Sektor rumah tangga berperan penting dalam pilar ekonomi nasional. Rumah tangga yang kuat secara ekonomi dan edukasi akan dapat mendukung perekonomian di tanah air. Demikian diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Bp Ismet Inono.

Bahwa kaum ibu memiliki peran penting dalam menguatkan rumah tangga sebagai pilar ekonomi. Oleh karena itulah diperlukan berbagai langkah nyata untuk memberdayakan kaum ibu tersebut salah satunya melalui pelatihan yang berbasis finansial.

“Ini merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial Bank Indonesia untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat,” kata Ismet dihadapan 80 peserta pelatihan keuangan non tunai selasa 28 Pebruari 2017 di Vila Lemon Lembang. Para peserta terdiri dari kelompok Peka dari 6 desa di KBB. Ismet berharap dengan adanya pelatihan keuangan non tunai ini para ibu bisa memperoleh penghasilan secara disiplin dengan berbekal kreatifitas yang dimiliki Sehingga menguatkan ekonomi rumah tangga.

Mengenal Konsep Grameen Bank Ismet mengatakan bahwa Keberhasilan pelaksanaan model pembiayaan grameen bank yang dijalankan oleh Profesor Muhammad Yunus di Bangladesh telah menginspirasi dan menyadarkan banyak pihak termasuk BI tentang pentingnya untuk membuka akses pembiayaan untuk masyarakat yang tergolong kedalam katagori miskin.

Persyaratan perbankan pada umumnya yang mengharuskan adanya agunan, kesulitan bagi usaha yang baru, kebutuhan plafond kecil serta prosedur pembiayaan yang panjang dan berbelit belit, menyebabkan perempuan miskin mengalami kesulitan untuk mengakses pembiayaan dari perbankan umum. Sehingga pada akhirnya, masyakat yang tergolong miskin kesulitan untuk bisa melepaskan diri dari jeratan kemiskinannya.

Namun konsep grameen bank telah membuktikan kepada kita, bahwa masyarakat miskin ternyata dengan pemberian pola pendampingan yang baik, dihargai dan diberikan kepercayaan untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha, mereka dapat menjaga amanah tersebut dengan baik.
Secara garis besar beberapa prinsip operasional grameen bank dapat di jelaskan sebagai berikut:

Pertama, memudahkan masyarakat miskin dalam mengaksesnya, grameen bank menggunakan strategi jemput bola.

Kedua, skema dan plafond pembiayaan serta jadwal angsuran dibuat fleksibel disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah. Nasabah bisa melakukan angsuran pembiayaan secara harian, mingguan atau bulanan.

Ketiga, menerapkan konsep pembiayaan, maka pihak grameen bank menerapkan aturan tanggung renteng di dalam kelompok. Misalkan saja kalau dalam satu kelompok yang mengajukan pembiayaan terdiri dari 5 (lima) orang anggota, maka dalam proses pencairannya tidak akan langsung dilakukan secara sekaligus, tapi memakai mekanisme 2-2-1. Pada tahap pertama dua orang anggota kelompok dulu yang akan dicairkan, kemudian tahap berikutnya dua orang lagi, dan tahap terakhir satu orang. Biasanya penunjukan siapa yang akan mendapatkan pencairan tahap pertama dan tahap berikutnya merupakan hasil kesepakatan dari semua anggota kelompok. Biasanya ketua kelompok sebagai pemimpin akan mendapatkan jadwal terakhir pencairan pembiayaan.

Artikel Terkait

Jawa Barat Raih Anugerah Parahita Ekapraya 2016 Di penghujung tahun 2016, kembali Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih pengharagaan. Penghargaan tersebut adalah Anugerah Parahita Ekapraya (APE) untuk tahun 2016 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak...
TOT Fasilitator GAP dan GBS bagi Pejabat Fungsional Auditor ITWIL Prov Jabar, Perenc... Sambutan dari Plt. Kepala Inspektorat Prov Jabar, Dr.Solihin, M,Si, dilanjutkan sambutan sekaligus membuka acara oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga Berencana Prov Jabar Dr.Ir.Dewi Sartika,...
Launching Sekolah Ramah Anak di SMAN 10 Bandung BANDUNG, (PR).- Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 tahun 2015, tentang Sekolah Ramah Anak (SRA), Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ter...
PORPEMPROV 2016 Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ikut serta dalam Pekan Olah Raga Pemprov (PORPEMPROV). PORPEMPROV Jaba...
Kunjungan Kerja BP3AKB dan P2TP2A Provinsi Jawa Barat ke Provinsi Bali Sejak awal mulai terbentuknya P2TP2A melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 tahun 2010 hingga saat ini, P2TP2A Provinsi Jawa Barat telah menerima dan menangani 777 kasus, meliputi kasus trafiking 269 kasus, Kekerasan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.