Gender dan Perjalanan Indonesia Menuju Kesetaraan

Gender dan Perjalanan Indonesia Menuju Kesetaraan

Artikel

Sudahkah anda menonton film Laskar Pelangi dan Dilan 1990? Tahukah anda jika kedua film tersebut secara tidak langsung menggambarkan perjalanan pembangunan manusia berbasis gender di Indonesia?

Film Laskar Pelangi dan Dilan 1990, merupakan film yang mengambil tema pendidikan atau lebih tepatnya kisah tentang anak sekolah. Meski berada pada setting waktu yang berbeda, kedua film menggambarkan pendidikan di Indonesia pada masanya. Tidak hanya itu, alur film didukung berdasarkan kisah nyata atau true story, yang tentu tidak salah jika menyebut gambaran pendidikan Indonesia sedikit banyak dikonstruksi kembali oleh kedua film tersebut. Lalu apa kaitannya film Laskar Pelangi dan Dilan 1990 dengan pembangunan manusia di Indonesia? Berikut penjelasannya.

Ketidaksetaraan Gender di Indonesia

Ada hal yang perlu diluruskan, sebelum akhirnya berpindah ke-ranah isu ‘kesetaraan gender’, yakni pemahaman tentang gender itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri, bahwa pemahaman mengenai gender seringnya salah kaprah di masyarakat. Gender, seringkali dikaitkan dengan jenis kelamin. Padahal, gender dan jenis kelamin merupakan dua hal yang berbeda. Jenis kelamin mengacu pada kondisi fisik yang secara lahiriah dimiliki oleh seseorang. Sedangkan gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan. Lalu, kondisi apa yang menyebabkan ketidaksetaraan gender? Yakni adanya perbedaan perlakuan yang diterima antara laki-laki dan perempuan di masyarakat berdasarkan alasan gender.

Pada Film Laskar Pelangi yang mengambil latar waktu tahun 1970-an, anda akan disuguhkan cerita 10 pelajar di SD Muhammadiyah Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berjuang mengeyam pendidikan di tengah kondisi ekonomi dan situasi sekolah yang tidak pasti. Namun menarik diperhatikan bahwa hanya ada satu anak perempuan bernama Sahara yang terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut, ke-9 lainnya adalah anak laki-laki. Hal ini menunjukkan, terpuruknya kualitas hidup perempuan saat itu yang ditandai dengan rendahnya akses pendidikan mereka dibanding laki-laki. Alasannya, dalam budaya Indonesia, perempuan lebih diarahkan untuk melakukan peran domestik dari pada peran publik. Misalnya saja pelarangan perempuan untuk bersekolah karena adanya pelabelan “sumur, dapur, kasur” sebagai tempat dimana perempuan seharusnya berada. Hal ini mengakibatkan ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap perempuan kerap terjadi sehingga akses dan peran mereka dalam berbagai sektor terhambat. Disaat itu pula, belum ada kebijakan pemerintah yang menangani khusus masalah kesetaraan gender.

Membaiknya Kualitas Hidup Perempuan

Hadirnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) adopsi PBB tahun 1979 untuk melindungi hak-hak perempuan yang disahkan pada tanggal 3 September 1981, menjadikan Indonesia 1 dari 189 negara yang menandatangani hasil konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980. Baru kemudian di tanggal 13 September 1984, Indonesia meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women). Keterlibatan Indonesia pada isu-isu global mempengaruhi arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan khususnya pembangunan manusia di berbagai sektor. Hal tersebut pelan-pelan mempersempit kesenjangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan kualitas hidup keduanya. Salah satu contohnya, adalah bertambahnya perempuan yang mengeyam pendidikan. Dalam Film Dilan 1990, dengan perbedaan latar waktu 20 tahun dari Laskar Pelangi, representasi perempuan yang bersekolah digambarkan cukup banyak. Kita dengan mudahnya melihat Milea dan perempuan-perempuan lain mengenakan seragam sekolah. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kualitas hidup perempuan dalam hal akses terhadap pendidikan semakin membaik.

