Pendataan Sapras Perusahaan yang Responsif Gender

Pendataan Sapras Perusahaan yang Responsif Gender

DP3AKB, PKHP

Dengan terbitnya Permen PP no 15 tahun 2015 tentang sapras responsif gender di perusahaan DP3AKB Prov jabar merespon nya pada APBD 2018 dengan program pendataan.

Tim pendataan terdiri dari DP3AKB Prov dan kab kota, Disnaker, Dinas indag agro dan ubsur muspika kecamatan
Pendataan sapras perusahaan responsif gender di perusahaan dilaksanakan kepada 27 perusahaan yakni
A. Perusahaan padat karya (pegawai dlebih dari 2000) yaitu:
1. PT. Peng Thay Kab. Bandung
2. PT. Pe Chu Pangandaran
3. PT.Dean Shoes Karawang
4. PT.Denso Kab Bekasi
5. PT.Chang sin Garut

B. Mall tempat rekreasi
1. Jogja junction Kota Cirebon
2. Paris Van Java Kota Bandung
3. Matahari Tasikmalaya
4. Floating market Kbb
5. Mall Ekalokasari Kota Bogor
6. Cibinong city mall kab bogor

C. OPD
1. Kantor DPKAD kab Subang
2. Kantor DPKAD Banjar
3. Kantor DPKAD cianjur
4. Kantor arsipda prov jabar
5. Setda prov jabar
6. Kantor parbud kuningan
Dari kegiatan ini diharapkan semua perusaahn memahami penting nya sapras responsif gender

Eviden PUG Provinsi Jawa Barat

Eviden PUG Provinsi Jawa Barat

Artikel, DP3AKB, PKHP

1. Naskah akademik Raperda PUG jawa barat
2. Perda 8/2017 tentang RPJMD 2013-2018
3. Kepgub 260/kep.1105-DP3AKB/2017 tentang Pokja Pug
4. Pergub 1/2013 tentang pedoman teknis pelaksanaan PUG di jabar
5. SE 474.24/40/BAPP Tahun 2018 tentang percepatan PUG di jabar

Rakor P2WKSS Tingkat Provinsi Jawa Barat 2018

Rakor P2WKSS Tingkat Provinsi Jawa Barat 2018

DP3AKB, PKHP

Rakor P2WKSS tk Provinsi Jawa Barat diselenggarakan untuk membahas berbagai persiapan tantangan dan masalah di lokasi pembinaan P2WKSS.
Kegiatan berlangsung di Avita Hotel Cirebon diikuti 162 peserta terdiri atas utusan dari dinas PPPA se-Jabar dan 27 desa /kel binaan.

Hasil rakor tersebut antara lain:
1. Jumlah KK binaan kiranya diperluas cakupannya untuk 1 RW agar pengentasan kemiskinan bisa diakselerasi
2. DFana kegiatan pembangunan desa lokasi P2WKSS kiranya dapat memberdayakan dana desa melalui ADD.
3. Kegiatan verifikasi P2WKSS akan dilaksanakan mulai bulan Maret sd Desember 2018.

Kegiatan ini disamping sebagai ajang silaturahmi dan juga ajang diskusi desa.

Rakor P2WKSS Tingkat Provinsi Jawa Barat 2018
Rakor P2WKSS Tingkat Provinsi Jawa Barat 2018
Rakor P2WKSS Tingkat Provinsi Jawa Barat 2018
Rakor P2WKSS Tingkat Provinsi Jawa Barat 2018
Regulasi-regulasi Fasilitas Pendukung PUG

Regulasi-regulasi Fasilitas Pendukung PUG

Artikel, DP3AKB, PKHP

Adapun Regulasi-regulasi fasilitas pendukung PUG tersebut adalah:

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 Download
Tentang PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TERBUKA

Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 Download
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SARANA KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2013 Download
Tentang PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN KAWASAN LINDUNG

Pergub 5 Tahun 2016 Download
Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016
Tentang bantuan keuangan dukungan pengawasan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota
Bidang: Keuangan dan Perpajakan Status:

Pergub 10 tahun 2016 Download
Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 92 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN IZIN TERPADU

Pergub 47 Tahun 2014 Download
Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat

Pergub 50 Tahun 2015 Download
Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2015
Tentang PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, MADRASAH ALIYAH, DAN MADRASAH ALIYAH KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Pergub 58 Tahun 2014 Download
Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pencetakan Seratus Ribu Usaha Baru

Pergub 63 Tahun 2014 Download
Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2014
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Korban Perdagangan Orang dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Pergub 70 Tahun 2013 Download
Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2013
Tentang PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN METROPOLITAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN DI JAWA BARAT

Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2009 Download
Tentang PEDOMAN KEMITRAAN PENGEMBANGAN TERNAK

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2010 Download
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2010 Download
Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN TARIF ANGKUTAN BUS KOTA

Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2011 Download
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 Download
Tentang PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA BARAT

Berikut ini Regulasi Nasional yang mendukung PUG

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI eksklusif. Download
  2. UU No 25 tahun 2009 Pasal 4 tentang Pelayanan Publik yang sama atau tidak Diskriminatif terhadap kelompok rentan. Download
  3. Kementrian PU menerbitkan Permen PU No 30/PRT/M/2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas yang standar semua bangunan gedung. Download
  4. Kemenkes ada peraturan Menteri no 15 tahun 2013 tentang fasilitas khusus menyusuiKementrian. Download
  5. Dikbud telah menerbitkan Juknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak. Download
Apresiasi  Pemberdayaan Perempuan

Apresiasi Pemberdayaan Perempuan

DP3AKB, PKHP

Sejumlah kepala desa dan lurah serta warga masyarakat lainnya mendapat penghargaan dalam rangka  Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-89. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan pengabdian yang telah dilakukan dalam membangun dan memajukan desa.

Penghargaan tersebut antara lain

  1. Desa Terbaik: Kab. Bandung Barat
  2. Kelurahan Terbaik: Kota Bogor
  3. Kota Terbaik Pelaksana Kelurahan Ramah Anak: Kota Depok
  4. Kabupaten Terbaik Pelaksana Kampung Ramah Anak: Kab. Bekasi
  5. Kades Terbaik: Kades Kab Tasik
  6. Lurah Terbaik: Lurah Cimahi
  7. Kepala Dinas Terbaik: Kepala DP3AKB Kabupaten Cianjur, Kab Bandung, Kab Krawang, Kota Cimahi dan Kota Cirebon
  8. Ketua TPKK Terbaik: Kota Depok, Kota Bandung, Kab Ciamis dan Kab Pangandaran.
  9. Penyuluh Pertanian Terbaik: Kota Tasik
  10. Opsig Terbaik: Kab Bandung
  11. Perguruan Tinggi Terbaik: AKBID Cianjur
  12. RT Profesional: Kab Indramayu
  13. RW Profesional: Kota Bekasi
Apresiasi Pemberdayaan Perempuan
Apresiasi Pemberdayaan Perempuan
Apresiasi Pemberdayaan Perempuan
Apresiasi Pemberdayaan Perempuan
Apresiasi Pemberdayaan Perempuan
Apresiasi Pemberdayaan Perempuan
Apresiasi Pemberdayaan Perempuan
Apresiasi Pemberdayaan Perempuan
Apresiasi Pemberdayaan Perempuan
Apresiasi Pemberdayaan Perempuan
Apresiasi Pemberdayaan Perempuan
Apresiasi Pemberdayaan Perempuan