Banyak terjadi kasus wanita hamil di luar nikah, baik secara terang terangan atau sembunyi sembunyi.

Sebagian wanita yang hamil di luar nikah memilih untuk mengaborsi anaknya dari pada memilih untuk mempertahankan janin yang dikandung, sebagian lainnya masih mempunyai nurani untuk mempertahankan darah dagingnya sendiri.

Kurangnya pengetahuan akan keagamaan seseorang menjadi faktor paling kuat terjadi kehamilan di luar nikah, diikuti peran orang tua yang kurang menjaga serta pergaulan yang bebas

Apapun faktornya, kelahiran anak di luar nikah menjadi beban mental tersendiri baik bagi sang ibunya maupun bagi sang anaknya kelak ketika sudah dewasa, apalagi tentang statusnya yang tidak mempunyai bapak/ayah, belum lagi ketika kepengurusan pada surat menyurat terkait KK (Kartu Kelahiran ) atau  status hukum yang lain,

Anak yang lahir di luar pernikahan secara hukum hanya punya hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dia secara hukum tidak punya hubungan dengan sang ayah ataupun keluarganya. Sehingga dalam akta kelahirannya nanti di catat sebagai anak seorang ibu.

Hal itu bisa di lihat di UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 43 ayat (1)atau UUP jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam atau KHI.

Bagaimanapun juga anak harus mendapatkan akta kelahiran. Permudah dan tingkatkan pelayanan pembuatan akta kelahiran adalah salah satu tuntutan dari 12 tuntutan suara anak Indonesia di Forum Anak Nasional 2016.

Tata cara memperoleh (kutipan) akta kelahiran untuk anak luar kawin sama saja prosesnya dengan cara memperoleh akta kelahiran pada umumnya. Cuma, nanti di dalam akta kelahiran akan tercantum nama ibu saja, tidak tercantum nama ayah dari anak luar kawin tersebut.

Adapun berkas-berkas yang harus di siapkan untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak di luar nikah adalah sebagai berikut:

  1. Surat keterangan lahir atau Yang biasa di sebut Surat Kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran dan
  2. KTP / identitas saksi Kelahiran
  3. KTP sang Ibu
  4. Kartu Keluarga ( KK ) sang Ibu

Cara Pengurusannya :
Apabila anda menginginkan pencatatannya  di lakukan di tempat anda tinggal/ berdomisili, maka anda :

  • Menunjukan Persyaratan-persyaratan sebagaimana di uraikan di atas kepada Petugas Registrasi  di kantor Desa / kelurahan dan mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran .
  • Menandatangani Formulir yang telah di isi dan di ketahui oleh Kepala Desa/Lurah. 
  • Kepala Desa akan melanjutkan Formulir tersebut ke UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Namun apabila Anda menghendaki pencatatan di lakukan di luar tempat anda berdomisili/tinggal, maka anda tinggal menyerahkan Surat Kelahiran Dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukan KTP anda kepada Instansi Pelaksanaserta mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran.

Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipill Kabupaten/Kotamadya setempat adalah Instansi Pelaksana untuk mengurusi hal tersebut.

Dasar hukum:
1.   Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2.   Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3.   Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006
4.   Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
5.   Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).

Sumber:
Sumber: http://bapakeqya.blogspot.co.id/2015/11/cara-membuat-akta-kelahiran-anak-di.html
http://blog-maspamot.blogspot.co.id/2015/06/akta-kelahiran-untuk-anak-diluar-nikah.html

Artikel Terkait

Perempuan Berdaya Secara Mandiri Walikota Bandung, Ridwan Kamil memberikan apresiasi kepada para perempuan yang saat ini mulai mampu menunjukkan kapabilitas untuk terlibat dalam pembangunan negara. Menurut Walikota, jumlah perempuan dan anak di Indonesia ...
Bimbingan Teknis Motekar .Bandung,Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga (PKK) mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis bagi tenaga Motekar,kegiatan di laksanakan selama 3 hari di kab.Pangandaran.Kegiatan ini di ikuti oleh kurang lebih 130 tenaga Motekar,K...
Aher Minta Kinerja PNS Tetap Optimal Selama Ramadhan Pemerintah provinsi mengatur jam kerja baru bagi pegawai negeri sipil (PNS) selama bulan suci Ramadhan. Para PNS mendapat pengurangan jam kerja saat bulan puasa. Meski demikian, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengimbau...
KPAI Minta Penerbit Tarik Buku “Aku Berani Tidur Sendiri” Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta penerbit PT Tiga Serangkai untuk menarik buku "Aku Berani Tidur Sendiri" karangan Fitria Chakrawati. KPAI menilai buku tersebut memuat konten tidak ramah anak yang dapat di...
HUT ke 72, Ini Harapan Ineu Bagi Jawa Barat BANDUNG-Bertepatan dengan hari jadi ke-72 Propinsi Jawa Barat  sejumlah prestasi telah ditorehkan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari ber...

Leave a Reply

Your email address will not be published.