Sebagai langkah nyata pemerintah dalam melaksanakan percepatan dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, isu pengarusutamaan gender tertuang dalam visi pembangunan nasional melalui penghapusan diskriminasi gender. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencantumkan sasaran pembangunan perspektif gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah.

Meningkatnya IPM Indonesia

Kualitas hidup sangat erat kaitannya dengan pembangunan khususnya pembangunan manusia. Dimana indikator untuk mengukur kualitas pembangunan manusia adalah terpenuhinya kebutuhan dasar dalam hal kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Dari film Laskar Pelangi dan Dilan 1990, kita bisa melihat sekilas bahwa pembangunan manusia di Indonesia mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, terlebih dalam konteks kekinian. Lihat saja masa depan dari Milea dalam film Dilan 1990 dan Ikal dalam film Laskara Pelangi, mereka kemudian digambarkan memiliki kualitas hidup yang baik ditandai dengan kesuksesan dalam hal finansial, karir dan pendidikan.

Secara kuantitatif, membaiknya kualitas hidup ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik pada laki-laki maupun perempuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah model statistik yang diperkenalkan United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990, untuk mengukur kualitas hidup suatu wilayah. IPM sebagai suatu indeks disusun dari 3 (tiga) dimensi yakni; (1) Dimensi Kesehatan yang diwakili oleh Angka Harapan Hidup Saat Lahir; (2) Dimensi Pendidikan yang diwakili oleh 2 Indikator yakni angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS); dan (3) Dimensi Standar Hidup Layak (SHL) yang diwakili oleh indikator PNB Perkapita.

Berdasarkan laporan Human Development Report (HDR) yang dilakukan oleh UNDP pada tahun 2016, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2015 berada pada level sedang dengan capaian IPM sebesar 68,9 atau berada di peringkat 113 dari 188 negara. IPM Indonesia meningkat 0,3 poin atau sebesar 0,44 persen dari tahun 2014. Capaian tersebut sebenarnya bukan suatu kebanggan mengingat fakta bahwa IPM Indonesia masih berada di bawah rata-rata dunia (71,7) dan setingkat Asociation of Southeast Asian Nations (ASEAN) berada antara peringkat 5-6 untuk masing-masing indikator penyusunan IPM tersebut (UNDP, 2016). Oleh karena itu, dibutuhkan usaha ekstra bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia dari berbagai sisi agar menjadi Negara di kelomok pembangunan manusia level tinggi.

Menurunnya IPG 2016

Angka IPM laki-laki dan IPM perempuan sama-sama mengalami peningkatan dalam tujuh tahun terakhir. Sejak tahun 2010 hingga sekarang, IPM laki-laki termasuk kategori “tinggi” yakni pada level di atas 70 dan perempuan berada pada level “sedang”. Artinya, kualitas hidup laki-laki dan perempuan semakin membaik. Hal ini diperkuat dari hasil penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015-2016 yang menunjukkan IPM perempuan naik sebesar 0,69 persen dari angka 66,98 menjadi 67,44. Sedangkan IPM laki-laki naik sebesar 0.92 persen dari angka 73,58 menjadi 74,26.

IPM mengukur capaian pembangunan manusia di suatu wilayah secara umum, sehingga disparitas atau perbedaan jarak antara IPM laki-laki dan perempuan tidak terlihat. Untuk melihat capaian pembangunan manusia yang terpilih gender, UNDP memperkenalkan sebuah ukuran yakni Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pada tahun 2010, penghitungan IPM mengalami perubahan dengan menggunakan metode baru, sehingga berdampak pada perubahan penghitungan IPG. Saat ini, IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-laki. Nilai IPG dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, IPM Indonesia baik laki-laki maupun perempuan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir mengalami peningkatan termasuk di tahun 2016. Paradoksnya, IPG Indonesia pada tahun 2016 justru mengalami penurunan. Hasil pengukuran Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan BPS menunjukkan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia pada tahun 2016 sebesar 90,82 atau mengalami penurunan sebesar 0,21 poin atau 0,23 persen dari tahun sebelumnya dimana IPG tahun 2015 sebesar 91,03. 

Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal IPM laki-laki dan perempuan meningkat? Meningkatnya IPM laki-laki dan perempuan tidak lantas membuat angka IPG ikut meningkat. Perumpaan sederhananya seperti ini, kembali ke Film Laskar Pelangi, meski di film tersebut representasi perempuan dan laki-laki sama-sama bersekolah, namun siapa yang akhirnya bersekolah hingga perguruan tinggi bahkan sampai ke luar negeri? Ya, Ikal, seorang laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi sekolah pada perempuan lebih lambat dibandingkan laki-laki atau terjadi kesenjangan.

Menurut data yang dikeluarkan BPS, Selama tahun 2010-2015, kecepatan pertumbuhan IPM perempuan selalu lebih besar dibandingkan IPM laki-laki. Hal tersebut menyebabkan IPG selalu naik setiap tahunnya. Namun, berbeda halnya dengan yang terjadi di tahun 2016, IPM perempuan tumbuh sebesar 0,69 persen. Pertumbuhan tersebut nyatanya kalah cepat dengan IPM laki-laki yang tumbuh sebesar 0,92 persen. Hanya komponen rata-rata lama sekolah yang pertumbuhannya lebih baik dari tahun sebelumnya. Kontras dengan Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran perkapita yang justru mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2015. Komponen HLS lah yang menjadi penyebab utama perlambatan IPM perempuan. HLS perempuan bahkan hanya tumbuh sebesar 0,87 persen, yang turun cukup signifikan dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 2,27 persen. Pertumbuhan perempuan yang melambat ini kemudian menjadi faktor penyebab turunnya IPG pada tahun 2016.

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, luas dan besarnya cakupan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan, sangat membutuhkan sinergitas antar K/L, pusat-daerah, dan antar daerah juga berperan besar untuk meningkatkan daya ungkit pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, termasuk SDGs, secara merata dan adil. “Mari bersama-sama meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui strategi pengarusutamaan gender guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai dimensi pembangunan," ujar Menteri Yohana Yembise.

Perkawinan Anak: Sebuah Ikatan Sakral Pemadam Api Harapan

Perkawinan Anak: Sebuah Ikatan Sakral Pemadam Api Harapan

Artikel

“Pernikahan Dini

Bukan cintanya yang terlarang

Hanya waktu saja belum tepat

Merasakan semua…”

            Penggalan lirik lagu “Pernikahan Dini” yang dipopulerkan oleh Agnes Monica tersebut sekiranya tepat menggambarkan fenomena perkawinan anak. Tentu kita semua sepakat bahwa perkawinan merupakan ikatan sakral antara pasangan laki – laki dan perempuan yang diakui secara sosial untuk membangun keluarga, melegalkan hubungan seksual, melegitimasi dan membesarkan anak, serta berbagi peran antar pasangan.

            Namun, bagaimana jadinya jika sebuah perkawinan dilakukan oleh seorang anak yang menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahkan masih belum genap berusia 18 tahun? Pada masa usia tersebut seharusnya mereka masih berhak merasakan serunya bermain bersama teman – teman, menikmati indahnya masa remaja, belajar, mengaktualisasikan bakatnya, serta mendapat kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Perkawinan anak dapat membawa anak ke “dunia dewasa” secara prematur.

