Temu Puspa Nasional Sinergi Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

Temu Puspa Nasional Sinergi Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

DP3AKB, PKHP


MEDAN.SWARAWANITA NET. Kementerian Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Aanak (Kementerian PPPA) menyelenggarakan Temu Nasional Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Temu PUSPA Nasional)  Tahun 2018 yaitu sebagai ajang pertemuan lembaga masyarakat dunia usaha dan media,untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.Diadakan di Medan 11-14 Desember 2018.

Temu Nasional PUSPA Tahun 2018 adalah pertemuan yang ke tiga setelah sebelumnya  Temu Nasional sama kedua dilaksanakan pada Tahun 2017 di Kota Surabaya. Tema yang diusung adalah Sinergi Untuk Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.Sebuah semangat untuk berbagai inspirasi dan bersinergi antara pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan lembaga, dunia usaha dan media dalam mendukung pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan perempuan dan anak sejahtera.

Acara ini dihadiri Menteri PPPA Yohana Yambise, Kementerian Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PP-PA Tingkat Provinsi seluruh Indonesia, Forum PUSPA provinsi se-Indonesia yang mewakili Organisasi Keagamaan Kemasyarakataan, Akademi/Lembaga Riset, Lembaga Profesi Dunia Usaha, dan Media, Forum Komunikasi PM-PPPA, dan Kementerian/Lembaga.
Dalam Acara ini tampil Pemateri yaitu KPPPA tentang Kebijakan dan Program Prioriitas PPPA oleh  Sespen PPA-PA, Bapennas Peran Lembaga Masyarakat Pencapaian SDGs, Prof.Dr.dr. Hayono Suyono Pembangunan Perempuan dan Anak di Pedesaan, Dr.Martha Tilar Peran Swasta dalam Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Forum Puspa Sumut  Best Practise Pelaksanaan Sinergi,  Child Right Bisnis Principles, FORKOMNAS  Daeng Suarmi, Peingkatan kualitas Hidup Perempuan di Desa Winangun Jaya Kab Bogor, Forum Puspa NTB Peningkayan dan Pembangunan kualitas hidup dan perkembangan anak pasca bencana gempa di lombok.

Tema Temu Nasional PUSPA Tahun 2018 adalah Sinergi Untuk Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Aank. Tema ini reevan mengingat pertama persoalan perempuan dan anak tidak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga sendirian, baik itu lembaga pemrintah maupun lembaga masyarakat.Kedua sudah banyak lembaga masayarakat dengan beragam kemapuan, keahlian dalam pengalamnnya yang melakukan sesuatu untuk perempuan dan anak.Hasil yang dapat diperoleh akan disignifikan, manakala terjalin sinergitas dan koloborasi , baik antara Kementerian PP-PA maupun Dinas PP-PA di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan lembaga masyarakat maupun antar lembaga masyarakat dalam menangani persoalaan perempuan dan anak dan meningkatkan  kesejahteraan mereka.

Temu Nasional PUSPA Tahun 2018 bertujuan untuk Penguatan sinergitas pemerintah/pemda dengan public (lembaga profesi, Dunia Usaha, Organisasi keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Media dan Komunitas-komunitas lainnya yang peduli pada pemberdayaan perempuan dan anak) dalam rangka memaksimalkan pelibatan partisipasi masyarakat untuk percepatan pencapaian program Perempuan dan Perlindungan Anak.Dan Adanya rekomdendasi konsep kebijakan implementasi masyarakat dalam percepatan pencapaian SDGs uatamanya target yaitu kesetaraan gender .

Manfaat Temu nasional PUSPA Tahun 2018 menawarkan banyak manfaat, baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembagamasyarakat maupun dunia usaha dan media sebagai berikut : Peserta dapat mengetahui beragam pengetahuan dan pengalaman , terutama dari berbagai elemen masyarakat  yang terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.Peserta dapat memaparkan pengalaman dan inovasi terbaiknya untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama dalam pertemuan, Peserta dapat berdialog lebih jauh dengan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat masyarakat berkenaan dengan peluang-peluang kerjasama dan koloborasi program dan Peserta dapat terlibat aktif untuk memperkuat partisipasi public untuk kesejahteraan perempuan dan anak melalui kesepakatan-kesepakatan bersama. Forkom Puspa Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Hj.Ratnaningsih beserta anggota ikut menghadiri Temu  Nasional Puspa.(dh)

