Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (Ilustrasi)

Sebanyak 18,27 juta anak Indonesia atau sekitar 21,97 persen dari total penduduk Indonesia berusia 0-17 tahun berjumlah 83,14 juta jiwa, tidak memiliki akta kelahiran. Angka itu berdasarkan catatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

“Sebanyak 21,97 persen penduduk berumur 0-17 tahun, tidak memiliki akta kelahiran,” kata ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise saat dihubungi dari Jakarta, Senin (26/12).

Menurut dia, akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Ia mengatakan, bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Kepemilikan akta kelahiran, kata dia, juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak, sebagaimana dinyatakan tegas dalam pasal 5 Undang-Undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak.

Menteri Yohana mengungkapkan, bahwa permasalahan masih besarnya rumah tangga yang anaknya belum mempunyai akta kelahiran, lebih umum terdapat di wilayah pedesaan.

Data Kementerian PPPA mencatat, sebanyak 74,46 persen penduduk berusia 0-5 tahun telah memiliki akta kelahiran. Sementara itu, sebanyak 82,98 persen penduduk berusia 6-11 tahun yang memiliki akta kelahiran. Dan 82,82 persen pendudukan berusia 12-17 tahun yang memiliki akta kelahiran.

Ketiadaan biaya merupakan alasan yang paling umum disampaikan oleh para orangtua untuk tidak mendaftarkan kelahiran anak. Hal itu terlihat dari tingginya tingkat anak yang tidak memiliki akta kelahiran di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dari sekitar 46 persen penduduk berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran, sebanyak 25,18 persen diantaranya mencatatkan ketiadaan biaya sebagai alasan utama mengapa anak tidak memiliki akta kelahiran, katanya.

Selain itu, orangtua merasa tidak perlu atau malas untuk mengurus akta kelahiran, dan kurangnya informasi mengenai mengapa dan bagaimana mereka harus mendaftarkan kelahiran.

Sumber : Red: Yudha Manggala P Putra – Antara/Septianda Perdana – Republika

Artikel Terkait

Tragedi Yuyun: Media Sosial, Pornografi dan Miras Baru-baru ini masyarakat Indonesia dihenyakkan oleh munculnya kasus tragis berupa pemerkosaan massal sekaligus pembunuhan. Korban mengalami kematian setelah diperkosa kolektif alias rame-rame (gang rape) disertai dengan keker...
7 Tanda Si Pacar Melakukan Kekerasan Kekerasan identik dengan pemukulan, penamparan dan sebagainya yang berhubungan dengan fisik. Kekerasan tidak selamanya berhubungan dengan fisik, namun kekeran juga bisa berhubungan dengan emosi bahkan ekonomi. Sudah banyak ya...
Cewek 15 Tahun Asal Bandung Ini Memperjuangkan Hak Anak & Menentang Pernikahan ... foto: dok.pribadi Kenalan dengan Putri Gayatri, yuk. Cewek keren satu ini peduli banget terhadap hak anak dan sangat menentang nikah muda. Berkat kepeduliannya ini, Putri berkesempatan menjadi wakil Indonesia di si...
Netty: Penyebab Kekerasan adalah Kemiskinan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan akar penyebab tindakan kekerasan adalah kemiskinan.  Hal ini didukung oleh pernikahan dini, disharmoni dan k...
Penawaran Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Direktur Rumah Sakit Jiwa Provin... Bandung, 1 Agustus 2016 Kepada: Yth: Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementrian/Sekretaris Utama Lembaga; Bupati/Walikota se-Jawa Barat; Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa...

Leave a Reply

Your email address will not be published.