Menurut Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, Lenny N. Rosalin selain berdampak terhadap pendidikan, perkawinan anak juga memiliki dampak yang penting terhadap kesehatan ibu dan anak, serta ekonomi. “Terkait masalah kesehatan, baik dari ibu maupun anaknya, karena si Ibu masih memiliki umur yang sangat muda, ketika melahirkan akan terkena resiko pendarahan, bahkan kematian. Ketiga, masalah ekonomi, jika dalam usia anak-anak mereka telah menjadi janda yang telah memiliki anak, maka anak tersebut harus bekerja untuk menghidupi anaknya. Selain itu, pada umumnya mereka hanya memiliki ijazah tingkat sekolah dasar dan memiliki upah yang rendah, sehingga dapat menyebabkan siklus kemiskinan. Jika Indonesia ingin memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi, maka seluruh lapisan masyarakat harus ikut menekan angka perkawinan anak”, ujar Lenny.

Komitmen dunia untuk mengakhiri perkawinan anak sebenarnya telah dibuktikan dengan salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke 5 dengan mengurangi praktik – praktik berbahaya pada anak – anak, termasuk perkawinan anak. SDGs tujuan ke 5 target ke 3 indikator ke 1 berbicara tentang proporsi perempuan umur 20 – 24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.

            Berdasarkan hasil Susenas tahun 2013 prevalensi perkawinan usia anak pada perempuan usia 20 – 24 tahun berstatus pernah kawin sebesar 24%. Pada tahun 2015 prevalensinya turun menjadi 23%. Pada tahun 2016 prevalensi perkawinan anak turun lagi menjadi 22,35%, berarti 1 dari 4 perempuan usia 20 – 24 tahun yang berstatus pernah kawin melakukan perkawinan pada usia anak. Walaupun angka prevalensi perkawinan anak terus menurun, hal tersebut tergolong sangat lambat.

Perkawinan pada anak juga mencerminkan rendahnya status perempuan. Studi yang dilakukan oleh UNICEF menyatakan bahwa perkawinan anak sering terjadi pada perempuan yang memiliki pendidikan rendah dan rentan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Padahal, seorang anak adalah harapan terbesar orang tua, dan praktik perkawinan anak telah memadamkan api harapan tersebut.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 telah mengumpulkan informasi mengenai jenjang pendidikan yang ditempuh oleh perempuan usia 20 – 24 tahun berstatus pernah kawin yang melakukan perkawinan di bawah atau di atas 18 tahun. Hasilnya cukup memprihatinkan, sebesar 94,72% perempuan usia 20 – 24 tahun berstatus pernah kawin yang melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun atau usia anak tidak bersekolah lagi, sementara yang masih bersekolah hanya sebesar 4,38%.

Perempuan usia 20 – 24 tahun berstatus pernah kawin yang melakukan perkawinan pada usia anak pun cenderung memiliki pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang kawin di atas usia 18 tahun. Perempuan usia 20 – 24 tahun berstatus pernah kawin yang kawin pada usia anak paling tinggi hanya menyelesaikan pendidikan dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), yakni sebesar 42,11%, dan yang menyelesaikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya 11,54%. Sedangkan yang melakukan perkawinan di atas usia 18 tahun mayoritas menyelesaikan pendidikannya hingga ke jenjang SMA, yakni sebesar 45,89%.

Karena menikah pada usia anak, maka mereka tidak dapat lagi memperoleh hak atas pendidikan.  Padahal, selain bisa menjadi tangga bagi masyarakat untuk mengubah status sosial mereka, pendidikan merupakan hal terpenting untuk membentuk kepribadian, mendapatkan pengalaman, dan membentuk generasi bangsa yang cemerlang.

Sejauh ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise tengah mendorong revisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pasal yang mengatur batas usia perkawinan. Dalam undang – undang tersebut menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki – laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun, serta memenuhi syarat – syarat perkawinan. Menurut Menteri Yohana batas minimal usia perkawinan tersebut justru mendorong praktik perkawinan anak. Sebaiknya batas minimal perkawinan dinaikkan, terutama bagi perempuan, karena usia 16 tahun masih tergolong usia anak atau belum dewasa.

