Iriawan Pimpin Apel Besar HUT Ke-73 Provinsi Jabar

Iriawan Pimpin Apel Besar HUT Ke-73 Provinsi Jabar

Artikel

http://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_29439.jpg

BANDUNG-Tepat hari ini, Minggu (19/08/2018), Provinsi Jawa Barat genap berusia 73 tahun. Lapangan Gasibu Bandung menjadi lokasi digelarnya apel besar peringatan hari jadi yang dipimpin langsung oleh Penjabat Gubernur Jabar Mochamad Iriawan dan dihadiri pula oleh para ASN Pemprov Jabar, FKPD serta perwakilan dari Kabupaten Kota.

Dalam momentum hari jadi itu, Iriawan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat yang telah bekerja bahu-membahu mewujudkan cita-cita Jabar menjadi provinsi yang sejahtera dan terdepan di Indonesia.

"Terima kasih atas pengabdian dan kerjasama seluruh masyarakat yang menjadi sumbangan sangat berharga bagi pembangunan dan kemajuan Jabar  hingga saat ini," ucap Iriawan.

Dari masa kemerdekaan hingga kini kontribusi Jabar terhadap Indonesia sangat strategis. Tidak saja karena Jabar sebagai salah satu dari delapan provinsi pertama yang terbentuk dua hari setelah proklamasi kemerdekaan, melainkan Jabar merupakan provinsi terdepan dalam membangun kemajuan dan inovasi. Tak heran, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu hampir 48 juta jiwa ini menjadi langganan raihan berbagai prestasi nasional dan internasional.

Iriawan menuturkan, peringatan HUT Ke-73 Jabar kali ini digelar dalam suasana yang melegakan, setelah melewati masa tahapan Pilkada serentak Jabar 2018 yang dinilai memiliki banyak potensi kerawanan dalam berbagai aspek penyelenggaraan.

"Alhamdulillah, semakin matang kedewasaan berpolitik masyarakat Jabar, kesungguhan penyelenggara Pilkada khususnya KPU dan Bawaslu, netralitas ASN serta profesionalisme aparat keamanan, Pilkada serentak 2018 di Jabar berjalan aman, lancar, tertib dan demokratis," tuturnya.

Untuk itu dalam kesempatan tersebut, Iriawan memberikan penghargaan khusus kepada KPU Jabar, Bawaslu Jabar, Kapolda Jabar, Pangdam III Siliwangi dan Pangdam Jaya. Selain itu diberikan juga penghargaan bagi lembaga kerjasama Tri Partit Kabupaten/Kota terbaik di Jabar atas keberhasilannya mengembangkan hubungan harmonis antara pekerja, pengusaha dan pemerintah sehingga mampu menciptakan suasana kondusif dan kegiatan industri yang produktif.

Diberikan juga penghargaan kepada tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan Jabar, penghargaan loyalitas ASN dan penghargaan pelopor pemberdayaan masyarakat Jabar. Salah satu peraih penghargaan Kelurahan terbaik Jabar 2018 yaitu Kelurahan Pekiringan di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Gandi, mengaku bersyukur diberikan apresiasi dari Gubernur.

"Senang sekali kami diberikan apresiasi yang luar biasa dari Pak Gubernur dalam HUT Jabar ini, kita diundang kesini," kata Gandi selaku Lurah Pekiringan.

Ia mengatakan, Kelurahannya berhasil menjadi yang terbaik berkat kerja keras selama 2 tahun terakhir ini dimana koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan menjadi kunci keberhasilannya.

"Sejak 2015 kita selalu koordinasi dan komuniasi dengan masyarakat, pengurus lembaga kemasyarakatan, kita bangun kelurahan mulai dari nol sampai Alhamdulillah sekarang bisa menjadi juara satu," terangnya.

"Semoga Jabar semakin maju, tentram dan sukses," harap Gandi yang merupakan lulusan dari STPDN tahun 2005 ini.

Di penghujung acara, Iriawan melepas keberangkatan bantuan kepada korban bencana gempa di Lombok yaitu berupa 2 ton lebih bantuan pakaian, selimut, kasur dan handuk.

