Kunjungan Kerja Studi Komparatif Program Pendewasaan Usia Perkawinan dan Program Strengthening Women’s Rights

Kunjungan Kerja Studi Komparatif Program Pendewasaan Usia Perkawinan dan Program Strengthening Women’s Rights

DP3AKB, PKK

Kunjungan Kerja dalam Rangka Studi Komparatif Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Program Strengthening Women’s Rights (SWR) ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hari pertama
Tim Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat berkunjung ke kantor BP3AKB Prov. NTB. Tim diterima dengan sangat baik dan penuh kekeluargaan oleh para pejabat struktural.

Agenda pertama tim sampai di kantor BP3AKB tepat pukul 10.00 waktu NTB.
Dilakukan acara pemaparan dari dari BP3AKB Prov. NTB mengenai Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan Program SWR.

Berikutnya dilanjut dengan acara diskusi dan sharing pengalaman mengenai strategi bagaimana peningkatkan usia perkawinan yang telah dilakukan oleh Prov. NTB.

TIM Jabar diterima oleh kepala BP3AKB Prov NTB yang diwakili oleh Kepala Bidang Advokasi dan KIE Bapak. H. Moh. Mukni, SH

Hadir pula sebagai tamu undangan dari perwakilan Bappeda Prov. NTB, PKK, PKBI, dan beberapa mitra kerja (LSM).

Indikasi terbesar banyaknya perkawinan usia muda dikarenakan faktor ekonomi dan budaya.

Agenda Hari I (21 Juli 2016) :

  • Kegiatan Tim BP3AKB Prov Jabar diterima oleh kepala Bidang Advokasi dan KIE H. Moh. Mukni, SH beserta jajarannya di aula kantor BP3AKB Provinsi NTB.
  • Perkenalan masing-masing kedua belah pihak
  • Sambutan dari Bapak H. Moh. Mukni, SH
  • Paparan Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Ibu Dini (Kabid. KB)
  • Paparan Program SWR oleh Bapak Untung (Kabid. Perencanan)
  • Diskusi / tanya jawab mengenai program PUP & SWR

Hari Kedua: 22 juli 2016:

Kunjungan lapangan ke salah satu desa binaan. Desa tersebut Desa Mambalan kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.

Melakukan diskusi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama yg didampingi oleh Tim BP3AKB Prov NTB, UPT KB Kecamatan Gunung Sari, serta fasilitator dari mitra kerja.

Tim Jabar diterima di desa oleh Bapak Raden selaku tokoh masyarakat di desa Mambalan. Tokoh masyarakat menjelaskan bahwa dahulu ada adat yang bernama “Melariq” seperti adat kawin lari di mana sesorang yang ingin menikah berapapun usianya si pria akan melarikan si wanita dan mau tidak mau mereka harus dinikahkan. Dalam proses perjalanan waktu adat tersebut terjadi sedikit penyimpangan oleh generasi muda di mana mereka tidak mempedulikan usia yang tepat untuk menikah. Sementara itu di tiap desa memiliki adat Awiq-Awiq yaitu suatu adat di mana di dalam satu desa dilakukan suatu peraturan yg disepakati oleh masyarakat untuk menjaga aturan di dalam satu desa. Salah satunya untuk mengatasi masalah pernikahan usia muda

Tim provinsi NTB sudah banyak melakukan cara sosialisasi kepada masyarakat, dari tingkat pendidikan, agama, ekonomi, sampai ke adat dan budaya, sehingga muncul Gerakan Anti Merariq Kodeq (anti perkawinan muda)
Tim Jabar pun berdiskusi dengan masyarakat desa tersebut tentang pengalaman mereka mengenai perkawinan muda dari mulai terjadi sampai adanya peraturan desa dan sanksi. Sanksi berupa teguran, pemanggilan, penandaan bendera hitam di rumah orang yang melakukan pernikahan muda sampai pengucilan atau sanksi sosial desa. Namun setiap desa memiliki peraturan atau Awiq Awiq yg berbeda

Program SWR berasal dari Lembaga Donor Jerman (GIZ) Gesellschaft Fur International Zusammenarbeit
Terakhir adanya surat edaran dari Gubernur Prov. NTB nomor 150/1138/Kum tentang PUP yang merekomendasikan usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan minimal 21 tahun.

