JAKARTA, (PR).- Kaum perempuan yang tidak bekerja rentan mengalami kekerasan ekonomi. Padahal, apabila angka kekerasan terhadap perempuan menurun, produk domestik bruto Indonesia akan naik.

Hal itu mengemuka dari hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional pada Desember 2016 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kantor BPS, Jakarta, Kamis, 30 Maret 2017. Survei khusus itu dilaksanakan terhadap 9.000 rumah tangga dari sampel 900 blok sensus yang menyebar di semua daerah Indonesia.

Dalam kajiannya, terdapat tiga jenis kekerasan ekonomi yang paling banyak dialami perempuan yang pernah atau sedang menikah selama hidup, yaitu tidak boleh bekerja (19,5%), pasangan menolak memberi uang belanja (5,1%), pasangan mengambil penghasilan/tabungan tanpa persetujuan (3,0%).

Prevalensi kekerasan ekonomi terhadap perempuan yang pernah/sedang menikah tercatat cukup tinggi sebesar 24,5%. Sementara kekerasan fisik, seksual, dan emosional sekitar 28,3%. Prevalensu kekerasan terhadap perempuan yang tidak bekerja lebih tinggi, yaitu 35,1% dibandingkan dengan perempuan yang bekerja sebesar 32,1%.

“Kekerasan ekonomi jauh lebih dominan dibandingkan kekerasan seksual dan fisik. Bentuknya tidak boleh bekerja oleh pasangan dengan cara apapun dan lainnya. Ini menghambat kemajuan perempuan,” kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto.

Menurut Kecuk, indikator kesejahteraan adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Negara belum dikatakan maju jika perempuan dan anak belum ada diranah aman.
Ketidakadilan Hak Perempuan Kementerian PPA, Vennetia R Danes, mengakui, keterbatasan akses ekonomi terhadap perempuan masih tinggi. Padahal, apabila angka kekerasan dapat direduksi, dia meyakini produk domestik bruto Indonesia akan naik.

“Kekerasan terhadap perempuan merugikan negara, baik ekonomi, kinerja individu perempuan, keluarga, dan kesehatan juga berdampak terhadap negara,” ujarnya.

Dia memandang, faktor kemiskinan perlu diatasi dengan pemberdayaan perempuan agar menghasilkan buat keluarga sehingga tidak bergantung kepada suami. Perempuan yang bekerja dan mengalami kekerasan pun akan turun etos kerjanya.

“Mereka akan tidak sering ke tempat kerja karena sakit. Kalau di tempat kerja, cuti hamil tidak diberikan, ruang menyusui tidak disediakan. Hal-hal itu mengurangi etos kerja dan dianggap malas sehinhga ada potong gaji dll,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, hal tersebut memberikan gambaran betapa besar kerugian akibat kekerasan terhadap perempuan. Bahkan, kekerasan di negara berkembang lebih tinggi dibandingkan dengan sedang berkembang.***

Sumber : PR

Artikel Terkait

Ini Isi Lengkap Perppu Kebiri KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo  telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perrubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini mempe...
Pelatihan Sistem Perlindungan Anak se-Jawa Barat Angkatan kedua Kegiatan dilaksanakan tanggal: 18 - 21 Oktober 2017 Tempat : Hotel Puri Khatulistiwa Peserta : 22 Kab/Kota dari Kab.Karawang, Kab.Purwakarta, kab.Majalengka, Kab.Indramayu, Kab.Cirebon, Kab.Bogor, Kab.Ciamis, Kab.Sukabumi...
Aher: Sukses Pertandingan, Prestasi, dan Ekonomi Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (kanan) mengibarkan bendera PON sebelum diserahkan kepada Ketua KONI Tono Suratman (kedua kanan) yang selanjutnya diberikan kepada Gubernur Papua Lukas Enembe (tengah) pada penutupan PON XIX di S...
Menteri Yohana Ajak Mudik Ramah Perempuan dan Anak Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah, sebagian besar masyarakat telah melakukan perjalanan mudik, baik dengan menggunakan kendaraan pribadi atau umum. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan,...
Ini Efek Hukuman Kebiri Kimiawi pada Tubuh shutterstock KOMPAS.com — Menanggapi maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak, akhirnya Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang peru...

Leave a Reply

Your email address will not be published.