Sejarah Lahirnya Jawa Barat

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang di bekas gedung Raad van Indie pada tanggal 18 Agustus 2018. Dalam sidang itu ditetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945), selanjutnya dipilih Ir Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, serta membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Otto Iskandar Dinata yang akan bertugas menyusun rencana mengenai hal-hal yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah.

Keesokan harinya, 19 Agustus 1945, pemerintah berhasil menyusun 12 Kementerian, antara lain Departemen Dalam Negeri yang dipimpin oleh R.A.A Wiranatakusumah. Dalam berita negara RI 1945 disebutkan pula bahwa tanggal 19 Agustus 2019 itu, PPKI berhasil membentuk delapan provinsi yang dikepalai oleh seorang Gubernur dan masing-masing provinsi terdiri dari keresidenan-keresidenan yang dikepalai oleh Residen. Kedelapan provinsi itu adalah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Mr R Sutarjo Kartohadikusumo menjadi Gubernur pertama Jawa Barat.

Dengan demikian, Provinsi Jawa Barat lahir pada 19 Agustus 1945 yang waktu itu masih berkedudukan di Jakarta. Kemudian pada bulan September 1945 berpindah ke Bandung yang menjadi pusat pemerintahan provinsi Jawa Barat. Mr R Sutarjo Kartohadikusumo diangkat menjadi Gubernur Jawa Barat oleh Presiden Soekarno melalui keputusan tanggal 19 Agustus 1945. Tanggal itu pun diputuskan menjadi hari lahir Provinsi Jawa Barat karena memenuhi aspek legalitas, historis maupun aspek simbolis.

Untuk Pertama Kalinya Pj. Gubernur Pimpin Upacara 17 Agustus

Untuk Pertama Kalinya Pj. Gubernur Pimpin Upacara 17 Agustus

Artikel

http://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_29428.jpg

BANDUNG-Untuk pertama kalinya Pj. Gubernur Jabar M. Iriawan menjadi Inspektur Upacara Irup pada upacara peringatan HUT ke-73 RI di lapangan Gasibu Kota Bandung, Jum’at (17/8/2018). Iriawan yang sebentar lagi akan mengakhiri masa tugasnya sebagai Penjabat Gubernur Jabar bersyukur berkesempatan menjadi inspektur upacara peringatan 17 Agustus.

"Alhamdulillah Saya berkesempatan memimpin upacara 17 Agustus 1 bulan menjelang tugas Saya selesai," ungkapnya usai upacara di Gasibu.

Menyinggung soal jalannya upacara, Iriawan mengapresiasi karena seluruh acara berjalan lancar, terutama pada tim Paskibraka Jawa Barat.

"Tadi berjalan dengan lancar, sukses, dan khidmat, seperti yang saya inginkan kemarin waktu acara pengukuhan di gedung sate, supaya adik adik kita (Paskibraka) memiliki kebanggaan mengibarkan bendera sang saka duplikat provinsi Jawa barat di depan gedung sate," jelasnya.

Menurut Iriawan, para anggota Paskibraka ini layak diberi penghargaan di sekolahnya masing-masing sebagai siswa siswi berprestasi.

"Kita lihat perkembangan mereka dalam sekolah, kita akan berikan secara khusus, nanti dibicarakan dengan sekda dan kepala dinas pemuda dan olahraga," ujarnya.

Usai upacara dilanjutkan dengan melepas pawai kendaraan antik seperti club vespa dan mobil kuno, lalu menggelar acara ramah tamah di Gedung Sate bersama para pejuang kemerdekaan dari LVRI dan berbagai kalangan masyarakat. (Pun)

HUT Ke-73 RI, Iriawan Amanatkan Kondusifitas

http://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_29432.png

BANDUNG-Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat H. Mochamad Iriawan bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Puncak Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke 73 Tingkat Provinsi Jawa Barat , di Lapangan Gasibu Bandung, Jumat (17/08/2018).

Dalam sambutan, Pj Gubernur Iriawan menegaskan, bahwa kondusifitas, merupakan amanah terbesarnya dalam menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur.

