Netty: Perempuan Harus Berdaya Agar Tidak Terpedaya

Netty: Perempuan Harus Berdaya Agar Tidak Terpedaya

Artikel

http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_27073.jpg

Ketua Dekranasda Jabar Netty Prasetyani Heryawan menegaskan, perempuan masa kini harus mampu berdaya, agar tidak diperdaya. Hal itu diungkapkan Netty saat menjadi salah satu pembicara dalam seminar tentang Industri Kreatif KUMKM di Gedung Sate, Senin (22/1) bersama pembicara lain Anne Avanti, desainer internasional.

"Jika tidak berdaya maka selamanya akan diperdaya," ujar Netty.

Selain itu Netty juga menjelaskan bahwa jika perempuan yang berdaya, maka efeknya akan banyak, baik terhadap keluarganya sendiri maupun lingkungannya.

"Perempuan lah yang melahirkan anak generasi penerusnya, perempuan juga yang pertama kali mendidik anak. Maka perempuan atau ibu yang berdaya akan menularkan keberdayaan bagi banyak orang," jelasnya.

Seminar tentang industri kreatif diikuti para pelaku KUMKM bidang industri kreatif yang kebanyakan perempuan dan memenuhi Aula Barat Gedung Sate tempat acara seminar berlangsung. (Pun)

Regulasi-regulasi Fasilitas Pendukung PUG

Regulasi-regulasi Fasilitas Pendukung PUG

Artikel, DP3AKB, PKHP

Adapun Regulasi-regulasi fasilitas pendukung PUG tersebut adalah:

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 Download
Tentang PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TERBUKA

Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2016 Download
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SARANA KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2013 Download
Tentang PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN KAWASAN LINDUNG

Pergub 5 Tahun 2016 Download
Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2016
Tentang bantuan keuangan dukungan pengawasan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota
Bidang: Keuangan dan Perpajakan Status:

Pergub 10 tahun 2016 Download
Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2016
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 92 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN IZIN TERPADU

Pergub 47 Tahun 2014 Download
Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat

Pergub 50 Tahun 2015 Download
Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2015
Tentang PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, MADRASAH ALIYAH, DAN MADRASAH ALIYAH KEJURUAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Pergub 58 Tahun 2014 Download
Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pencetakan Seratus Ribu Usaha Baru

Pergub 63 Tahun 2014 Download
Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2014
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Korban Perdagangan Orang dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Pergub 70 Tahun 2013 Download
Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2013
Tentang PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN METROPOLITAN DAN PUSAT PERTUMBUHAN DI JAWA BARAT

Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2009 Download
Tentang PEDOMAN KEMITRAAN PENGEMBANGAN TERNAK

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2010 Download
Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2010 Download
Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN TARIF ANGKUTAN BUS KOTA

Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2011 Download
Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 Download
Tentang PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA BARAT

Berikut ini Regulasi Nasional yang mendukung PUG

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI eksklusif. Download
  2. UU No 25 tahun 2009 Pasal 4 tentang Pelayanan Publik yang sama atau tidak Diskriminatif terhadap kelompok rentan. Download
  3. Kementrian PU menerbitkan Permen PU No 30/PRT/M/2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas yang standar semua bangunan gedung. Download
  4. Kemenkes ada peraturan Menteri no 15 tahun 2013 tentang fasilitas khusus menyusuiKementrian. Download
  5. Dikbud telah menerbitkan Juknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak. Download
Harapan Menko Puan untuk Para Perempuan Indonesia

Harapan Menko Puan untuk Para Perempuan Indonesia

Artikel, Galeri Foto

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani berharap perempuan lebih berperan aktif dalam pembangunan Indonesia. Terutama sosok untuk merawat kebhinekaan Indonesia.

“Saya harapkan pada acara yang sangat strategis ini, saya berkeinginan kita semua untuk saling menjaga Indonesia seutuhnya secara bergotong royong dan agar bisa saling bersinergi,” kata Puan Maharani dalam pidatonya di acara peluncuran hasil survei nasional tentang perempuan dari Wahid Foundation di Jakarta, Senin (29/1/2018).
Menurut Puan, peran perempuan mempunyai andil besar di Indonesia. Terlihat dari banyaknya organisasi perempuan yang ikut dalam perjuangan bangsa untuk memperjuangkan hak-haknya.

“Telah banyak dalam catatan sejarah bangsa, peran perempuan semasa perjuangan pergerakan kemerdekaan melawan kolonialisme Belanda dan Jepang dengan membentuk organisasi perempuan,” ujar Puan seperti dilansir Antara.
Puan mengutip ucapan Presiden pertama Indonesia Soekarno bahwa perempuan sebagai tiang negeri yang menentukan baik buruknya suatu negeri.

Bangsa Indonesia, sambung dia, membutuhkan sosok perempuan untuk merawat tumbuh kembangnya kebhinekaan, merawat akar kemajemukan dan toleransi bangsa yang membuat bangsa ini tetap berpijak pada jati diri yang sesungguhnya.

Sebuah hasil survei dari Masyarakat Telematika Indonesia tahun 2017 menyoroti bahwa jenis kabar bohong atau hoax yang sering diterima adalah terkait dengan isu politik dan SARA. Oleh karena itu, Puan mengajak seluruh masyarakat agar selalu mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila.

“Jangan mau kita diadu domba, kita itu Indonesia, kita itu bangsa Indonesia, maka dari itu kita harus bersatu dalam mempertahankannya,” Puan memungkasi.

Pelatihan Aktivis/Kader Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM)

Pelatihan Aktivis/Kader Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM)

Artikel, DP3AKB, Galeri Foto, PPA

Bandung.Kepala Dinas (Plt) DP3AKB Provinsi Jawa Barat Dr.Hj.Dewi Sartika M.Si saat memberikan arahan pada acara Pelatihan Aktivis/Kader Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat yang dilaksankan Senin tanggal 11 s/d 14 Desember di Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor Sumedang.Dalam Arahanya Plt. DP3AKB menekankan kepada para aktivis dan kader untuk tetap bisa melakukan aksi pada masyarakat bekerja sama dengan para stake kholder di desa masing-masing,dan harus menjalankan program PATBM dengan sesungguhnya.Dengan adanya program PATBM ini diharapkan para aktivis dan Kader bisa membantu pemerintah dalam mengurangi angka kasus pada anak-anak dan perempuan.
puri1217a
puri1217b
puri1217c