Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (Ilustrasi)

Sebanyak 18,27 juta anak Indonesia atau sekitar 21,97 persen dari total penduduk Indonesia berusia 0-17 tahun berjumlah 83,14 juta jiwa, tidak memiliki akta kelahiran. Angka itu berdasarkan catatan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

“Sebanyak 21,97 persen penduduk berumur 0-17 tahun, tidak memiliki akta kelahiran,” kata ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise saat dihubungi dari Jakarta, Senin (26/12).

Menurut dia, akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Ia mengatakan, bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Kepemilikan akta kelahiran, kata dia, juga merupakan salah satu bukti telah terpenuhinya hak memiliki identitas sebagai anak, sebagaimana dinyatakan tegas dalam pasal 5 Undang-Undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak.

Menteri Yohana mengungkapkan, bahwa permasalahan masih besarnya rumah tangga yang anaknya belum mempunyai akta kelahiran, lebih umum terdapat di wilayah pedesaan.

Data Kementerian PPPA mencatat, sebanyak 74,46 persen penduduk berusia 0-5 tahun telah memiliki akta kelahiran. Sementara itu, sebanyak 82,98 persen penduduk berusia 6-11 tahun yang memiliki akta kelahiran. Dan 82,82 persen pendudukan berusia 12-17 tahun yang memiliki akta kelahiran.

Ketiadaan biaya merupakan alasan yang paling umum disampaikan oleh para orangtua untuk tidak mendaftarkan kelahiran anak. Hal itu terlihat dari tingginya tingkat anak yang tidak memiliki akta kelahiran di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dari sekitar 46 persen penduduk berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran, sebanyak 25,18 persen diantaranya mencatatkan ketiadaan biaya sebagai alasan utama mengapa anak tidak memiliki akta kelahiran, katanya.

Selain itu, orangtua merasa tidak perlu atau malas untuk mengurus akta kelahiran, dan kurangnya informasi mengenai mengapa dan bagaimana mereka harus mendaftarkan kelahiran.

Sumber : Red: Yudha Manggala P Putra – Antara/Septianda Perdana – Republika

Artikel Terkait

Penguatan Jejaring Trafficking Bagi Aparat Desa Th.2017 Bandung,Kepala Dinas P3AKB Provinsi Jawa Barat Saat memberikan Paparan dalam acara Penguatan Jejaring Trafficking Bagi Aparat Desa Tahun 2017.Acara di laksanakan oleh Bidang PP yang berlangsung di hotel Putri Khatulistiwa Jat...
Mendidik Anak dengan Baik Itu Perlu, Ini 8 Kebaikan yang Bisa Diajarkan Pada Buah Ha... Anak adalah harta bagi setiap orang tua yang tidak ternilai harganya. Agar tumbuh dengan baik dan memiliki sifat yang terpuji, anak perlu diajarkan kebiasaan yang baik sebagai bekal masa depannya kelak. Sebagai orang tua tent...
Eviden PUG Provinsi Jawa Barat 1. Naskah akademik Raperda PUG jawa barat 2. Perda 8/2017 tentang RPJMD 2013-2018 3. Kepgub 260/kep.1105-DP3AKB/2017 tentang Pokja Pug 4. Pergub 1/2013 tentang pedoman teknis pelaksanaan PUG di jabar 5. SE 474.24/40/BAPP...
7 Pilar Mendidik Anak Menurut Psikolog Elly Risman Menjadi orang tua adalah tugas yang paling sulit, apalagi jika kita tidak memiliki bekal yang cukup untuk mendidik anak kita. Melalui acara “Wardah Berbagi Inspirasi” di Muslim Fashion Festival 2016, psikolog anak Elly Risman...
Kongres Anak Indonesia X Berjuang Untuk Menegakkan Hak Partisipasi Anak Silakan lihat videonya di bawah ini https://www.youtube.com/watch?v=Uby_57Wh2II&rel=0 Setiap Anak Berhak Menyatakan dan Didengar Pendapatnya Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2011, Komisi Nasional Perlindu...

Leave a Reply

Your email address will not be published.