Dengan kondusifitas, sambungnya, Jawa Barat mampu mencapai laju perekonomian diatas rata- rata nasional. Karena itu para investor pun tak ragu untuk berinvestasi di Jabar.

Dengan dukungan semua pihak pula, sampai saat ini Jawa Barat mampu menghadirkan kondusifitas pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di 16 Kota/ Kabupaten yang dilaksanakan secara serentak di Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Kondusifitas itu pula, tercermin dari angka partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2018 yaitu 72 persen. Angka yang diperoleh dari KPU Jabar tersebut meningkat cukup signifikan dari Pilkada sebelumnya yang hanya angka 63 persen.

"Ini semua tergambar dari tidak adanya satu butir balon pun yang meletus, tidak adanya satu kaca pun yang pecah. Satu tetespun darah yang mengalir pada pelaksanaan Pilkada di Jabar kemarin " tegasnya.

Capaian kondusifitas Jabar ini, sambung Iriawan, hadir seiring dengan matang dan dewasanya masyarakat Jawa Barat dalam berpolitik.

"Ini pun diteladani para inohong Jabar yang selalu mengamalkan perilaku terpuji," ujarnya.

Pada saat yang sama, lanjut Iriawan, para tokoh politik di Jawa Barat dapat tampil dengan penuh santun sesuai adat Ketimuran yang dijunjung tinggi.

Selain itu, netralitas Provinsi Jawa Barat mulai dari Gubernur, hingga Jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), memberikan nilai tambah pada pemilihan kepala daerah yang berwibawa.

"Terima kasih atas capaian ini, kepada saudara- saudara semua," kata Iriawan.

Maka, tak hanya sampai dengan pelantikan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, Walikota Wakil Walikota, tapi kondusifitas juga harus diwujudkan pula pada rangkaian pemilu anggota legislatif serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di 2019 mendatang

"Masa jabatan saya terbatas, namun ada agenda nasional, dan agenda strategis Provinsi. Seperti sejumlah pengerjaan proyek infrastruktur di Jawa Barat. Maka para stakeholder harus mendorong itu semua supaya dapat selesai tepat waktu," imbaunya.

Dalam waktu dekat, Jawa Barat menjadi tuan rumah dalam perhelatan ASIAN GAMES 2018. Dimana Jawa Barat menjadi lokasi untuk penyelenggaraan lima cabang olahraga, diantaranya balap sepeda Mountain Bike (MTB) dan Roadrace, Paragliding, Kano Slalom, dan Sepakbola.

Dengan sembilan venue di antaranya, Cabor Kano Slalom diselenggarakan di Bendung Rentang Majalengka. Cabor Balap sepeda MTB akan digelar di Kawasan Resort Bumi Ayu, Jalancagak, Kabupaten Subang. Sedangkan balap sepeda roadrace digelar di jalur Kabupaten Subang, Purwakarta, Karawang, Kemudian finish di Subang lagi (rute Dolog – Purwakarta- Karawang – Jalan Cagak).

Adapun Cabor Paragliding digelar di Gunung Mas Puncak di Kabupaten Bogor . Ada pula venue untuk cabor Sepak Bola di Stadion Patriot Kota Bekasi, Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi, Stadion Pakansari Kabupaten Bogor. Juga ada Stadion GBLA di Kota Bandung, dan Jalak Harupat di Kabupaten Bandung.

"Kita sebagai tuan rumah, masyarakat Jabar semua harus berpartisipasi mensukseskan event internasional ini. Kita sambut tamu-tamu kita dari berbagai negara sesuai falsafah Jabar ‘Someah hade ka semah," ajak Iriawan.

Usai pelaksanaan Upacara Puncak Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke 73 Tkt Provinsi Jawa Barat , di Lapangan Gasibu Bandung. Pj Gubernur beserta jajaran Forkopimda Jabar berjalan kaki ke Aula Barat dan Timur Gedung Sate beramah Tamah dengan para Perintis Kemerdekaan, Veteran, Angkatan 45, Pepabri, Wredatama dan Sesepuh Jabar.

