Gubernur Ahmad Heryawan menegaskan, bahwa “jabatan” ini bukan kemuliaan. Jabatan ini adalah beban dan tanggung jawab. Manakala beban dan tanggung jawab ini dilaksanakan dengan amanat baru menjadi kemuliaan.

Justeru ketika jabatan itu dilaksanakan dengan tidak penuh amanat, dengan kecurangan, dengan tidak tanggung jawab, dengan kelalaian, saya khawatir justeru bukan kemuliaan yang akan digapai oleh kita semuanya, tapi yang akan terjadi adalah kehinadinaan di hadapan pertanggung jawaban di mahkamah Tuhan Yang Maha Kuasa di hari kiamat, “itulah yang harus kita camkan”, tegas Aher, saat memberikan sambutannya di acara pengukuhan dan pelantikan pejabat eselon di lingkungan Pemprov. Jabar, sabtu (31/12) di Aula Barat Gedung Sate Bandung.

Ditegaskan oleh Gubernur, bahwa jabatan itu amanat dan kemana amanat itu harus disalurkan ? tentunya amanat itu harus disalurkan kepada kesetiaan terhadap negara dimana pada negara itu ada pejabat negara, yaitu presiden dan di tingkat provinsi adalah ada wakil kepala negara di provinsi, yaitu gubernur. Di tingkat provinsi pengejewantahan kesetiaan terhadap negara adalah kepada gubernur, ulang Gubernur.

Lanjut Aher, di tingkat provinsi ini hanya ada satu matahari, yaitu gubernur yang dibantu oleh wakil gubernur. Tapi wakil gubernur bukan matahari, tapi bagian dari matahari, “tidak boleh ada dua matahari”, tegas Gubernur.

Kepada siapa kita bekerja di dunia? jawab gubernur : “tentu untuk pimpinan kita tertinggi, yaitu presiden dengan cabang-cabang di bawahnya (gubernur, bupati/walikota), “di akherat tentu untuk menggapai ridho Allah dan itulah kebermaknaan hidup.

Gunakan semua fasilitas yang ada termasuk tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) untuk kebermaknaan hidup.

Di akhir pidato arahan, gubernur mengatakan “Hanya dua yang saya tuntut, yaitu loyalitas dan kinerja. Tidak ada yang ketiga. Mari kita hadirkan kinerja yang bagus dan loyalitas yang bagus untuk keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia.

Sumber: jabarprov.go.ig

Artikel Terkait

Rapat Koordinasi Teknis Pengarusutamaan Gender INPRES Nomor 9 Tahun 2000 mengisyaratkan kepada stake holder untuk melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG). Oleh sebab itu dukungan SDM harus memadai agar PUG dapat lebih konkrit baik pada perencanaan maupun penganggarannya...
Bubartosan oleh FAD dan Forbumi Kolaborasi FAD dan Forbumi (Forum Barudak Sukabumi) pada kegiatan Bubartosan (Barudak Jabar Tolak Kekerasan), hadir bunda PAUD/ibu bupati, Asda I, Camat Sukaraja dan tokoh masyarakat, penggiat literasi maca tongsis (taman bac...
Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang bagi Babinsa dan Babink... Bandung, Kepala Dinas P3AKB Provinsi Jawa Barat memberikan sambutannya pada pembukaan acara Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang bagi Babinsa dan Babinkamtibmas tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2018. ...
Santuni Pelajar Korban Kecelakaan Luka Bakar Kemarin, Selasa, 18 Juli 2017, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Dr. Ir. Dewi Sartika, M. Si. mengunjungi seorang anak laki-laki, korban kecelakaan luka bakar di...
Rakor Percepatan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) di Jawa Barat Ibu Dr. Hj. Netty Heryawan  memberikan pencerahan kepada 50 peserta rakor  tentang pentingnya pemahaman yang sama tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Hal tersebut beliau sampaikan pada rakor terkait percepatan pelaksanaan P...

Leave a Reply

Your email address will not be published.