Puspanas 2018 Sinergi Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Puspanas 2018 Sinergi Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

DP3AKB, PKHP




MEDAN.SWARAWANITA.NET.-Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise  dan peserta PUSPANAS 2018 menghadiri acara Ramah tamah yang di adakan oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Ramayadi  yang diadakan di Rumah Dinas Gubernur  Sumatra Utara. Minggu (11/11/2018). Acara ini dihadiri juga oleh Forkom Puspa Jawa Barat yang diketuai oleh Dra.Hj..Ratnaningsih, MM




Pada kesempatan tersebut Gubernur Sumatra Utara menuturkan mengapresiasi kegiataan rembuk Nasional PUSPANAS 2018 yang diadakan Kementerian Perdayaan dan perlindungan Anak  di Medan Sumatra Utara dan mengajak kepada peserta PUSPANAS yang berasal dari berbagai Provinsi di Indonesia untuk mengajak  melihat keindahan Provinsi Sumatra Utara.
Mengawali sambutannya  Menteri Perempuan dan Perlindungan Aanak Yohana Yambise dengan membacakan pantun “Kalau bukan karena Cinta, tidak dibuat sebaik puisi , kalau bukan karena cinta, tidaklah saya datang kesini, pantun ini mendapat aplus dari peserta yang hadir.



Lebih jauh Yohana Yambise menuturkan saya lompat seperti kangguru dari satu tempat ke tempat lainnya seperti kangguru, sampai saya  bisa bertemu  Gubernur Sumatra Utara  dan semua yang hadir. Ada sekitar 300 peserta  terdiri Kepala dinas dan PUSPA seluruh Indonesia. PUSPA ini merupakan diskusi publik dimana kami membangkitkan semangat organisasi yaitu organisasi perempuan pemerhati anak, tokoh adat, tokoh agama yang bisa membantu pemerintah untuk melakukan tugas-tugas kami yaitu untuk membangun perempuan dan anak di negri ii, saya tekannkan tugas saya cukup berat untuk membangun perempuan dan anak.Sekitar 160 juta perempuan yang ada di Negara ini dan 83 juta anak-anak dan 70% Bangsa ini adalah perempuan dan anak yang harus menjadi perhatian pemerintah  ujar Yohana.

Saya perhatikan pembangunan selama ini pastiinfrastruktur, jembatan , saya ingat dulu teman saya dari Srilangka katakan Ibu Menteri ini kami memperhatikan SDM lebih dulu , angka kematian Ibu harus turun, angka kematian anak harus turun, literasi baca turun, dan kekerasan terhadap anak, rentan rehabilitas, lansia harus terpenuhi semua , baru mereka membangun infraskturnya itu kata teman saya dari beberapa negara.


Indonesia dipilih dari 10 Negara besar membawa palanet Tahun 2030 dipilih PBB ini merupakan tugas kita yang besar, saya tidak bisa berjalan sendiri , mengapa Indonesia dipilih dikatakan Indonesia adalah mayoritas penduduknya muslim nomor satu di dunia oleh karena itu PBB memilih Indonesia karena Toleransinya Tinggi, termasuk perempuan duanggap cukup maju oleh karena itu perempuan Indonesia sudah mulai diajak ke daerah-daerah konplik seperti Afganistan. Saya memimpin 5 orang perempuan -perempuan semua masuk Afganistan , di Afganistan Woemn sebagai pembawa perdamaian , saya bicara bagaimana Indonesia aman, damai. Ini menunjukan bahwa Indonesia sudah roll Model Cuma itulah untuk membawa perempuan ke planet 50:50 sesuai SDGs.
Suatu Bangsa Suatu Negara belum dikatakan belum maju , belum bebas dari kemiskinan bila perempuan , belum ada garis aman . Sudah saatnya laki-laki memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada perempuan, akses peluang pada perempuan jangan didominasi oleh kaum laki-laki , karena di Indonesia budaya Patrinial masih ada hingga kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sangat tinggi. Di Legislatif baru 17 % perempuan kepala daerah baru 86 orang dan posisi lainnya sangat sedikit.