Selain mendorong revisi Undang – Undang Perkawinan, Kementerian PPPA juga aktif melakukan Kampanye “Stop Perkawinan Anak” yang telah dilakukan di tujuh Provinsi sejak tahun 2016. Selain itu, Kementerian PPPA juga melakukan “Forum Pencegahan Perkawinan Anak” yang ditujukan kepada Tokoh Agama dan Guru dan telah dilakukan di 14 Provinsi.

Anak – anak memang belum saatnya merasakan sebuah ikatan sakral, merasakan tanggung jawab besar dan status sosial yang dibarengi dengan kesiapan mental, materi, dan spritual yang matang untuk mempertahankannya.

Mari bersama kita serukan STOP Perkawinan Anak!!

(PIA)

Kesetaraan Gender: Perlu Sinergi Antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Kesetaraan Gender: Perlu Sinergi Antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Artikel

Isu gender merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Adanya ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Untuk itu, pengarusutamaan gender diperlukan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki.

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan disesuaikan dengan keberagaman aspirasi dan hambatan kemajuan kelompok masyarakat laki-laki dan perempuan. Proses ini memerlukan suatu strategi yang menempatkan rakyat pada posisi aktif sebagai aktor pembangunan. Memerankan rakyat sebagai aktor berarti memerankan perempuan dan laki-laki sebagai aktor. Filosofi ini yang kemudian diterapkan dalam program pembangunan melalui strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional  yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dari semua kelompok usia, wilayah, dan yang kebutuhan khusus, dapat terlibat dalam proses pembangunan sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua; dan semua penduduk dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan/kebijakan. Strategi PUG dilaksanakan dengan cara memastikan adanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang adil dan setara bagi laki-laki maupun perempuan dalam pembangunan.

Telah banyak bukti yang menunjukkan peran perempuan sebagai faktor kunci pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Perempuan adalah salah satu elemen penting bagi proses transformasi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Sejak Konferensi Dunia tentang Perempuan yang pertama pada 1975 di Meksiko, negara-negara di dunia bahkan telah mengupayakan dan menunjukkan perbaikan terhadap posisi perempuan dalam kedudukannya di masyarakat melalui peningkatan pemahaman pentingnya peran perempuan dalam proses pembangunan. Indonesia juga meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita melalui UU No. 7 Tahun 1984, yang secara eksplisit mengakui pentingnya pemenuhan hak-hak substantif bagi perempuan menuju keadilan dan kesetaraan gender. Hal tersebut semakin memperkuat hadirnya tindakan nyata dan kerangka kerja untuk mewujudkan langkah-langkah yang dibutuhkan sebagai upaya menghadapi permasalahan yang terkait dengan isu kesetaraan gender di seluruh bidang pembangunan.

PELIBATAN LAKI-LAKI UNTUK PEREMPUAN (HE FOR SHE)

Dengan disepakatinya komitmen global untuk mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs), kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai secara global, yang dikenal dengan istilah Planet 50:50, di mana perempuan dan laki-laki bersama-sama setara berperan dan terlibat dalam pembangunan. Untuk memperkuat komitmen itu, Presiden RI Joko Widodo menerima peran sebagai duta HeForShe dalam program & quot; Impact 10x10x10” bersama pemimpin negara lainnya, antara lain Presiden Malawi, Arthur Peter Mutharika; Presiden Rwanda, Paul Kagame; Presiden Romania, Klaus Werner Iohannis; Presiden Finlandia, Sauli Niinisto; Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe; dan Perdana Menteri Swedia, Stefan Lofven.