Pada sore harinya dijadwalkan Apel Gelar Senja dan Penurunan Sang Merah Putih di Lapangan Gasibu Bandung.

Upacara 17 Agustus di DP3AKB Prov Jabar

Untuk penyelenggaraan Upacara Agustus di DP3AKB Prov. Jabar bisa dilihat melalui foto-foto berikut:

Upacara Agustus DP3AKB Prov. Jabar
Upacara Agustus DP3AKB Prov. Jabar
Upacara Agustus DP3AKB Prov. Jabar
Upacara Agustus DP3AKB Prov. Jabar
Upacara Agustus DP3AKB Prov. Jabar
Upacara Agustus DP3AKB Prov. Jabar
Upacara Agustus DP3AKB Prov. Jabar
Upacara Agustus DP3AKB Prov. Jabar
Upacara Agustus DP3AKB Prov. Jabar
Upacara Agustus DP3AKB Prov. Jabar
Upacara Agustus DP3AKB Prov. Jabar
Upacara Agustus DP3AKB Prov. Jabar
Upacara Agustus DP3AKB Prov. Jabar
Upacara Agustus DP3AKB Prov. Jabar
Upacara Agustus DP3AKB Prov. Jabar
Upacara Agustus DP3AKB Prov. Jabar
Gender dan Perjalanan Indonesia Menuju Kesetaraan

Gender dan Perjalanan Indonesia Menuju Kesetaraan

Artikel

Sudahkah anda menonton film Laskar Pelangi dan Dilan 1990? Tahukah anda jika kedua film tersebut secara tidak langsung menggambarkan perjalanan pembangunan manusia berbasis gender di Indonesia?

Film Laskar Pelangi dan Dilan 1990, merupakan film yang mengambil tema pendidikan atau lebih tepatnya kisah tentang anak sekolah. Meski berada pada setting waktu yang berbeda, kedua film menggambarkan pendidikan di Indonesia pada masanya. Tidak hanya itu, alur film didukung berdasarkan kisah nyata atau true story, yang tentu tidak salah jika menyebut gambaran pendidikan Indonesia sedikit banyak dikonstruksi kembali oleh kedua film tersebut. Lalu apa kaitannya film Laskar Pelangi dan Dilan 1990 dengan pembangunan manusia di Indonesia? Berikut penjelasannya.

Ketidaksetaraan Gender di Indonesia

Ada hal yang perlu diluruskan, sebelum akhirnya berpindah ke-ranah isu ‘kesetaraan gender’, yakni pemahaman tentang gender itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri, bahwa pemahaman mengenai gender seringnya salah kaprah di masyarakat. Gender, seringkali dikaitkan dengan jenis kelamin. Padahal, gender dan jenis kelamin merupakan dua hal yang berbeda. Jenis kelamin mengacu pada kondisi fisik yang secara lahiriah dimiliki oleh seseorang. Sedangkan gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan. Lalu, kondisi apa yang menyebabkan ketidaksetaraan gender? Yakni adanya perbedaan perlakuan yang diterima antara laki-laki dan perempuan di masyarakat berdasarkan alasan gender.

Pada Film Laskar Pelangi yang mengambil latar waktu tahun 1970-an, anda akan disuguhkan cerita 10 pelajar di SD Muhammadiyah Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berjuang mengeyam pendidikan di tengah kondisi ekonomi dan situasi sekolah yang tidak pasti. Namun menarik diperhatikan bahwa hanya ada satu anak perempuan bernama Sahara yang terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut, ke-9 lainnya adalah anak laki-laki. Hal ini menunjukkan, terpuruknya kualitas hidup perempuan saat itu yang ditandai dengan rendahnya akses pendidikan mereka dibanding laki-laki. Alasannya, dalam budaya Indonesia, perempuan lebih diarahkan untuk melakukan peran domestik dari pada peran publik. Misalnya saja pelarangan perempuan untuk bersekolah karena adanya pelabelan “sumur, dapur, kasur” sebagai tempat dimana perempuan seharusnya berada. Hal ini mengakibatkan ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap perempuan kerap terjadi sehingga akses dan peran mereka dalam berbagai sektor terhambat. Disaat itu pula, belum ada kebijakan pemerintah yang menangani khusus masalah kesetaraan gender.