Saya memohon kepada Gubernur Sumatra utara diperhatikan kedepan perempuan-perempuan untuk menduduki posisi Bupati, Walikota dan lain-lain , Legislatif harus naik, ditimgkat Provinsi hanya 16 % di tingkat Kab/Kota hanya 14 % , masih kurang bagaimana kita bisa mengejar Palnet 50 : %0  Tahun 20130 ,.Untuk memenuhi kuota perempuan di parlement saja 3o % sangat susah luar biasa.Tugas kami banyak kami punya program 3 Ends. Apa yang dilakukan Kementerian kami dengan memberikan bantuan  bagi kab/kota meskipun sedikit dan kami memberikan penghargaan kab/kota layak anak ,Semua harus bergerak Bersama untuk masyarakat Isu anak karena sesuai dengan komisi hak anak , Tumbuh kembang anak dan perlindungan anak diberikan oleh negara. Tugas perlingan perempuan dan anak adalah urusan wajib daerah yang dilakukan oleh kepala daerah dan ini sudah diatur oleh N0.23 Tahun 2014. Bahwa tidak rugi untuk memberikan anggran untuk perempuan dan anak kita harus selamatkan perlindungan perempuan dan anak, perempuan selamat saya percaya provinsi ini akan selamat, kedepan mereka harus sehat , mereka menghasilkan generasi generasi penerus bangsa,

Sekarag kekerasan pada perempuan dan anak  sudah terjadi di mana-mana, menentarkan semakin meningkat, perceraian semakin meningkat di negara ini yang dampaknya pada anak-anak. Kita sedang menyiapkan masa depan mereka akan lebih baik merekalah yang memutus mata rantai kekersaan anak apalagi , sekarang paling tinggi yang dihadapi anak adalah pelecehan seksual untuk anak dibawah umur , justru KDRT menurun , pelecahan , pencabulan terus meningkat , saya berharap kedepan tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan Kita jadikan Indonesia Layak Aank tuturnya. Diakhiri dnegan pembacaan pantun yaitu Sebapak sirih , sekutu pesan, pesan indah dari durian, kami disini kumpul di Medan membangun anak dan perempuan pungkasnya. (dh)

Ridwan Kamil Optimis Jabar Raih Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya

Ridwan Kamil Optimis Jabar Raih Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya

Artikel, DP3AKB


BANDUNG.SWARAWANITA NET. -Di Jawa Barat  ada peningkatan partisipasi di Kota/Kabupaten yang meningkat pesat disisi pembangunan Pengarustamaan Gender (PUG) ini. Pada Tahun 2016 ada 17 Kota /kabupaten yang ikut , sekarang  ada 26 Kota/Kabupaten,  hanya Kab Purwakarta yang tidak berpartisipasi.Kedepan bisa 27 Kota/Kabupaten bisa mengikuti  .Kita motivasi mudah-mudahan semua dapat penghargaan, yaitu Utama, Madya, Pratma .mentor yang tertinggi, utama sehingga dia dapat membimbing yang lainnya, dari mentor utama, madya, pratama.


Pada Tahun 2016 Jawa Barat meraih Anugrah Parahita Ekapraya dengan predikat tertinggi yaitu mentor
Pemprov Jabar sendiri fokus dalam 5 Tahun terutama bidang Perempuan ini harus punya kemandirian,sebenarnya tidak suka Perempuan Jawa Barat jadi TKW.Kita ingin fokus mereka bekerja di Desa, maka ada program yaitu 1 (satu) desa 1 (satu ) perusahaan, ada kredit Mesra, ada sekolah Perempuan ,Sekoper Cinta Sekolah Mencapai Impian dan Cita-Cita.