Dalam laman profilnya sebagai HeForShe Champion, Presiden Joko Widodo menyatakan “Perempuan mewakili separuh dari penggerak pembangunan negara. Sebagai Presiden, saya telah mengarusutamakan isu kesetaraan gender karena itu sangat penting untuk mencabut akar penyebab diskriminasi dan kekerasan.” Terkait hal tersebut, maka isu-isu tentang pengarusutamaan gender menjadi fokus utama di dalam pemerintahan. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memperjuangkan perubahan positif bagi kaum perempuan khususnya yang menyangkut akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari pembangunan. Untuk mendorong pelaksanaan pembangunan yang responsif gender tidak hanya melalui kebijakan, program, dan kegiatan saja tetapi perlu langkah nyata melalui suatu gerakan perubahan masif dan perubahan pola pikir dan paradigma dari seluruh segmen masyarakat. Langkah nyata itu antara lain melalui kampanye “HeForShe” atau peningkatan partisipasi laki-laki terhadap isu perempuan dan anak. HeForShe adalah kampanye solidaritas untuk kesetaraan gender yang bertujuan untuk melibatkan laki-laki dan anak laki-laki sebagai agen perubahan untuk mencapai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, dan mendorong mereka untuk terlibat dalam upaya mengakhiri isu-isu terhadap ketidaksetaraan yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan. Sebagai Duta HeforShe, Presiden RI melalui pernyataan tertulisnya menyatakan misinya untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan serta melindungi perempuan, anak-anak, dan kelompok marjinal melalui 3 (tiga) fokus area, yaitu :

  1. Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan;
  2. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan; dan
  3. Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

SINERGI SELURUH UNSUR MASYARAKAT

Jika kita melihat angka kekerasan berdasarkan Survey Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2016 di Indonesia masih sangat memprihatinkan dan terungkapnya berbagai kasus kejahatan seksual akhir-akhir ini di beberapa daerah di Indonesia yang dapat kita saksikan dalam berbagai media menimbulkan berbagai kekhawatiran, dimana perempuan dan anak menjadi objek dan sekaligus korban dari kejahatan ini. Untuk itu dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender perlu keterlibatan dari semua pihak.

Melihat luasnya dan besarnya cakupan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan, sinergitas menjadi kata kunci untuk mempercepat perwujudannya. Salah satu strateginya adalah pengarusutamaan Gender Perencanaan dan Penganggaran yang Resposif Gender (PPRG), di mana pemerintah pusat dan daerah melakukan analisis gender dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan ada keadilan dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki, perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Karena kesetaraan gender ini merupakan cross-cutting issues, maka sinergitas antar K/L, pusat-daerah, dan antar daerah juga berperan besar untuk meningkatkan daya ungkit pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, termasuk SDGs, secara merata dan adil.

Masyarakat, termasuk akademisi, juga memiliki peran penting. Akademisi mentransmisikan pengetahuan, nilai, norma, dan ideologi serta pembentukan karakter bangsa, tidak terkecuali kesetaraan dan keadilan gender yang terkait erat dengan nilai hakiki kemanusiaan. Perguruan Tinggi sesuai dengan peran dan tugasnya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pengembangan ilmu riset, melakukan proses belajar mengajar dan pengabdian masyarakat. Peran tersebut akan menghasilkan ilmu pengetahuan, para lulusan yang mempunyai kemampuan akademik memadai dan menjadi pusat rujukan ilmu pengetahuan untuk berbagai fenomena sosial dan kebudayaan. Melalui peran dan tugas inilah diharapkan Perguruan Tinggi dapat membantu membangun dan meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender yang lengkap, yang akan berdampak pada pengetahuan, sikap dan perilaku mahasiswa, sehingga akan dibawa dalam praktek kehidupan sehari-hari dan profesi yang akan dijalani.

Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya

Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya

Artikel

Sahabat perempuan dan anak, fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap kaum perempuan di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Menyikapi hal tersebut pemerintah terus berupaya menangani kasus KDRT yang tingkat terjadinya sangat tinggi di Indonesia, salah satunya dengan melakukan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2016 untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta apa saja faktor penyebab tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa kaum perempuan, khususnya dalam kekerasan fisik dan seksual, untuk mencari jalan keluar dalam menangani masalah tersebut.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Perempuan

...