Agenda Hari II (22 Juli 2016) :

  • Kunjungan ke salah satu lokasi binaan SWR dalam hal Pendewasaan Usia Perkawinan yaitu Desa Mambalan Kecamatan Gunung Sari kabupaten Lombok Barat.
  • Penerimaan oleh Tokoh Masyarakat Desa
  • Sambutan oleh Mamik Raden sebagai tokoh masyarat desa setempat
  • Perkenalan fasilitator dari Desa Mambalan yang menjadi motor penggerak dalam Dialog Warga dan mengadvokasi masyarakat tentang pentingnya Program Pendewasaan Usia Perkawinan
  • Penjelasan mengenai cara masyarakat untuk meningkatkan usia perkawinan dengan adanya Awig-Awig yang dibuat berdasarkan hasil dialog warga dan disepakati oleh seluruh masyarakat desa
  • Penjelasan dari BP3AKB prov. NTB dan Kepala UPT Gunung Sari mengenai pembagian tugas antara kabupaten, kecematan dan Desa
  • Tanya jawab.
  • Ramah tamah

[dit]

KPA dan KBKK di Citarum Bestari

KPA dan KBKK di Citarum Bestari

DP3AKB, PHA, PKK

Untuk terus mendukung gerakan Citarum Bestari yang dicanangkan Pemprov Jabar, di hari terakhir kerja pada bulan Ramadhan ini (sebelum libur Idul Fitri), Jumat, 1 Juli 2016, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat mengirimkan perwakilannya untuk kegiatan bersih-bersih di sepanjang induk dan tujuh anak Sungai Citarum tersebut.

Kali ini yang mendapatkan giliran adalah Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KPA) dan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan keluarga (KBKK)
[yt]

Baca juga BP3AKB Dukung Program Citarum Bestari

Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Kab. Bandung Barat

Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Kab. Bandung Barat

DP3AKB, PKK

Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan tanggal 19 Mei 2016. Berlokasi di SMA Negeri 1 Cililin Bandung Barat.

Peserta yang hadir dalam sosialisasi ini berasal dari siswa tingkat SLTP, SLTA, SMK, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader TPD dan lembaga yang terkait dengan Program Pendewasaan usia Perkawinan (PUP). Total peserta dan tamu undangan yang hadir sekitar 500 orang.

Datang hadir sebagai narasumber dari BP3AKB Prov Jawa Barat, Kepala BP3AKB Kab. Bandung Barat, Disdikpora Kab. Bandung Barat, Kemenag Kab. Bandung Barat.

Kegiatan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ini juga diisi pagelaran seni tradisional berupa pagelaran kabaret dengan materi yang berisikan tentang pernikahan usia dini yang dikolaborasikan dengan motivator dari Kementrian Agama Kab. Bandung Barat.

Album foto lengkap kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ini bisa dilihat di sini

Pencanangan Bhakti TNI KB Kesehatan Terpadu Tingkat Kodam III/Siliwangi Tahun 2016

Pencanangan Bhakti TNI KB Kesehatan Terpadu Tingkat Kodam III/Siliwangi Tahun 2016

DP3AKB, PKK

Kepala Badan BP3AKB Dewi Sartika menghadiri Pencanangan Bhakti TNI KB Kesehatan Terpadu Tingkat Kodam III/Siliwangi Tahun 2016. Acara ini dilaksanakan di lapangan Helypad PT Krakatau Steel, Kota Cilegon, Banten Selasa, 24 Mei 2016.

Acara ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Ribuan anggota TNI di jajaran Pandam Tiga Siliwangi, baik di wilayah Jawa Barat maupun Banten, dilibatkan sebagai tenaga penyuluh program Keluarga Berencana (KB) yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pelibatan TNI melalui kerja Babinsa yang terjun langsung ke masyarakat sangat membantu penyuksesan program dalam mengatasi kendala pelaksanaan program KB di daerah terpencil dan sulit terjangkau transportasi. Keterlibatan anggota TNI ini adalah sebagai salah satu bakti TNI terhadap masyarakat. “Para anggota TNI ini juga tidak hanya dijadikan penyuluh saja tetapi juga ikut menjadi akseptor KB.