Kita Ada program Forum Anak, Obama dll  , yang intinya Perempuan dan Anak Di Jawa Barat, Apapun aspirasinya kita fasilitasi karena kita meyakini hasil survey memebuktikan bahwa Kebahagian Keluarga itu Nomor 1 ( Satu) , ternyata Keharmonisan Keluarga, ternyata mudah diucapkan tapi prakteknya banyak mengalami tantangan hal ini dikatakan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat memberikan sambutan Selamat Datang pada Tim Penilai dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI (Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya) di Hotel Tjokro, Selasa (6/11/2018).Acara ini dihadiri oleh, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari, Bupati Banjar Hj.Ade Uu Sukaesih, Bupati Majalengka , Bupati  Karna Sobahi Bupati Kab Bogor Hj.Nurhayanti , Kepala DP3AKB Jabar, Ir Poppy  Sophia Bakur, M.EP, Ketua KPPI Jabar Hj.Ratnaningsih , Forum Puspa Jabar serta berbagai Organisasi Perempuan yang ada di Jawa Barat serta tamu undangan lainnya.


Lebih lanjut Ridwan Kamil menuturkan Kita ada program sekolah tanpa gawai, program orang tua mengantar anak ke sekolah dan bermacam program lainnya, untuk menguatkan  anak-anak suaoaya dekat dengan orang tuanya, jangan terbawa arus oleh hal-hal yang negatif dalam pergaulan yang makin digital yang makin parah, kalau  tidak dibekali kekuatan mental dari orang tua maka akan akan terbawa arus.
Program Familiy For Family  yang dulu ada di Kota Bandung, akan dibawa ke Jawa Barat . Yaitu Satu Keluarga yang tidak mampu akan diadopsi oleh keluarga yang mampu , kalau ada 1 juta keluarga yang tidak mampu kita akan cari  1 juta keluarga mapan, sehingga mereka bisa dibantu tuturnya.


Pengentasan kemiskinan ini teorinya tidak sellau harus dari anggaran pemerintah tapi dukungan dari solidaritas warga yang dimotivasi oleh pimpinannya. Harapnnya semoga Jawa Barat optimis berhasil meraih Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya , karena beberapa indikator maju tidak ada yang mundur ujarnya. (dh)

Era Revolusi Industi 4.0, ASN Pun Perlu Shifting

Era Revolusi Industi 4.0, ASN Pun Perlu Shifting

Artikel, DP3AKB

http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_30419.jpg

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk berperilakulah seperti air. Air itu mengalir mengikuti bentuk. Seperti halnya dengan perkembangan jaman saat ini (revolusi industri 4.0) yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga ASN juga harus melek teknologi dan berdaptasi dengan perubahan jaman. 

Emil, sapaan akrabnya, mengatakan hal tersebut saat membuka Seminar “Shifting Bureaucracy" yang menghadirkan Rhenald Kasali sebagai pembicara di Aula Barat Gedung Sate, Rabu (24/10/18).

Maka dengan berjalannya waktu, Emil mengatakan Pemprov Jawa Barat akan melakukan perubahan pola pikir dimana ASN didorong untuk mampu berinovasi, berkolaborasi dan melakukan desentralisasi. Sehingga memudahkan ASN berinteraksi dengan masyarakat melalui kemajuan teknologi dalam meningkatkan pelayanan.

“Dengan konsep seperti ini pelayanan akan lebih lancar, warga tidak harus mendatangi kantor-kantor pemerintahan,” tuturnya.

Menurut Emil, tiga kunci utama ASN untuk melakukan shifting adalah berintegritas, melayani dengan hati, dan profesional. 

Penulis Buku "The Great Shifting" yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Rhenald Kasali di akhir paparannya memberikan tips bagaimana ASN bisa mengikuti zaman. Pertama, mengubah mindset. Kedua, mengusahakan semua untuk paperless dan berbasis teknologi informasi. "Dengan begitu akan memangkas waktu, hemat, dan mengurangi kesalahan," katanya. 

Ketiga, menurut Rhenald adalah dengan deregulasi. "Kurangi penerbitan peraturan-peraturan. Buatlah masyarakat paham dan jaga mereka untuk melakukan prinsip-prinsip bermasyarakat," katanya. Tak kalah penting untuk dilakukan birokrat adalah untuk menyederhanakan SOP. 

"Keempat, berilah ruang untuk ASN melakukan inovasi," katanya. 

Pada kesempatan ini, Ridwan menyerahkan Bantuan Riset Edukasi Pada Penerima Bantuan Riset Edukasi jenjang S-3 dan menerima Hasil Implementasi Riset Program 300 Doktor Provinsi Jawa Barat.