Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Kab. Tasikmalaya

Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Kab. Tasikmalaya

DP3AKB, PKK

Abaikan pernikahan dini, raih prestasi, rencanakan nikah bagi pria 25 tahun dan wanita 21 tahun

Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Seni Tradisional ini dilaksanakan di Kab. Tasikmalaya pada tanggal 17 Maret 2016. Hadir sebagai pembicara pada acara ini Kepala BP3AKB Provinsi Jawa Barat Dr. Ir. Dewi Sartika. MSi. Acara sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan murid dari SLTP, SLTA serta elemen masyarakat lainnya.

Selain sosialiasi dalam bentuk ceramah, disajikan juga dalam bentuk seni dialog sandiwara tradisional.

Untuk info selanjutnya mengenai acara sosialisasi ini silakan tonton video dan galeri foto di bawah ini.

Kongres Anak Indonesia (KAI) ke XIII/2015

Kongres Anak Indonesia (KAI) ke XIII/2015

DP3AKB, PHA

Kegiatan ini diikuti anak-anak dari seluruh Indonesia dengan melibatkan partisipasi LSM/LPA, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan dunia usaha. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari implementasi Hari Anak Nasional (HAN) dalam mewujudkan dan mengimplementasikan hak partisispasi anak Indonesia.

Dengan penyelenggaraan Kongres Anak Indonesia (KAI) ke XIII/2015 ini diharapkan terwujudnya langkah-langkah pemenuhan hak dasar anak yaitu hak berpartisipasi untuk mengungkapkan aspirasi serta mendiskusikan kesulitan-kesulitan mereka, untuk selanjutnya dapat dijadikan rekomendasi kepada keluarga, masyarakat, dan terutama pemerintah termasuk legislative dan yudikatif. Karenanya, dalam segala bentuk kebijakan (policy), hukum (laws), program pembangunan (development programs), ataupun tindakan orang dewasa dan pemerintahan sudah semestinya tidak mengabaikan pendapat anak.

Tujuan

  1. Merealisasikan penyaluran pendapat anak (view of the child) melalui bentik aspirasi, pandangan dan rekomendasi anak dengan mengidentidikasi permasalahan, merencanakan kegiatan, hingga melakukan monitoring dan evaluasi. Partisipasi dalam hal ini juga termasuk kemampuan dalam mengmabilan keputusan dan membangun kerjasama pihak lain (orang dewasa). Tujuan ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan kemandirian anak-anak dalam menyelenggarakan kongres anak berikutnya.
  2. Memperkuat jaringan (network) dan membangun sense of national character serta Solidaritas Nasional Anak Indonesia dalam mensikapi persoalan bangsa yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak disetiap daerah. Hal tersebut ditandai dengan adanya kerja-kerja jaringan anak yang terencana dan berkesinambungan.
  3. Menyediakan mekanisme nasional (national mechanism) bagi terwujudnya pemenuhan hak partisipasi anak dalam event Kongres Anak Indonesia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan organisasi masyarakat dan dunia udaha yang concern dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak, seperti Komnas Perlindungan Anak dan Lembaga Perlindungan Anak diseuruh Indonesia.
  4. Menghasilkan dokumen Kongres Anak Indonesia sebagia wujud dari partisipasi anak sebagai stakeholder dalam bangsa dan negara Indonesia yang secara normatif berhak menyampaikan pendapat dan pandangannya yang menyangkut perlindungan dan pemenuhan hak anak.
  5. Membangun komitmen Pemerintah dan kesadaran semua pihak tentang pentingnya hak partisipasi anak dan selanjutnya memaksimalkan upaya perlindungan pemenuhan hak anak melalui sosialisasi Konvensi Hak Anak dan Undang- Undang tentang perlindungan Anak.

Kongres Anak

Outputs

1. Disahkannya hasil-hasil Kongres Anak Indonesia XIII Tahun 2015, yakni:
1.1. Rekomendasi Anak Indonesia
1.2. Suara Anak Indonesia 2015, dan
1.3. Dipiluhnya 10 (sepuluh) Duta Anak Indoensia

2. Terbangunya kultur, etika dan mekanisme serta proses penyelanggaraan KAI yang terselenggarakan secara partisipastif dengan menyerap aspirasi, pendapat dan pandangan anak. Partisipasi dalam hal ini

Penguatan Jejaring Gugus Tugas 2015

Penguatan Jejaring Gugus Tugas 2015

DP3AKB, PPA

Juli 2015. Semangat di era otonomi daerah yang menempatkan system pemerintahan yang bersifat kemitraan, memerlukan penguatan komitmen, bentuk kerjasama, kemitraan dan partisipasi masyarakat. Terbentuknya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan korban Perdagangan orang merupakan komitmen bersama antara pemprov Jawa Barat. Dalam hubungan itulah optimalisasi peran Gugus Tugas sebagai lembaga koordinatif harus mampu menjawab berbagai persoalan yang terkait dengan masalah trafiking.

Kegiatan Pembekalan Trafiking, KDRT, dan Pornografi kepada 300 peserta Jejaring Gugus Tugas di daerah adalah merupakan kegiatan Pencegahan Preemtif yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Sosialisasi Anti Perdagangan Orang ke Anak Sekolah

Sosialisasi Anti Perdagangan Orang ke Anak Sekolah

DP3AKB, PPA

Juli 2015. Sosialisasi Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan sasaran anak sekolah, SMA dan BK.

Semangat di era otonomi daerah yang menempatkan system pemerintahan yang bersifat kemitraan, memerlukan penguatan komitmen, bentuk kerjasama,  kemitraan dan   partisipasi masyarakat. Terbentuknya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan korban Perdagangan orang  merupakan  komitmen bersama antara pemprov Jawa Barat.  Dalam hubungan itulah optimalisasi peran Gugus Tugas sebagai lembaga koordinatif harus mampu menjawab berbagai persoalan  yang terkait dengan masalah trafiking.