Tema

Melalui Program KB Kesehatan, kita kendalikan pertumbuhan penduduk dan kita tingkatkan kesehatan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama

Program bakti TNI KB Kesehatan Terpadu ini sekaligus bertujuan untuk menjaga jalinan kerjasama TNI dan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai basis ketahanan nasional. Acara ini menarik perhatian masyarakat. Ratusan warga bahkan rela antri untuk ikut menjadi akseptor keluarga berencana. Pada acara ini selain diadakan pelayanan KB, juga pengobatan gratis, pembagian sembako, serta memberikan santunan kepada anak yatim.

Rujukan
http://liputanbanten.com
http://www.bantennews.co.id

Pertemuan Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan se-Jawa Barat 2016

Pertemuan Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan se-Jawa Barat 2016

DP3AKB, PKK

Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (TPD/K) merupakan tenaga kontrak / honorer di UPTD yang bergerak di bidang kependudukan dan keluarga Berencana. Kekurangan tenaga Penggerak Program Kependudukan dan KB di tingkat Desa/Kelurahan menjadi dasar pembentukan TPD ini, sehingga akhirnya TPD resmi dibentuk pada tahun 2011. Pada dasarnya TPD mempunyai tugas yang sama dengan PKB/PLKB, antara lain :

  1. Menguasai potensi wilayah kerja sejak pengumpulan data keluarga dan Pasangan Usia Subur, dapat menganalisa penentuan masalah prioritas, dan menyusun rencana kerja setiap bulan
  2. Melaksanakan mekanisme operasional Program Kependudukan dan KB di tingkat Desa/Kelurahan
  3. Melaksanakan penyuluhan KB – KS dan program pembangunan lainnya dalam upaya Pembangunan Keluarga Sejahtera
  4. Membantu dalam kegiatan Pelaporan KB dan KS di tingkat Desa/Kelurahan dan Klinik KB
  5. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan bulanan sesuai dengan system yang berlaku
  6. Bertanggung jawab dalam menyelesaikan PPM KB – KS di Desa/Kelurahan lokasi kerja.

Oleh karena tugas tersebut, maka TPD dituntut untuk bisa menjadi lebih kreatif, aktif dan inovatif dalam melakukan penggerakan dan pengembangan program KB di lapangan, sehingga keberhasilan program KB dapat tercapai. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka diadakanlah pertemuan TPD se-Jawa Barat yang diadakan di hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor Kabupaten Sumedang pada hari Kamis tanggal 28 April 2016.

Pertemuan Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan se-Jawa Barat 2016

Pertemuan Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan se-Jawa Barat 2016

Acara yang dibuka oleh kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) ibu DR. Ir. Dewi Sartika, M.Si ini dihadiri oleh 169 tamu undangan yang terdiri dari: TPD Kabupaten/kota, Kepala Bidang yang menangani TPD/K, OPD Pengelola KB Kabupaten/Kota, Biro Pelayanan Sosial Dasar – Setda Provinsi Jawa Barat, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat yaitu Pokja II dan Pokja IV, Forum Pos KB Provinsi Jawa Barat, PD IBI Provinsi Jawa Barat dan Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (Ipeu – KB) Jawa Barat.

Kesepakatan yang dihasilkan oleh pertemuan ini yaitu perlunya  koordinasi pelayanan terpadu dari semua pihak penyelenggara baik dari sisi kebijakan ataupun pendanaan sehingga dapat menunjang keberhasilan tugas TPD di lapangan dan menghasilkan kualitas yang baik dalam pelayanan keluarga berencana. Oleh karena itu dukungan untuk mengadakan pertemuan rutin dalam rangka memperkuat dan memperkokoh komitmen antara TPD dengan pihak OPD perlu dilakukan, agar pelaksanaan pelayanan KB bisa berjalan dengan baik.

Foto album kegiatan pertemuan ini bisa dilihat di sini