Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (Ilustrasi)

Sebanyak 18,27 juta anak Indonesia atau sekitar 21,97 persen dari total penduduk Indonesia berusia 0-17 tahun berjumlah 83,14 juta jiwa, tidak memiliki akta kelahiran. Angka itu berdasarkan catatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

“Sebanyak 21,97 persen penduduk berumur 0-17 tahun, tidak memiliki akta kelahiran,” kata ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise saat dihubungi dari Jakarta, Senin (26/12).

Menurut dia, akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Ia mengatakan, bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Kepemilikan akta kelahiran, kata dia, juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak, sebagaimana dinyatakan tegas dalam pasal 5 Undang-Undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak.

Menteri Yohana mengungkapkan, bahwa permasalahan masih besarnya rumah tangga yang anaknya belum mempunyai akta kelahiran, lebih umum terdapat di wilayah pedesaan.

Data Kementerian PPPA mencatat, sebanyak 74,46 persen penduduk berusia 0-5 tahun telah memiliki akta kelahiran. Sementara itu, sebanyak 82,98 persen penduduk berusia 6-11 tahun yang memiliki akta kelahiran. Dan 82,82 persen pendudukan berusia 12-17 tahun yang memiliki akta kelahiran.

Ketiadaan biaya merupakan alasan yang paling umum disampaikan oleh para orangtua untuk tidak mendaftarkan kelahiran anak. Hal itu terlihat dari tingginya tingkat anak yang tidak memiliki akta kelahiran di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dari sekitar 46 persen penduduk berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran, sebanyak 25,18 persen diantaranya mencatatkan ketiadaan biaya sebagai alasan utama mengapa anak tidak memiliki akta kelahiran, katanya.

Selain itu, orangtua merasa tidak perlu atau malas untuk mengurus akta kelahiran, dan kurangnya informasi mengenai mengapa dan bagaimana mereka harus mendaftarkan kelahiran.

Sumber : Red: Yudha Manggala P Putra – Antara/Septianda Perdana – Republika

Artikel Terkait

Sosialisasi KPPPA Sukses Besar, Hampir 100 Persen Warga Jailolo Siap Menjalankan Pro... TRIBUNNEWS.COM, HALMAMERA BARAT - Program Sosialisasi Three Ends yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) di Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara, mendapatkan sukses besar....
Daftar Negara yang Memiliki Hukuman Kebiri SHUTTERSTOCK Ilustrasi KOMPAS.com - Para penjahat seksual pada anak di Indonesia terancam hukuman kebiri. Meski masih menimbulkan perdebatan, tetapi hukuman tersebut sudah diterapkan di negara lain. Pengebirian yang a...
Selamat Hari Anak Nasional 2016 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA PRESS RELEASE AKHIRI KEKERASAN PADA ANAK Siaran Pers Nomor: B-66/Set/Rokum/MP 01/07/2016 Mataram, NTB (23/7) – Anak merupakan aset bangsa yan...
Keren, Raih WTP 6 Kali, Pemprov Jabar Terima Penghargaan Dari Presiden JAKARTA-Atas raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama enam kali berturut-turut dari tahun 2011-2016, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat sebagai Pemda yang...
Waspadalah, Berikut 6 Kartun dan Animasi Populer Propagandakan LGBT! Beberapa waktu ini satu fenomena sosial di masyarakat yang tengah mendapat sorotan dari banyak pihak. Apalagi dengan munculnya beberapa kasus yang melibatkan artis kenamaan. Ya, fenomena sosial tentang LGBT memang menjadi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.