Membaiknya Kualitas Hidup Perempuan

Hadirnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) adopsi PBB tahun 1979 untuk melindungi hak-hak perempuan yang disahkan pada tanggal 3 September 1981, menjadikan Indonesia 1 dari 189 negara yang menandatangani hasil konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980. Baru kemudian di tanggal 13 September 1984, Indonesia meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women). Keterlibatan Indonesia pada isu-isu global mempengaruhi arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan khususnya pembangunan manusia di berbagai sektor. Hal tersebut pelan-pelan mempersempit kesenjangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan kualitas hidup keduanya. Salah satu contohnya, adalah bertambahnya perempuan yang mengeyam pendidikan. Dalam Film Dilan 1990, dengan perbedaan latar waktu 20 tahun dari Laskar Pelangi, representasi perempuan yang bersekolah digambarkan cukup banyak. Kita dengan mudahnya melihat Milea dan perempuan-perempuan lain mengenakan seragam sekolah. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kualitas hidup perempuan dalam hal akses terhadap pendidikan semakin membaik.

Sebagai langkah nyata pemerintah dalam melaksanakan percepatan dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, isu pengarusutamaan gender tertuang dalam visi pembangunan nasional melalui penghapusan diskriminasi gender. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencantumkan sasaran pembangunan perspektif gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah.

Meningkatnya IPM Indonesia

Kualitas hidup sangat erat kaitannya dengan pembangunan khususnya pembangunan manusia. Dimana indikator untuk mengukur kualitas pembangunan manusia adalah terpenuhinya kebutuhan dasar dalam hal kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Dari film Laskar Pelangi dan Dilan 1990, kita bisa melihat sekilas bahwa pembangunan manusia di Indonesia mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, terlebih dalam konteks kekinian. Lihat saja masa depan dari Milea dalam film Dilan 1990 dan Ikal dalam film Laskara Pelangi, mereka kemudian digambarkan memiliki kualitas hidup yang baik ditandai dengan kesuksesan dalam hal finansial, karir dan pendidikan.

Secara kuantitatif, membaiknya kualitas hidup ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik pada laki-laki maupun perempuan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah model statistik yang diperkenalkan United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990, untuk mengukur kualitas hidup suatu wilayah. IPM sebagai suatu indeks disusun dari 3 (tiga) dimensi yakni; (1) Dimensi Kesehatan yang diwakili oleh Angka Harapan Hidup Saat Lahir; (2) Dimensi Pendidikan yang diwakili oleh 2 Indikator yakni angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS); dan (3) Dimensi Standar Hidup Layak (SHL) yang diwakili oleh indikator PNB Perkapita.

Berdasarkan laporan Human Development Report (HDR) yang dilakukan oleh UNDP pada tahun 2016, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2015 berada pada level sedang dengan capaian IPM sebesar 68,9 atau berada di peringkat 113 dari 188 negara. IPM Indonesia meningkat 0,3 poin atau sebesar 0,44 persen dari tahun 2014. Capaian tersebut sebenarnya bukan suatu kebanggan mengingat fakta bahwa IPM Indonesia masih berada di bawah rata-rata dunia (71,7) dan setingkat Asociation of Southeast Asian Nations (ASEAN) berada antara peringkat 5-6 untuk masing-masing indikator penyusunan IPM tersebut (UNDP, 2016). Oleh karena itu, dibutuhkan usaha ekstra bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia dari berbagai sisi agar menjadi Negara di kelomok pembangunan manusia level tinggi.

Menurunnya IPG 2016

Angka IPM laki-laki dan IPM perempuan sama-sama mengalami peningkatan dalam tujuh tahun terakhir. Sejak tahun 2010 hingga sekarang, IPM laki-laki termasuk kategori “tinggi” yakni pada level di atas 70 dan perempuan berada pada level “sedang”. Artinya, kualitas hidup laki-laki dan perempuan semakin membaik. Hal ini diperkuat dari hasil penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015-2016 yang menunjukkan IPM perempuan naik sebesar 0,69 persen dari angka 66,98 menjadi 67,44. Sedangkan IPM laki-laki naik sebesar 0.92 persen dari angka 73,58 menjadi 74,26.