Hasil SPHPN 2016 mengungkapkan beberapa jenis kekerasan yang dialami perempuan berumur 15-64 tahun baik oleh pasangan maupun bukan pasangan dalam periode 12 bulan terakhr maupun semasa hidup. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan diantaranya yaitu kekerasan fisik, meliputi tindakan memukul, menampar, menendang, mendorong, mencengkram dengan keras pada tubuh pasangan dan serangkaian tindakan fisik lainnya. 18,3% perempuan yang sudah menikah dengan jenjang usia 15-64 tahun telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual. Kekerasan fisik mendominasi kasus KDRT pada perempuan yaitu sebesar 12,3% dibandingkan kekerasan seksual sebesar 10,6% (SPHPN, 2016).

Kekerasan emosional atau psikologis, bentuknya meliputi tindakan mengancam, memanggil dengan sebutan yang tidak pantas dan mempermalukan pasangan, menjelek-jelekan dan lainnya. Sebanyak 1 dari 5 perempuan yang sudah menikah pernah mengalami kekerasan emosional yakni sebesar 20,5%.

Sedangkan untuk kekerasan ekonomi, dapat berupa meminta pasangan untuk mencukupi segala keperluan hidupnya seperti memanfaatkan atau menguras harta pasangan. Sebanyak 1 dari 4 perempuan juga mengalami kekerasan ekonomi atau sebesar 24.5%. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat maka tingkat kekerasan yg dialami perempuan semakin rendah.

Bentuk kekerasan lainnya yaitu kekerasan seksual seperti memeluk, mencium, meraba hingga memaksa untuk melakukan hubungan seksual dibawah ancaman. Angka kekerasan seksual dalam KDRT pada perempuan yaitu sebesar 10,6%.

Kekerasan selanjutnya yaitu pembatasan aktivitas oleh pasangan, kekerasan ini banyak menghantui perempuan dalam kehidupan rumah tangganya, seperti pasangan yang terlalu posesif, terlalu mengekang, sering menaruh curiga, selalu mengatur apapun yang dilakukan, hingga mudah marah dan suka mengancam. Kekerasan ini merupakan jenis kekerasan yang paling sering dialami perempuan yang sudah menikah, hingga mencapai 42,3%.

Berdasarkan data jumlah bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang paling sering dialami kaum perempuan, yaitu pembatasan aktivitas, disusul oleh kekerasan ekonomi, kemudian kekerasan emosional/psikis, lalu kekerasan fisik dan terakhir kekerasan seksual.

Faktor-Faktor Penyebab KDRT

Sahabat, tahukah anda apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya KDRT khususnya secara fisik dan seksual terhadap perempuan oleh pasangannya? Berdasarkan hasil SPHPN Tahun 2016 mengungkapkan terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi.

Faktor individu perempuan, jika dilihat dari bentuk pengesahan perkawinan, seperti melalui kawin siri, secara agama, adat, kontrak, atau lainnya perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KUA.

Selain itu, faktor seringnya bertengkar dengan suami, perempuan dengan faktor ini beresiko 3,95 kali lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, dibandingkan yang jarang bertengkar dengan suami/pasangan. Perempuan yang sering menyerang suami/pasangan terlebih dahulu juga beresiko 6 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah menyerang suami/pasangan lebih dahulu.

Faktor pasangan, perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain beresiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri/pasangan lain. Begitu juga dengan perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2,48 kali lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh.

Disamping itu, ada pula perempuan yang memiliki suami menggangur beresiko 1,36 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang pasangannya bekerja/tidak menganggur. Faktor suami yang pernah minum miras, perempuan dengan kondisi suami tersebut cenderung 1,56 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang suaminya tidak pernah minum miras. Begitu juga dengan perempuan yang memiliki suami suka mabuk minimal seminggu sekali, beresiko 2,25 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah mabuk.

