JAKARTA, (PR).- Kaum perempuan yang tidak bekerja rentan mengalami kekerasan ekonomi. Padahal, apabila angka kekerasan terhadap perempuan menurun, produk domestik bruto Indonesia akan naik.

Hal itu mengemuka dari hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional pada Desember 2016 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kantor BPS, Jakarta, Kamis, 30 Maret 2017. Survei khusus itu dilaksanakan terhadap 9.000 rumah tangga dari sampel 900 blok sensus yang menyebar di semua daerah Indonesia.

Dalam kajiannya, terdapat tiga jenis kekerasan ekonomi yang paling banyak dialami perempuan yang pernah atau sedang menikah selama hidup, yaitu tidak boleh bekerja (19,5%), pasangan menolak memberi uang belanja (5,1%), pasangan mengambil penghasilan/tabungan tanpa persetujuan (3,0%).

Prevalensi kekerasan ekonomi terhadap perempuan yang pernah/sedang menikah tercatat cukup tinggi sebesar 24,5%. Sementara kekerasan fisik, seksual, dan emosional sekitar 28,3%. Prevalensu kekerasan terhadap perempuan yang tidak bekerja lebih tinggi, yaitu 35,1% dibandingkan dengan perempuan yang bekerja sebesar 32,1%.

“Kekerasan ekonomi jauh lebih dominan dibandingkan kekerasan seksual dan fisik. Bentuknya tidak boleh bekerja oleh pasangan dengan cara apapun dan lainnya. Ini menghambat kemajuan perempuan,” kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto.

Menurut Kecuk, indikator kesejahteraan adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Negara belum dikatakan maju jika perempuan dan anak belum ada diranah aman.
Ketidakadilan Hak Perempuan Kementerian PPA, Vennetia R Danes, mengakui, keterbatasan akses ekonomi terhadap perempuan masih tinggi. Padahal, apabila angka kekerasan dapat direduksi, dia meyakini produk domestik bruto Indonesia akan naik.

“Kekerasan terhadap perempuan merugikan negara, baik ekonomi, kinerja individu perempuan, keluarga, dan kesehatan juga berdampak terhadap negara,” ujarnya.

Dia memandang, faktor kemiskinan perlu diatasi dengan pemberdayaan perempuan agar menghasilkan buat keluarga sehingga tidak bergantung kepada suami. Perempuan yang bekerja dan mengalami kekerasan pun akan turun etos kerjanya.

“Mereka akan tidak sering ke tempat kerja karena sakit. Kalau di tempat kerja, cuti hamil tidak diberikan, ruang menyusui tidak disediakan. Hal-hal itu mengurangi etos kerja dan dianggap malas sehinhga ada potong gaji dll,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, hal tersebut memberikan gambaran betapa besar kerugian akibat kekerasan terhadap perempuan. Bahkan, kekerasan di negara berkembang lebih tinggi dibandingkan dengan sedang berkembang.***

Sumber : PR

Artikel Terkait

Geger Permen Dot Mengandung Narkoba Permen dot dalam kemasan botol diduga mengandung narkoba beredar di Kota Surabaya, Jawa Timur. Bahkan, pengungkapan kasus tersebut menjadi viral di media sosial. Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sura...
Soal “Permen Jari”, BPOM Awasi Makanan yang Diduga Mengandung Narkoba Ilustrasi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memeriksa PT Rizky Abadi Jaya Anugerah selaku importir produk makanan ringan "Permen Jari". Sebelumnya, beredar informasi di masyarakat bahwa permen jari diduga me...
Jabar Terima Penghargaan dari Kemendagri Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas keberhasilannya menindaklanjuti hasil pengawasan, dan evaluasi Kemendagri terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pia...
Walikota Aktif di Medsos, Three Ends Pilih Bandung PROGRAM Jelajah Three Ends yang dicanangkan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara dan Bangka Belitung akan kembali merambah daerah lain di Indonesia. Selanjutnya ...
Bahaya Nonton Video Porno bagi Remaja Philippa Perry (57), psikoterapis asal India menyebut, remaja penggemar video porno bakal sulit mendapatkan pengalaman seks yang luar biasa kelak di saat dewasa. Ahli psikoseksual Zoya Amirin bahkan menyebutkan, video porn...

Leave a Reply

Your email address will not be published.