IPM mengukur capaian pembangunan manusia di suatu wilayah secara umum, sehingga disparitas atau perbedaan jarak antara IPM laki-laki dan perempuan tidak terlihat. Untuk melihat capaian pembangunan manusia yang terpilih gender, UNDP memperkenalkan sebuah ukuran yakni Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pada tahun 2010, penghitungan IPM mengalami perubahan dengan menggunakan metode baru, sehingga berdampak pada perubahan penghitungan IPG. Saat ini, IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-laki. Nilai IPG dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, IPM Indonesia baik laki-laki maupun perempuan dalam kurun waktu 6 tahun terakhir mengalami peningkatan termasuk di tahun 2016. Paradoksnya, IPG Indonesia pada tahun 2016 justru mengalami penurunan. Hasil pengukuran Kementerian pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan BPS menunjukkan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia pada tahun 2016 sebesar 90,82 atau mengalami penurunan sebesar 0,21 poin atau 0,23 persen dari tahun sebelumnya dimana IPG tahun 2015 sebesar 91,03. 

Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal IPM laki-laki dan perempuan meningkat? Meningkatnya IPM laki-laki dan perempuan tidak lantas membuat angka IPG ikut meningkat. Perumpaan sederhananya seperti ini, kembali ke Film Laskar Pelangi, meski di film tersebut representasi perempuan dan laki-laki sama-sama bersekolah, namun siapa yang akhirnya bersekolah hingga perguruan tinggi bahkan sampai ke luar negeri? Ya, Ikal, seorang laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi sekolah pada perempuan lebih lambat dibandingkan laki-laki atau terjadi kesenjangan.

Menurut data yang dikeluarkan BPS, Selama tahun 2010-2015, kecepatan pertumbuhan IPM perempuan selalu lebih besar dibandingkan IPM laki-laki. Hal tersebut menyebabkan IPG selalu naik setiap tahunnya. Namun, berbeda halnya dengan yang terjadi di tahun 2016, IPM perempuan tumbuh sebesar 0,69 persen. Pertumbuhan tersebut nyatanya kalah cepat dengan IPM laki-laki yang tumbuh sebesar 0,92 persen. Hanya komponen rata-rata lama sekolah yang pertumbuhannya lebih baik dari tahun sebelumnya. Kontras dengan Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran perkapita yang justru mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2015. Komponen HLS lah yang menjadi penyebab utama perlambatan IPM perempuan. HLS perempuan bahkan hanya tumbuh sebesar 0,87 persen, yang turun cukup signifikan dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 2,27 persen. Pertumbuhan perempuan yang melambat ini kemudian menjadi faktor penyebab turunnya IPG pada tahun 2016.

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, luas dan besarnya cakupan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan, sangat membutuhkan sinergitas antar K/L, pusat-daerah, dan antar daerah juga berperan besar untuk meningkatkan daya ungkit pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, termasuk SDGs, secara merata dan adil. “Mari bersama-sama meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui strategi pengarusutamaan gender guna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai dimensi pembangunan," ujar Menteri Yohana Yembise.

Perkawinan Anak: Sebuah Ikatan Sakral Pemadam Api Harapan

Perkawinan Anak: Sebuah Ikatan Sakral Pemadam Api Harapan

Artikel

“Pernikahan Dini

Bukan cintanya yang terlarang

Hanya waktu saja belum tepat

Merasakan semua…”

            Penggalan lirik lagu “Pernikahan Dini” yang dipopulerkan oleh Agnes Monica tersebut sekiranya tepat menggambarkan fenomena perkawinan anak. Tentu kita semua sepakat bahwa perkawinan merupakan ikatan sakral antara pasangan laki – laki dan perempuan yang diakui secara sosial untuk membangun keluarga, melegalkan hubungan seksual, melegitimasi dan membesarkan anak, serta berbagi peran antar pasangan.

