Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (Ilustrasi)

Sebanyak 18,27 juta anak Indonesia atau sekitar 21,97 persen dari total penduduk Indonesia berusia 0-17 tahun berjumlah 83,14 juta jiwa, tidak memiliki akta kelahiran. Angka itu berdasarkan catatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

“Sebanyak 21,97 persen penduduk berumur 0-17 tahun, tidak memiliki akta kelahiran,” kata ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise saat dihubungi dari Jakarta, Senin (26/12).

Menurut dia, akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Ia mengatakan, bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Kepemilikan akta kelahiran, kata dia, juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak, sebagaimana dinyatakan tegas dalam pasal 5 Undang-Undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak.

Menteri Yohana mengungkapkan, bahwa permasalahan masih besarnya rumah tangga yang anaknya belum mempunyai akta kelahiran, lebih umum terdapat di wilayah pedesaan.

Data Kementerian PPPA mencatat, sebanyak 74,46 persen penduduk berusia 0-5 tahun telah memiliki akta kelahiran. Sementara itu, sebanyak 82,98 persen penduduk berusia 6-11 tahun yang memiliki akta kelahiran. Dan 82,82 persen pendudukan berusia 12-17 tahun yang memiliki akta kelahiran.

Ketiadaan biaya merupakan alasan yang paling umum disampaikan oleh para orangtua untuk tidak mendaftarkan kelahiran anak. Hal itu terlihat dari tingginya tingkat anak yang tidak memiliki akta kelahiran di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dari sekitar 46 persen penduduk berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran, sebanyak 25,18 persen diantaranya mencatatkan ketiadaan biaya sebagai alasan utama mengapa anak tidak memiliki akta kelahiran, katanya.

Selain itu, orangtua merasa tidak perlu atau malas untuk mengurus akta kelahiran, dan kurangnya informasi mengenai mengapa dan bagaimana mereka harus mendaftarkan kelahiran.

Sumber : Red: Yudha Manggala P Putra – Antara/Septianda Perdana – Republika

Artikel Terkait

Kampung KB: Inovasi Strategis Memberdayakan Masyarakat Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016, Kampung KB terus tumbuh pesat. Semangat membentuk dan mendirikan Kampung KB di seluruh Nusantara telah menghasilkan ratusan Kampung KB.  Targe...
Haornas 2017: Jabar Dipenuhi Prestasi Dibidang Olah Raga BANDUNG-Pemerintah pada Puncak Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) 9 September 2017 di Magelang memberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai pembina olahraga berprestasi tahun 2017. &quo...
DPRD Jabar Ajak Perkuat Ketahanan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengajak Pemerintah dan Elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi permasalahan sosial yang marak akhir-akhir ini, terutama fenomena lesbian, gay, biseksual dan tr...
Bukan Gadget, Ini Jenis Mainan Anak yang Tepat untuk Tumbuh Kembangnya Foto : istockphoto Fenomena kecanggihan teknologi tidak hanya berpengaruh pada usia remaja dan dewasa saja, melainkan juga usia anak-anak bahkan balita sekalipun. Dengan alasan agar anak tidak cengeng dan ngambek, biar ...
Gubernur Lantik Pejabat Eselon di Halaman Gedung Sate BANDUNG-Sebagai tindak lanjut pengisian pada SOTK baru, Gubernur Ahmad Heryawan untuk keduakalinya melantik para pejabat eselon II dan III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Senin (9/1), bertempat di Halaman Gedung...

Leave a Reply

Your email address will not be published.