Perlukah Perempuan Bersaing dengan Laki-laki?

Perempuan dan laki-laki tidak perlu harus bersaing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau berkeluarga. Laki-laki dan perempuan harus dapat membangun dan membina kerjasama yang saling menguntungkan baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat atau negara. Laki-laki dan perempuan tidak boleh saling menguasai dan mengeksploitasi satu sama lain. Setiap orang pasti memiliki kelebihan dan sekaligus kekurangan, karena itu harus dapat saling mengisi dan melengkapi satu sama lain. Dalam membangun kerjasama itu diperlukan komunikasi yang baik dan ungkapan yang dapat mendorong ke arah kebaikan umat manusia.

 

Pengarustamaan Gender (PUG)

  1. Inpres No. 9/2000 tentang PUG dalam pembangunan.
  2. Kepmendagri 67/2011 tentang perubahan atas Kepmendagri no. 15/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Nasional
  3. SE No. 270/M.PPN/II/2013 tentang strategi Nasional percepatan PUG melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender (PPRE)
  4. Pergub Jabar No. 1/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan PUG di Lingkungan Pembangunan Jawa Barat

Salah satu strategi pembangunan yang di lakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender. Melalui pengintegrasian pengalaman, aparesiasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan progam, proyek dan kegiatan di berbagai bidang.

PUG dan Strategi PUG

Pengarusutamaan Gender adalah terjemahan dari Gender Mainstreaming. Suatu strategi yang menempatkan laki-laki dan perempuan menjadi perimbangan utama dalam setiap perumusan kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan.

Dengan strategi tersebut secara teknis melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dengan kecepatan pelaksanaan PUB sesuai RPJMN 2010-2014, sekaligus menunjang tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) pembangunan berkelanjutan serta pencapain target-target MOGS (Millenium Development Goals).

Tujuan PUG

Tujuan PUG memastikan apakah laki-laki dan perempuan

  1. Mempunyai akses yang sama dalam pembangunan
  2. Berpartisipasi yang sama dalam pembangunan
  3. Mempunyai kontrol yang sama dalam pembangunan
  4. Mempunyai manfaat yang sama dalam pembangunan

Dua Tugas Utama PUG

  1. Mengintergrasikan perspektif ke dalam siklus, perencanaan, pelaksanaan, peamantauan dan penilaian
  2. Mempengaruhi kebijakan Penanggungjawab Pelaksanaan PUG

Penanggung Jawab dan Pelaksanaan PUG

Siapakah yang bertanggung jawab terhadap PUG? Semua pihak bertanggungjawab terhadap strategi pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka jajaran penyelenggara negara dan pemerintahan adalah pihak yang paling bertanggungjawab. Dalam kehidupan keluarga dan sosial, maka suami-istri dan pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan adalah pihak yang paling bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PUG.

Bagaimana PUG Dilaksanakan?

Pengarusutamaan Gender sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui 5 bidang progam yaitu :

  1. Bidang Kesehatan, terutama kesehatan ibu, bayi dan anak serta lansia
  2. Bidang Pendidikan, baik pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal.
  3. Bidang Ketenagakerjaan, sehingga partisipasi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilasn tidak dibeda-bedakan.
  4. Bidang Keterwakilan dalam mengambil keputusan baik di legislatif, eksekutif dan yudikatif serta organisasi sosial politik atau pendidikan tinggi.
  5. Bidang Penegak Hukum agar tidak lagi terjadi diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan dalam lingkup kehidupan keluarga, masyarakat dan negara.

Keadilan Gender

Kesempatan laki-laki dan perempuan memperoleh hak-haknya. Kesempatan menikmati hasil pembangunan.

Mampu berperan dan berpartisipasi dalam bidang:

  • Hankamnas
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • Ekonomi
  • Pendidikan

Kesetaraan Gender

Kondisi dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan

  • Pembakuan peran
  • Beban ganda
  • Subordinasi
  • Marjinalisasi
  • Kekerasan

Indikator Kesetaraan dan Keadilan

Indikator kesetaraan dan keadilan gender, adalah indikator kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dirumuskan dalam HDI dan GEm yang secara berkala dipublikasikan oleh UNDP dan BPS meliputi antara lain :

  1. Kesehatan, terutama angka kematian ibu akibat hamil dan melahirkan, kematian bayi dan anak laki-laki dan perempuan, angka harapan hidup laki-laki dan perempuan.
  2. Pendidikan, terutama lama anak laki-laki dan perempuan, proporsi laki-laki dan perempuan pendayagunaan/pemnafaatan latar belakang pendidikan dalam bidang pekerjaan antara laki-laki dan perempuan
  3. Ketenagakerjaan, terutama partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan, proporsi laki-laki dan perempuan sebagai pemimpin, dan tunjangan kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan
  4. Keterwakilan, laki-laki dan perempuan dalam keduduakan dan proses pengambilan keputusan, terutama di leambaga legislatif, eksekutif, yudikatif, profesional dan pendidikan
  5. Penerapan Penegakan Hukum, baik sebagai pelaku maupun korban antara laki-laki dan perempuan, terutama dilihat dari formulasi produk hukum dan penafsiran dalam penegakkan hukum.

Manfaat Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)

Banyak manfaat dari Kesetaraan dan Keadilan Gender, antara lain:

  1. Kesejahteraan pembangunan akan lebih mudah tercapai setiap individu sebagai warga negara telah memberikan kontribusi yang baik dan seimbang.
  2. Pembangunan dapat berjalan lebih cepat karena setiap warga negara telah berperan aktif dalam kegiatan peningkatan hidup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
  3. Pelaksanaan hukum dan keadilan serta perlindungan hak asasi manusia dapat berjalan dengan adil dan harmonis.
  4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilaksanakan dengan baik sehingga setiap warga negara mampu bersaing dengan tenaga luar di era globalisasi.
  5. Produktivitas kinerja penduduk menjadi lebih baik karena laki-laki dan perempuan dapat bekerja saling membantu (bersinergi) satu sama lain.

Bolehkah Perempuan Menjadi Pemimpin/Pejabat Negara?

Setiap warga negara yang memiliki kemampuan untuk memimpin dan menjadi pejabat negara boleh menjadi pemimpin/pejabat negara. UUD 1945 Pasal 27 dan Pasal 28 hasil amandemen tahun 1999 s/d 2002. Indonesia bukan negara agama tetapi berdasarkan hukum negara, karena itu laki-laki dan perempuan yang mampu dapat menjadi pemimpin/pejabat negara.