            Namun, bagaimana jadinya jika sebuah perkawinan dilakukan oleh seorang anak yang menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahkan masih belum genap berusia 18 tahun? Pada masa usia tersebut seharusnya mereka masih berhak merasakan serunya bermain bersama teman – teman, menikmati indahnya masa remaja, belajar, mengaktualisasikan bakatnya, serta mendapat kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Perkawinan anak dapat membawa anak ke “dunia dewasa” secara prematur.

Menurut Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA, Lenny N. Rosalin selain berdampak terhadap pendidikan, perkawinan anak juga memiliki dampak yang penting terhadap kesehatan ibu dan anak, serta ekonomi. “Terkait masalah kesehatan, baik dari ibu maupun anaknya, karena si Ibu masih memiliki umur yang sangat muda, ketika melahirkan akan terkena resiko pendarahan, bahkan kematian. Ketiga, masalah ekonomi, jika dalam usia anak-anak mereka telah menjadi janda yang telah memiliki anak, maka anak tersebut harus bekerja untuk menghidupi anaknya. Selain itu, pada umumnya mereka hanya memiliki ijazah tingkat sekolah dasar dan memiliki upah yang rendah, sehingga dapat menyebabkan siklus kemiskinan. Jika Indonesia ingin memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi, maka seluruh lapisan masyarakat harus ikut menekan angka perkawinan anak”, ujar Lenny.

Komitmen dunia untuk mengakhiri perkawinan anak sebenarnya telah dibuktikan dengan salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke 5 dengan mengurangi praktik – praktik berbahaya pada anak – anak, termasuk perkawinan anak. SDGs tujuan ke 5 target ke 3 indikator ke 1 berbicara tentang proporsi perempuan umur 20 – 24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.

            Berdasarkan hasil Susenas tahun 2013 prevalensi perkawinan usia anak pada perempuan usia 20 – 24 tahun berstatus pernah kawin sebesar 24%. Pada tahun 2015 prevalensinya turun menjadi 23%. Pada tahun 2016 prevalensi perkawinan anak turun lagi menjadi 22,35%, berarti 1 dari 4 perempuan usia 20 – 24 tahun yang berstatus pernah kawin melakukan perkawinan pada usia anak. Walaupun angka prevalensi perkawinan anak terus menurun, hal tersebut tergolong sangat lambat.

Perkawinan pada anak juga mencerminkan rendahnya status perempuan. Studi yang dilakukan oleh UNICEF menyatakan bahwa perkawinan anak sering terjadi pada perempuan yang memiliki pendidikan rendah dan rentan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Padahal, seorang anak adalah harapan terbesar orang tua, dan praktik perkawinan anak telah memadamkan api harapan tersebut.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 telah mengumpulkan informasi mengenai jenjang pendidikan yang ditempuh oleh perempuan usia 20 – 24 tahun berstatus pernah kawin yang melakukan perkawinan di bawah atau di atas 18 tahun. Hasilnya cukup memprihatinkan, sebesar 94,72% perempuan usia 20 – 24 tahun berstatus pernah kawin yang melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun atau usia anak tidak bersekolah lagi, sementara yang masih bersekolah hanya sebesar 4,38%.

Perempuan usia 20 – 24 tahun berstatus pernah kawin yang melakukan perkawinan pada usia anak pun cenderung memiliki pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang kawin di atas usia 18 tahun. Perempuan usia 20 – 24 tahun berstatus pernah kawin yang kawin pada usia anak paling tinggi hanya menyelesaikan pendidikan dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), yakni sebesar 42,11%, dan yang menyelesaikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya 11,54%. Sedangkan yang melakukan perkawinan di atas usia 18 tahun mayoritas menyelesaikan pendidikannya hingga ke jenjang SMA, yakni sebesar 45,89%.

Karena menikah pada usia anak, maka mereka tidak dapat lagi memperoleh hak atas pendidikan.  Padahal, selain bisa menjadi tangga bagi masyarakat untuk mengubah status sosial mereka, pendidikan merupakan hal terpenting untuk membentuk kepribadian, mendapatkan pengalaman, dan membentuk generasi bangsa yang cemerlang.