Perempuan dengan suami  pengguna narkotika beresiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2 kali lebih besar dibandingkan yang tidak pernah menggunakan narkotika. Perempuan yang memiliki suami pengguna narkotika tercatat 45,1% mengalami kekerasan fisik, 35,6% mengalami kekerasan seksual, 54,7% mengalami kekerasan fisikdan/seksual, 59,3% mengalami kekerasan ekonomi, 61,3% mengalami kekerasan emosional/psikis, dan yang paling tinggi yaitu 74,8% mengalami kekerasan pembatasan aktivitas. Selain itu faktor suami yang pernah berkelahi fisik dengan orang lain, perempuan dengan suami kondisi ini beresiko 1,87 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah berkelahi fisik.

Faktor ekonomi, perempuan yang berasal dari rumahtangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan. Perempuan yang berasal dari rumahtangga pada kelompok 25% termiskin memiliki risiko 1,4 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan kelompok 25% terkaya. Aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan. Hal ini paling tidak diindikasikan oleh pekerjaan pelaku yang sebagian besar adalah buruh, dimana kita tahu bahwa tingkat upah buruh di Indonesia masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan rumahtangga.

Faktor sosial budaya, seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki risiko 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan, dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan

Dari sekian banyak faktor yang memicu terjadinya KDRT, perlu kita pahami bahwa pentingnya konsep kesetaraan dalam keluarga adalah kunci dalam menghentikan tindak KDRT. Dalam keluarga terbagi peran-peran yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan dimana peranan ini menentukan berbagai pengambilan keputusan, serta nilai-nilai luhur termasuk nilai kesetaraan dan keadilan gender yang ditanamkan. Nilai-nilai ini semestinya bisa dikomunikasikan di awal pembentukan keluarga yakni pada jenjang pernikahan. Perlu adanya komitmen yang kuat yang terbangun baik dalam pribadi laki-laki maupun perempuan, untuk mengemban semua konsekuensi yang hadir ketika formasi keluarga telah terbentuk. Komitmen yang telah terbentuk tersebut diharapkan mampu membangun komunikasi dua arah di antara suami dan istri yang berimplikasi pada keutuhan keluarga, sehingga kasus KDRT pun dapat tereliminasi.

Perlu kita pahami bersama bahwa, hubungan suami istri, bukanlah hubungan “ Atasan dengan Bawahan” atau “Majikan dan Buruh” ataupun “Orang Nomor satu dan orang belakang”, namun merupakan hubungan pribadi-pribadi yang “demokratis”, pribadi-pribadi yang menyatu kedalam satu wadah kesatuan yang utuh yang dilandasi oleh saling membutuhkan, saling melindungi, saling melengkapi dan saling menyayangi satu dengan yang lain untuk sama-sama bertanggungjawab di lingkungan masyarakat dan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebenarnya telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga guna menyikapi maraknya fenomena KDRT yang terjadi di masyarakat. Pemerintah menilai setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Setiap warga negara, termasuk perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Menyikapi tingginya kasus KDRT di Indonesia, Kemen PPPA menginisiasi berbagai program, diantaranya rumah tangga tangguh. Kemen PPPA menyasar target edukasi pada pasangan-pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan (pra nikah) untuk mencegah tindakan kekerasan yang akhirnya berujung perceraian. Rumah tangga tangguh diharapkan dapat melahirkan anak-anak yang berkualitas sebagai generasi penerus bangsa, dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk mendukung program keluarga tangguh, meningkatkan pendidikan, pengetahuan, dan mengubah pola pikir pasangan yang akan menikah tentang konsep keluarga harmonis. Kemen PPPA juga akan melakukan edukasi sejak dini kepada anak-anak sekolah, terutama remaja puteri sebagai persiapan untuk menjalani kehidupan pernikahan dan rumah tangganya kelak.

Pelibatan pihak ketiga dalam proses mediasi ketika terjadi permasalahan diperlukan, jika tidak bisa ditangani, segera laporkan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) atau ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres setempat. Jangan menunggu hingga kasusnya terlalu fatal sehingga sulit untuk diselesaikan. Catatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) agar bisa dilindungi oleh negara berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.