Kegiatan Pembekalan Trafiking, KDRT, dan Pornografi  kepada 300 peserta  Jejaring Gugus Tugas di daerah adalah merupakan kegiatan  Pencegahan  Preemtif yaitu  tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Menggali Potensi Pemberdayaan Perempuan Melalui P2WKSS

Menggali Potensi Pemberdayaan Perempuan Melalui P2WKSS

DP3AKB, PKHP

Pembangunan desa merupakan salah satu pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah dalam upaya memajukan kesejahteraan rakyat. Desa adalah kekuatan sejati Negara ini. Potensi fisik desa seringkali menjadi hal yang belum terfasilitasi padahal kekayaan dan keindahan alam desa yang dimiliki Negara ini merupakan mutiara alami yang tak ternilai harganya. Belum lagi adat istiadat, budaya, serta nilai-nilai kearifan lokal desa yang tak terhitung jumlahnya adalah harta yang membanggakan. Menyadari potensi-potensi tersebut, kebijakan pembangunan perdesaan pada periode 2015-2019 diarahkan untuk penguatan desa dan masyarakatnya, pengembangan pusat pertumbuhan di perdesaan agar terjadi pengembangan perdesaan. Tanpa pemerataan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik, potensi masyarakat desa akan sulit untuk digali dan dikembangkan.

Pembangunan Desa Melalui P2WKSS

Sejatinya, hakekat pembangunan bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, tanpa adanya diskriminasi ras, agama, dan jenis kelamin. Hal ini berarti pembangunan harus meliputi segala aspek yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik perempuan maupun laki-laki. Untuk mengupayakan hal tersebut, segala program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan laki-laki harus menjadi panduan bagi optimalisasi penduduk sebagai sumber daya pembangunan. Perspektif kesetaraan gender yang berdasarkan pada kesamaan perolehan akses, kontrol, peran, serta kesempatan untuk terlibat dalam program pembangunan hendaknya menjadi perhatian semua elemen masyarakat.

Dalam upayanya memajukan desa melalui “tangan” kaum perempuan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah lama menyadari potensi desa yang belum tergali. Melalui Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat, program P2WKSS (Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera) diselenggarakan untuk memicu terjadinya koordinasi dan kolaborasi antar berbagai instansi terkait di pemerintah kota/kabupaten setempat untuk bersama-sama melakukan “bedah desa”. Adapun instansi-instansi terkait mencakup Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemukiman dan Perumahan, Dinas Bina Marga, Pengairan, Perkebunan, Peternakan, Dinas Sosial, dan beberapa SKPD lainnya.

Aspek Penilaian P2WKSS

Beberapa aspek yang dinilai dalam program ini meliputi pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, rumah tidak layak huni (rutilahu), perbaikan saluran air bersih, pembangunan MCK, dan penerangan jalan umum. Pembangunan selanjutnya yaitu pembangunan non fisik meliputi program dan kegiatan yang terkait dengan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yaitu penyuluhan dan pembinaan baik Posyandu, Posbindu, PosKB, penyuluhan kesehatan lingkungan, penyuluhan pernikahan usia dini, serta penyuluhan Narkoba. Terakhir, yaitu kegiatan yang berupa pelatihan dan pendidikan. Kegiatan pada aspek ini meliputi pengolahan makanan empat sehat lima sempurna, ketrampilan packaging atau membuat kemasan produk, keterampilan mengolah limbah industri dan rumah tangga, pelatihan menjahit serta tata rias rambut dan wajah.

Ketiga aspek tersebut diharapkan menjadi hal-hal yang dapat dibangun dan dikembangkan melalui program ini, disamping aspek-aspek lain seperti pelatihan terkait pengembangan ternak dan perkebunan, kemitraan dengan divisi Corporate Social Responsibility dari berbagai industri/perusahaan setempat.

Saat ini, program tersebut tengah bergulir untuk periode tahun 2015. Tim penilai dari BP3AKB sedang bergerak melakukan rechecking menuju beberapa desa yang masuk ke dalam peringkat 10 besar dari 27 desa/kelurahan binaan P2WKSS. Desa-desa yang termasuk dalam peringkat 10 besar tersebut trerletak di Kota Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon,

Dampak P2WKSS Bagi Masyarakat

Program ini pada pelaksanaannya selalu menjadi program yang dinanti masyarakat desa karena program ini menjadi pemicu pembangunan desa yang selama ini berhasil menggerakkan segala sendi perdesaan untuk mengupayakan kemajuan desa. Oleh sebab itu, rencana pelaksanaan program ini pun digarap dengan penuh pertimbangan dan kecermatan oleh tim dari Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup di BP3AKB Provinsi Jawa Barat.

Dengan program ini, tampak jelas adanya harapan dan cita-cita masyarakat akan tercapainya kemajuan dan peningkatan kesejahteraan. Masyarakat desa khususnya kaum perempuan merasa diperhatikan dan terutama dihargai kapasitasnya sebagai warga bangsa. Semangat untuk menjadi berdaya dan terampil sangat terasa saat program ini dilaksanakan. Warga perempuan tidak lagi hanya bertopang dagu dan menjadi pelaksana urusan domestik rumah tangga namun juga ikut berperan dalam roda perekonomian keluarga. Melalui pelatihan ketrampilan yang difasilitasi oleh program ini, kaum perempuan memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dan menjadi warga Negara yang berdikari.

Indira Briantri Asni, S. Psi
NIP. 198106072015032002