Sejauh ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise tengah mendorong revisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pasal yang mengatur batas usia perkawinan. Dalam undang – undang tersebut menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki – laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun, serta memenuhi syarat – syarat perkawinan. Menurut Menteri Yohana batas minimal usia perkawinan tersebut justru mendorong praktik perkawinan anak. Sebaiknya batas minimal perkawinan dinaikkan, terutama bagi perempuan, karena usia 16 tahun masih tergolong usia anak atau belum dewasa.

Selain mendorong revisi Undang – Undang Perkawinan, Kementerian PPPA juga aktif melakukan Kampanye “Stop Perkawinan Anak” yang telah dilakukan di tujuh Provinsi sejak tahun 2016. Selain itu, Kementerian PPPA juga melakukan “Forum Pencegahan Perkawinan Anak” yang ditujukan kepada Tokoh Agama dan Guru dan telah dilakukan di 14 Provinsi.

Anak – anak memang belum saatnya merasakan sebuah ikatan sakral, merasakan tanggung jawab besar dan status sosial yang dibarengi dengan kesiapan mental, materi, dan spritual yang matang untuk mempertahankannya.

Mari bersama kita serukan STOP Perkawinan Anak!!

(PIA)

Pemprov Jabar Kembali Anugerahi Masyarakat Berprestasi

Pemprov Jabar Kembali Anugerahi Masyarakat Berprestasi

Artikel

http://www.jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_29400.jpg

BANDUNG – Sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi terhadap prestasi masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini kembali memberikan penghargaan keteladanan kepada 60 inovator maupun orang yang memberikan keteladanan di bidangnya. Penghargaan yang diberikan rutin setiap tahun ini juga merupakan rangkaian dari peringatan HUT RI Ke-73 tingkat Jabar.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Penjabat Gubernur Jabar Mochamad Iriawan di Gedung Sate Bandung, Rabu (15/08/2018). Iriawan menuturkan, apresiasi ini merupakan bukti bahwa banyak SDM Jabar yang berkualitas dan melakukan terobosan di berbagai bidang.

"Saya bangga memberikan penghargaan kepada masyarakat Jabar ini, ternyata banyak SDM berkualitas," kata Iriawan.

Ia berharap, hasil inovasinya bisa berkontribusi untuk kemajuan pembangunan Jabar. Untuk itu Iriawan meminta kepada mereka untuk membagikan ilmu dan pengalamannya kepada masyarakat lain.

"Saya meminta kepada mereka untuk bisa membagikan ilmunya karena ternyata banyak sekali yang bermanfaat, seperti tadi ada inovasi dari sampah plastik diolah menjadi solar lalu diurai lagi menjadi bensin dan minyak tanah. Ini berguna untuk kemajuan Jabar dan mereka ini yang mendorong pembangunan di Jabar," ungkapnya.

Disamping itu juga, sebagai bentuk dukungan, Pemprov Jabar akan menindak lanjuti beberapa karya inovator agar bisa diaplikasikan di seluruh Jabar.

"Kedepannya sebagai apresiasi juga kita nanti akan dibicarakan dengan Bappeda terutama terobosan," jelas Iriawan.

Salah seorang penerima penghargaan, Kustiaman, warga asal Gedebage Bandung ini mengaku senang. Inovasinya dihargai oleh Pemprov Jabar bahkan rencananya akan dibuat secara komunal. Kustiaman menjelaskan kepada Pj Gubernur bagaimana Ia menemukan bahan bakar yang kini sudah bisa digunakan untuk mesin kendaraan sepeda motor, traktor dan penggiling padi.

"Jadi plastik itu kan bahan dasarnya minyak bumi kemudian setelah menjadi sampah kan susah terurai oleh alam, maka saya cari solusinya agar dikonversi dikembalikan lagi ke alamnya yaitu ke minyak bumi lagi dengan cara proses penyulingan tanpa oksigen. mesinnya juga saya yang membuat," papar Kustiaman.