Menggali Potensi Pemberdayaan Perempuan Melalui P2WKSS

Menggali Potensi Pemberdayaan Perempuan Melalui P2WKSS

DP3AKB, PKHP

Pembangunan desa merupakan salah satu pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah dalam upaya memajukan kesejahteraan rakyat. Desa adalah kekuatan sejati Negara ini. Potensi fisik desa seringkali menjadi hal yang belum terfasilitasi padahal kekayaan dan keindahan alam desa yang dimiliki Negara ini merupakan mutiara alami yang tak ternilai harganya. Belum lagi adat istiadat, budaya, serta nilai-nilai kearifan lokal desa yang tak terhitung jumlahnya adalah harta yang membanggakan. Menyadari potensi-potensi tersebut, kebijakan pembangunan perdesaan pada periode 2015-2019 diarahkan untuk penguatan desa dan masyarakatnya, pengembangan pusat pertumbuhan di perdesaan agar terjadi pengembangan perdesaan. Tanpa pemerataan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik, potensi masyarakat desa akan sulit untuk digali dan dikembangkan.

Pembangunan Desa Melalui P2WKSS

Sejatinya, hakekat pembangunan bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, tanpa adanya diskriminasi ras, agama, dan jenis kelamin. Hal ini berarti pembangunan harus meliputi segala aspek yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik perempuan maupun laki-laki. Untuk mengupayakan hal tersebut, segala program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan laki-laki harus menjadi panduan bagi optimalisasi penduduk sebagai sumber daya pembangunan. Perspektif kesetaraan gender yang berdasarkan pada kesamaan perolehan akses, kontrol, peran, serta kesempatan untuk terlibat dalam program pembangunan hendaknya menjadi perhatian semua elemen masyarakat.

Dalam upayanya memajukan desa melalui “tangan” kaum perempuan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah lama menyadari potensi desa yang belum tergali. Melalui Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat, program P2WKSS (Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) diselenggarakan untuk memicu terjadinya koordinasi dan kolaborasi antar berbagai instansi terkait di pemerintah kota/kabupaten setempat untuk bersama-sama melakukan “bedah desa”. Adapun instansi-instansi terkait mencakup Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemukiman dan Perumahan, Dinas Bina Marga, Pengairan, Perkebunan, Peternakan, Dinas Sosial, dan beberapa SKPD lainnya.

Aspek Penilaian P2WKSS

Beberapa aspek yang dinilai dalam program ini meliputi pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, rumah tidak layak huni (rutilahu), perbaikan saluran air bersih, pembangunan MCK, dan penerangan jalan umum. Pembangunan selanjutnya yaitu pembangunan non fisik meliputi program dan kegiatan yang terkait dengan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yaitu penyuluhan dan pembinaan baik Posyandu, Posbindu, PosKB, penyuluhan kesehatan lingkungan, penyuluhan pernikahan usia dini, serta penyuluhan Narkoba. Terakhir, yaitu kegiatan yang berupa pelatihan dan pendidikan. Kegiatan pada aspek ini meliputi pengolahan makanan empat sehat lima sempurna, ketrampilan packaging atau membuat kemasan produk, keterampilan mengolah limbah industri dan rumah tangga, pelatihan menjahit serta tata rias rambut dan wajah.

Ketiga aspek tersebut diharapkan menjadi hal-hal yang dapat dibangun dan dikembangkan melalui program ini, disamping aspek-aspek lain seperti pelatihan terkait pengembangan ternak dan perkebunan, kemitraan dengan divisi Corporate Social Responsibility dari berbagai industri/perusahaan setempat.

Saat ini, program tersebut tengah bergulir untuk periode tahun 2015. Tim penilai dari BP3AKB sedang bergerak melakukan rechecking menuju beberapa desa yang masuk ke dalam peringkat 10 besar dari 27 desa/kelurahan binaan P2WKSS. Desa-desa yang termasuk dalam peringkat 10 besar tersebut trerletak di Kota Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon,

Dampak P2WKSS Bagi Masyarakat

Program ini pada pelaksanaannya selalu menjadi program yang dinanti masyarakat desa karena program ini menjadi pemicu pembangunan desa yang selama ini berhasil menggerakkan segala sendi perdesaan untuk mengupayakan kemajuan desa. Oleh sebab itu, rencana pelaksanaan program ini pun digarap dengan penuh pertimbangan dan kecermatan oleh tim dari Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup di BP3AKB Provinsi Jawa Barat.

