16).

Usulan pembentukan dan susunan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini berdasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 yang berimplikasi pada perubahan susunan organisasi, serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

“Hal ini tindak lanjut dari UU dan PP tersebut. UU ini kan dengan sejumlah paradigma dan perubahan yang baru yang mengakibatkan struktur di pemerintahan daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota berubah. Lebih efisien ya,” kata Aher usai rapat paripurna.

Susunan perangkat daerah ini ditetapkan berdasarkan tipologi Perangkat Daerah yang diklasifikasikan ke dalam tipe A, B, dan C yang ditentukan melalui variabel beban kerja yang terdiri dari variabel umum dengan bobot 20% dan variabel teknis dengan bobot 80%.

Aher menjelaskan nantinya berdasarkan UU tersebut, Pemprov Jawa Barat akan memiliki Asisten Daerah yang semula berjumlah empat akan menjadi tiga orang Asisten Daerah, Tenaga atau Staf Ahli Gubernur yang semula berjumlah lima akan menjadi tiga orang Staf Ahli, serta Biro yang semula 12 akan diciutkan menjadi maksimal sembilan biro.

“Salah satunya ada penguatan asalnya Biro Keuangan menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah. Tentu kelebihannya kalau jadi Badan yang pertama masih mengelola keuangan dan yang kedua bisa menggulirkan uang,” ujar Aher.

Dalam usulan tersebut juga akan ada perubahan pada Dinas Peternakan dan Badan Ketahanan Pangan Daerah. Kedua perangkat daerah ini akan dilebur menjadi satu menjadi Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat, serta badan yang menangani para penyuluh akan dikembalikan ke dinas terkait.

“Eselon II di pertanian itu jadi hanya tiga, jadi asalnya ada lima dinas terkaitnya, yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan, Bakorluh, dan Badan Ketahanan Pangan Daerah, jadi cuman tiga,” tutur Aher.

Kemudian Aher pun menjelaskan ihwal pihaknya meleburkan Badan Ketahanan Pangan Daerah dengan Dinas Peternakan. Kata Aher nantinya dinas tersebut akan bertugas mengadvokasi masyarakat untuk membangun ketahanan pangan yang semula berbasis pada karbohidrat menjadi ketahanan pangan berbasis protein hewani.

“Bakorluh diperintah oleh PP beralih fungsinya ke masing-masing. Jadi penyuluh pertanian kembali ke Dinas Pertanian, penyuluh kehutanan kembali dibawah pembinaan dan pengawasan Dinas Kehutanan, penyuluh perikanan dibawah Dinas Perikanan,” lanjutnya.

Selain itu, menurut usulan tersebut nanti Pemprov Jawa Barat juga akan memiliki kantor dinas baru untuk memperlancar tugas, kinerja, dan teknis kewenangannya. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) akan dibagi menjadi dua, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana.

“Dinas Kependudukan Provinsi akan berfungsi menjadi koordinator Dinas Kependudukan Kabupaten/Kota. Ditambah penguatan Keluarga Berencana,” tambah Aher.

Selan itu, ada juga Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang akan menjadi Dinas Perpustakaan Daerah dan Dinas Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. “Kedua lembaga ini ga nyambung sebenarnya, jauh karakternya. Jadi ini (kearsipan dan perpustakaan) harus dibangun dengan baik, sebab arsip dan perpustakaan penting. Dengan harapan perpustakaan akan lebih besar, lebih maju dan arsip akan lebih rapih dan tertata dengan baik,” pungkasnya.
Sumber: jabarprov.go.id

Artikel Terkait

PON XIX Jabar Tahun 2016, Resmi Ditutup Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kala secara resmi menutup penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XIX Tahun 2016 di Jawa Barat, Kamis (29/9) malam, bertempat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Eve...
Musrenbang: Delapan Prioritas Pembangunan Jawa Barat di 2019 Ada delapan prioritas pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada 2019. Fokusnya, yaitu pada peningkatan kualitas komponen pembangunan. Hal tersebut dikemukakan oleh Gubernur Jawa Barat...
350 Anak Ramaikan Jambore Forum Anak Jabar 2016 Sekitar 350 anak-anak dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat meramaikan Jambore Forum Anak tingkat Provinsi Jawa Barat, yang berlangsung sejak Rabu-Sabtu, 16-19 November 2016 di Hotel Lembah Sarimas, Kecamatan Ciater, Subang. ...
Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-89 Tahun 2017 Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober pada setiap tahunnya. Pada tahun 2017 ini merupakan peringatan HSP yang ke-89. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk memperingati HSP yaitu upacara bendera. Pada ...
Forum Anak Jawa Barat – Baksos Bencana Banjir Anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak Daerah Jawa Barat melaksanakan kegiatan bakti sosial di posko bencana banjir Baleendah. Kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan pada hari Minggu, 24 April 2016 dari pukul 10.00 - 14.00...

Leave a Reply

Your email address will not be published.