Dengan program ini, tampak jelas adanya harapan dan cita-cita masyarakat akan tercapainya kemajuan dan peningkatan kesejahteraan. Masyarakat desa khususnya kaum perempuan merasa diperhatikan dan terutama dihargai kapasitasnya sebagai warga bangsa. Semangat untuk menjadi berdaya dan terampil sangat terasa saat program ini dilaksanakan. Warga perempuan tidak lagi hanya bertopang dagu dan menjadi pelaksana urusan domestik rumah tangga namun juga ikut berperan dalam roda perekonomian keluarga. Melalui pelatihan ketrampilan yang difasilitasi oleh program ini, kaum perempuan memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dan menjadi warga Negara yang berdikari.

Indira Briantri Asni, S. Psi
NIP. 198106072015032002

Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)

Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)

DP3AKB, PKHP

SIGA bisa diakses di alamat http://siga.bp3akb.jabarprov.go.id

Latar Belakang

Penetapan kebijakan atau proses perencanan tidak akan terwujud dengan baik tanpa didukung oleh ketersedian data dan informasi yang akurat dan lengkap.

Data terpilah Gender dan Anak di Jawa Barat berfungsi untuk memotret tingkat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).

Saat ini, data informasi yang ada belum berupa database yang terintergrasi, sehingga akan cukup sulit jika suatu saat akan diolah, diubah, ditambah, dihapus, atau bahkan dicari pada saat-saat tertentu.

Untuk itu agar pengelolaan data bisa lebih optimal lagi, perlu didukung dengan satu aplikasi yang dapat menyimpan, menambah, mengubah, menghapus, maupun mengaksesnya yang tidak yang tidak memerlukan waktu atau tempat, tidak terkait waktu dan tempat.

Menyadarii pentingnya hal tersebut maka perlu adanya pengembangan Aplikasi SIGA Kabupaten/Kota untuk mendukung kabupaten/kota dalam pengelolaan data masing-masing.

Aplikasi sistem informasi Gender dan Anak SIGA

Maksud dan Tujuan

Maksud dari adanya Web SIGA ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data di kabupaten/kota memalui penyediaan fasilitas pengelah data dalam bentuk apliksi kompilasi data SIGA.

Tujuan

  • Untuk menyediakan data dan informasi yang dapat diakses oleh para stakeholders untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Barat
  • Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam pengunaan data gender dan anak dalam perencanaan,pemantauan, evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan daerah.
  • Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PUG dan PUHA di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan serta meningkatkan ketersediaan data gender dan anak.

Sasaran

Tersusunnya data base SIGA Kabupaten/Kota di Jawa Barat sehingga dapat digunakan secara maksimal oleh pihak yang berkepentingan.

Keluaran/Output

  • Adanya stuktur database kondisi terkini SIGA Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang dapat pula digunakan sebagai sarana pemetaan kondisi SIGA di Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
  • Terinstalnya database dan aplikasi SIGA Kabupaten/Kota di Jawa barat pada server yang disediakan.
  • Dapat diaksesnya aplikasi SIGA Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang telah terinstall di sever malalui Web.
  • Adanya dokumentasi, baik dokumentasi teknis sistem maupun dokumentsai petunjuk penggunaan

Manfaat

Tersusunnya basis data SIGA Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat untuk dapat digunakan secara maksimal sesuai dengan kepentingan.

Peraihan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Pemprov Jawa Barat Tahun 2014

Peraihan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Pemprov Jawa Barat Tahun 2014

DP3AKB, PKHP

Peraihan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya memwujudkan kesetaraan dan keadilan gender melelui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), maka Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menyampaikan penghargaan sejak tahun 2004 yang disebut “Anugerah Parahita Ekapraya” (APE).

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) berarti suatu penghargaan terhadap prakarsa dan prestasi yang dicapai dan menunjukan kondisi dan kesejahteraan orang lain dalam kaitannya dengan pencapaian kesejahteraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

Tiga Kategori Penerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) :

  1. Tingkat Pratama (Pemula)
  2. Tingkat Madya (Pengembang).
  3. Tingkat Utama (Peletakan dasr dan Keberlanjutan).

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dinilai dari 7 (Tujuh) Komponen kunci,terdiri dari:

  1. Komitmen
  2. Kebijakan
  3. Kelembagaan
  4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran
  5. Alat Analisis Gender
  6. Data Gender
  7. Partisipasi Masyarakat

Pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Utama beserta dengan 8 (Delapan) Kabupaten/Kota yaitu :

  1. Kota Depok : Tingkat Utama
  2. Kab.Cianjur : Tingkat Madya
  3. Kab.Cirebon : Tingkat Madya
  4. Kota Bandung : Tingkat Madya
  5. Kota Cimahi : Tingkat Madya
  6. Kota Bekasi : Tingkat Madya
  7. Kab.Majalengka : Tingkat Pratama
  8. Kab.Bandung Barat : Tingkat Pratama